Fokus

Potret Pendidikan Anak Buruh Migran di Negeri Jiran

Sobih AW Adnan    •    Senin, 17 Oct 2016 22:05 WIB
tki
Potret Pendidikan Anak Buruh Migran di Negeri Jiran
Ribuan anak TKI Di Sabah Malaysia belum mengenyam pendidikan dasar. Mereka terlahir disana saat orang tua mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit - MI/Syahrul Karim

Metrotvnews.com, Jakarta: Perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar mengajar masih tampak jomplang. Dari total 53.687 anak buruh berusia 1-18 tahun, cuma 24.856 anak yang dapat mengecam pendidikan di negeri Jiran.
 
Ketimpangan yang paling banyak terjadi di wilayah Serawak, Malaysia ini dipengaruhi atas tiga faktor. Pertama, adanya aturan dalam negeri di Malaysia yang membatasi bahkan mempersulit keturunan warga negara asing untuk menempuh pendidikan di sekolah di bawah naungan mereka.
 
Kedua, sulitnya proses pendirian lembaga pendidikan yang diinisiasi pemerintah Indonesia serta keterbatasan relawan tenaga pengajar. Ketiga masih minimnya kesadaran buruh migran untuk menggenapi kebutuhan pendidikan untuk putra-putrinya.
 

 
Staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sarawak Malaysia Marisa Febriana Wadani mengakui tata aturan yang berlaku di Malaysia menjadi alasan sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak TKI.
 
"Sebagai negara federal, Sarawak memiliki kekhususan beberapa poin yang berbeda dengan Semenanjung. Termasuk aturan ketenagakerjaan dan keimigrasian. Di sini pekerja asing tidak diperbolehkan membawa keluarga," kata Marisa dalam Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Senin (17/10/2016).
 
Tidak hanya itu, kondisi semakin dipersulit ketika keberadaan anak itu berstatus ilegal mengikuti orang tua yang tinggal tanpa dilengkapi dokumen yang sesuai. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merilis, sebanyak 15.000 anak TKI yang menyandang status non-prosedural pada tahun lalu.
 
Beragam upaya sudah dilakukan pihak Indonesia demi mengawal keterjaminan anak-anak pahlawan devisa itu dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Pemerintah hadir dengan menyediakan fasilitas pendidikan kepada anak-anak TKI, baik yang dikelola Konsulat Jenderal RI maupun TKI sendiri. Saat ini, terdapat 344 lembaga belajar dan 223 relawan tenaga pengajar yang dinyatakan aktif bertugas.
 
 

Peneliti Pusat Sumberdaya Buruh Migran Irsyadul Ibad mengatakan, ada beberapa hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah terkait jaminan pendidikan bagi anak TKI di Malaysia. Peningkatan hubungan bilateral dan menerbitkan perjanjian-perjanjian jadi poin utama.
 
"Ini yang penting diperhatikan. Menggagas kembali bagaimana relasi yang diatur dalam nota kesepahaman (MoU) penempatan tenaga kerja. Selama ini tidak menyangkut soal pendidikan," kata Ibad ketika dihubungi metrotvnews.com, Senin (17/10/2016).
 
Menurut Ibad, perbedaan cara pandang terhadap kebudayaan juga perlu didiskusikan secara hati-hati. Kompleksitas dan konstruksi politik kesukuan Melayu selama ini bersumbangsih pada sulitnya akses pendidikan anak-anak asal Indonesia.


Sejumlah TKI bersama anak mereka yang dideportasi Malaysia tiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kaltara, Jumat (3/7/2015) - Antara/M Rusman
 
"Cara pandang selain Melayu itu menjadi problematik. Hubungannya, terutama di wilyah Kalimantan, mereka tidak mengizinkan anak Indonesia bersekolah karena di luar lingkar kewargaan Melayu," kata dia.
 
Pemerintah, kata Ibad, juga mesti memikirkan imbas teknis peran politik yang sangat kuat di negeri tentangga itu. Urusan tenaga kerja asing yang diberlakuka di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyulitkan Indonesia untuk memastikan akses pendidikan anak-anak buruh migran.
 
"Bukan di Kementerian Ketenagakerjaan. Ini kaitan politiknya sangat kuat," ujar Ibad.


(ADM)