Undang-undang Narkotika Indonesia Harus Direvisi

M Sholahadhin Azhar    •    Minggu, 02 Apr 2017 13:32 WIB
narkoba
Undang-undang Narkotika Indonesia Harus Direvisi
Kiri ke kanan: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya; Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat Asmin Fransiska Yohan Misero; Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara (YSN) Inang Winarso; Ketua Lingkar Ganja

Metrotvnews.com, Jakarta: Aturan mengenai narkotika dan obat-obatan terlarang di Tanah Air harus ditinjau kembali. Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat Yohan Misero mengatakan, UU tak seharusnya melarang penggunaan ganja atau cannabis untuk pengobatan.

"UU Narkotika memang sebenarnya tidak mengakomodasi penggunaan ganja untuk tujuan medis, namun bukan berarti hal ini tepat. Justru ketentuan ini patut ditinjau ulang." kata Yohan dalam konferensi pers tragedi Fidelis Ari (FAS) di kantor LBH Masyarakat, Jakarta, Minggu 2 April 2017.

Ia merujuk pada kasus FAS yang mengobati istrinya, Yenny (YR), dengan ekstrak tanaman ganja. Tanaman yang masuk dalam kategori narkotika golongan 1 itu digunakan untuk menyembuhkan penyakit syringomyelia sang istri.

FAS kemudian ditahan. Ironisnya, YR meninggal tak lama setelah itu, karena tak mendapat pengobatan. Yohan melihat upaya aparat menahan FAS sebagai suatu kesalahan.

"Mari tempatkan diri kita pada seseorang yang sedang memperjuangkan nyawa teman hidup," kata dia.

Yohan tegas mengkritisi Pasal 8 UU Narkotika yang melarang pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk kesehatan. Menurut dia, pasal tersebut tak seirama dengan Pasal 7 UU Narkotika yang mengunci pemanfaatan narkotika hanya untuk kesehatan dan pengembangan Iptek.

"UU Narkotika tidak seharusnya melarang pemanfaatan zat atau tanaman apa pun untuk kesehatan," tegas Yohan.

Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan penelitian membuktikan manfaat zat dari ganja. Yohan juga menegaskan, tanaman ganja yang tumbuh subur di Indonesia harus dibuktikan dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya Asmin Fransiska menyebut regulasi seputar narkotika di Tanah Air sangat monoton. Undang-undang hanya fokus pada pencegahan dan penangkapan.

Keadaan itu, kata Asmin, membuat Indonesia selamanya menjadi negara pengikut karena mengadopsi aturan dari konvensi negara-negara, tapi tidak berpikir bagaimana membuat inovasi. Apabila ditelaah, aturan terkait narkoba di skala internasional pada 1961 bisa diartikan mendukung penggunaan narkoba pada pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Asmin mencontohkan Amerika Serikat sebagai negara yang meratifikasi konvensi serupa. AS bahkan telah melegalkan penggunaan ganja untuk pengobatan sejak lama.

"Pada 1970 Amerika sudah menggunakan cannabis untuk medis. Harusnya kita contoh, sayangnya Indonesia hanya belajar mengenai pencegahan penggunaan narkotika, bukan elaborasi pemakaiannya," beber dia.


(OJE)