FOKUS

Memprotes Revisi UU ITE

Coki Lubis    •    Senin, 28 Nov 2016 20:36 WIB
undang-undang ite
Memprotes Revisi UU ITE
Menkominfo Rudiantara (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Asril Hamzah Tanjung usai setujui revisi UU ITE. ANTARA FOTO

Metrotvnews.com, Jakarta: "Prek!". Itu kata yang langsung terucap dari Damar Juniarto, aktivis Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), saat diminta menanggapi revisi Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berlaku mulai hari ini, Senin (28/11/2016).

Ungkapan "prek" awam digunakan masyarakat Jawa Tengah untuk mengekspresikan kejengkelan seseorang atau bersikap tidak peduli terhadap suatu hal. Tentu respons ini terkesan tidak jelas. Namun, bagi Safenet, sebagai lembaga swadaya yang aktif menyuarakan perlindungan Hak Asasi Manusia untuk bebas berpendapat melalui dunia maya, respon ini sudah cukup tegas. Mengartikan sebuah bentuk protes atas revisi UU ITE.

"Apa yang perlu ditanggapi (pemberlakuan revisi UU ITE)? Itu kemauan para penguasa," ungkap Damar kepada metrotvnews.com, Senin (28/11/2016).

Baca: Revisi UU ITE Diberlakukan Hari Ini

Sebelumnya, Safenet bersama Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE), pernah memprotes salah satu pasal dalam UU ITE ini, yakni Pasal 27 Ayat 3. Bagi PAKU ITE, pasal ini harus dihapus lantaran sering dijadikan celah hukum untuk mengkriminalisasi seseorang.

Ayat tersebut berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Harapan sempat muncul ketika Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menerima PAKU ITE pada Februari 2015 dan menjanjikan untuk revisi pasal 27 ayat 3.

Sayangnya, dalam perkembangan revisi UU ITE, pasal tersebut tidak disentuh. Yang direvisi hanya pasal pidananya saja. Surat protes pun dipublikasi.

"Bagi kami tidak ada bedanya antara dipenjara enam tahun dan empat tahun, karena dipenjara satu haripun kami tidak sudi karena tidak bersalah," demikian kutipan keterangan tertulis PAKU ITE yang diterima metrotvnews.com.



Titik kekecewaan lainnya dalam revisi tersebut adalah persyaratan penetapan tersangka. Dari yang semula harus memakai izin pengadilan, malah dihapus dan semakin dipermudah. PAKU ITE pun menganggap keresahan mereka tidak digubris oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam revisi UU ITE.

Menurut PAKU ITE, pernyataan Menkominfo bahwa penurunan pasal pidana UU ITE mampu menghapus potensi kriminalisasi layak untuk dikritisi. Alasannya, sampai hari ini pelaporan menggunakan UU ITE masih terjadi. Jumlah kasusnya pun bertambah banyak. Padahal, mereka yang dilaporkan merasa tidak bersalah.

Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi keberatan Damar dan rekan-rekannya atas revisi UU ITE. Pertama, parlemen dan pemerintah dinilai tidak menyentuh substansi persoalan. Karena tetap membiarkan pasal-pasal karet di dalam UU ITE, khususnya pasal 27 ayat 3 UU ITE yang kerap digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik dan kritik sosial.

Kedua, revisi terkesan dilakukan dengan terburu-buru dan hanya mengejar target legislasi. Sehingga hasil revisi UU ITE tidak memenuhi harapan dan keadilan bagi rakyat.

Ketiga, Menkominfo dalam pertemuan dengan para Korban UU ITE menjanjikan merevisi pasal 27 ayat 3 UU ITE. "Tapi, ternyata tidak mengindahkan masukan kami yang selama ini dirugikan oleh Undang-Undang ITE," kata Damar.

Keempat, kenyataan tentang penyedia platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya yang dianggap tidak menjalankan kewajiban hukum. Bahkan, pihak-pihak tersebut terkesan selalu berpangku tangan dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap konsumen yang dikriminalisasi setelah memanfaatkan layanan di media sosial.
 


(COK)