Jokowi Tegaskan Telegram Berpotensi Mengganggu Keamanan Negara

M Sholahadhin Azhar    •    Minggu, 16 Jul 2017 14:20 WIB
telegram
Jokowi Tegaskan Telegram Berpotensi Mengganggu Keamanan Negara
Presiden Joko Widodo/MTVN/Adin

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah sudah lama mengamati ancaman berkembangnya terorisme melalui aplikasi Telegram yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keputusan diambil untuk mencegah penyebaran terorisme di Indonesia.

"Keputusan itu dilakukan karena memang tidak hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, (tapi) ribuan yang ada di situ (Telegram) yang dikategorikan akan menganggu keamanan negara ini, menganggu keamanan masyarakat," kata Jokowi usai memberi kulaih umum di Akademi Bela Negara  NasDem, di kawasan Jakarta Selatan, Minggu 16 Juli 2017.

Pemblokiran tak serta merta dilakukan. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, pemblokiran sudah melalui beberapa kajian dan pengamatan cukup panjang. Namun, pemblokiran disebut jalan terbaik.

Jokowi tak menampik pihak Telegram telah menutup akun teroris di aplikasi percakapan itu, Namun, tegas Jokowi, itu tak menjamin Telegram bebas terorisme dan penyebarannya terhenti.

"Kenyataannya masih ada ribuan yang lolos dan digunakan baik untuk membangun komunikasi antarnegara untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme," beber mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi menegaskan, media sosial seharusnya bisa berkontribusi dalam keamanan Indonesia. Apalagi, Menkominfo Rudiantara telah menyatakan sikap untuk merangkul pihak media sosial.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengamini pernyataan Presiden. Pemblokiran, kata dia, melibatkan kajian lewat serangkaian aksi teror. Para pelaku yang meledakkan bom di kawasan Thamrin, Medan, Bandung, dan penusukan di Masjid Falatehan diketahui menggunakan aplikasi Telegram untuk berkomunikasi.

Mereka menggunakan aplikasi itu lantaran kerahasiaannya sangat terjaga, melalui fitur end to end encription. Fitur itu menyulitkan pelacakan dan penyadapan.

"Telegram juga mampu menampung grup hingga 10 ribu dan akhirnya menyebarkan paham-paham (radikal) di sana," beber Tito.

Terorisme tak terstruktur pun disebut muncul melalui komunikasi di aplikasi tersebut. Salah satu produknya ialah lone wolf atau self radicalisation. Hal itu lebih berbahaya karena teroris tak perlu melakukan pertemuan tatap muka, namun bisa langsung beraksi. Gerakan sporadis di suatu lokasi bisa muncul tanpa terdeteksi.

Tito mengaku, penegak hukum bisa menyamar dan masuk ke jaringan mereka melalui Telegram. Namun, teroris memiliki cara menangkal itu.ersebut.

Pemblokiran, kata bekas Kepala Densus 88 Antiteror itu, menjadi solusi terbaik. "Maka yang kita lakukan adalah meminta untuk dilakukan penutupan. Tapi ada masalah pro kontra itu biasa, nanti kita bahas lebih banyak untungnya apa ruginya," ucap Tito.


(OJE)

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

24 minutes Ago

KPK menyatakan telah mengantongi bukti baru dari tersangka kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto.

BERITA LAINNYA