FOKUS

Cara Jokowi Jaga KPK

Sobih AW Adnan    •    Rabu, 13 Sep 2017 21:21 WIB
kpkpresiden jokowiangket kpk
Cara Jokowi Jaga KPK
Presiden Joko Widodo/ANTARA FOTO/Puspa Perwitasar

Metrotvnews.com, Jakarta: Masih gampang diingat, ketika baru empat bulan menjabat, Presiden Joko Widodo langsung diterpa episode baru "Cicak vs Buaya".

Jokowi, kebagian babak ketiga perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serial konfrontasi sengit yang sudah ada di dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebagaimana SBY, Jokowi pun mau tidak mau menengahi keduanya demi kembali bisa bersinergi dan bersepakat melindungi negeri dari bahaya laten korupsi.

Setelahnya, lazim tak terdengar lagi istilah yang pertama kali dimunculkan Komjen Susno Duaji itu. Meski sebagai garda terdepan pemberantasan kejahatan rasuah, KPK tak sepi diuji masalah.

Belakangan, KPK dan mitranya kembali berpanas-panasan. Bukan dengan Polri, kali ini berhadapan dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket bentukan dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai, kinerja KPK selama ini sudah waktunya dikoreksi. Mereka khawatir, penyalah-gunaan wewenang yang sudah lama didesas-desuskan itu benar adanya.

Sebaliknya, banyak pula yang menilai bahwa gerakan DPR RI itu cuma dalam rangka melemahkan KPK. Apalagi, inisiatif tersebut muncul seiring mencuatnya dugaan korupsi dalam megaproyek KTP elektronik yang tak sedikit menyeret nama dari lembaga legislatif.

Gesekan demi gesekan, berdampak pula bagi Presiden. Tak jarang, Jokowi dibilang abai, alias sengaja melakukan pembiaran.

Baca: Presiden Tegaskan Pemerintah Dukung Penguatan KPK

Dalam batas-batas

Kemelut kian menjadi ketika di internal KPK sendiri diwarnai perselisihan antarpersonal. Tepatnya, ketika Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman melaporkan bawahannya, Novel Baswedan atas dugaan pencemaran nama baik.

Bukan hanya melaporkan, Aris juga memenuhi panggilan pansus hak angket dan membeberkan apa yang ditanyakan anggota dewan. Padahal, selama ini KPK tampak tak meladeni beberapa panggilan.

Perseteruan itu, tentu membuat bising telinga publik. Desakan masyarakat agar Jokowi turun tangan, kian kencang.

Puncaknya, di saat salah satu anggota pansus melempar usulan yang terkesan sembarang tentang pembekuan KPK. Di babak inilah, Jokowi bicara tegas.

"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah," kata Presiden usai peresmian Tol Jombang-Mojokerto di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 10 September 2017. 

Jokowi, barangkali, sudah merasa komentar yang berhamburan bukan lagi sekadar mengarah kepada kelembagaan KPK. Namun, ditakutkan berimbas pula pada semangat pemberantasan korupsi yang mestinya terus dijaga.

Pakar hukum tata negara Romli Atmasasmita menganggap, sikap yang ditunjukkan Presiden selama ini sebenarnya tidak keliru. Diam, patut dianggap lebih baik karena berada dalam batas-batas tugas sebagai kepala negara.

Seorang kepala negara, kata dia, terkesan tidak mendidik jika gampang melibatkan diri, terlebih untuk sekadar melerai perseteruan dua lembaga yang pembentukannya didasari dengan prosedural yang matang dan profesional.

Toh, sudah ada syarat wajib yang mesti dipenuhi para anggota sebelum memasuki masing-masing lembaga tersebut. Ialah prinsip kenegarawanan, yang semestinya dijadikan modal dalam menyelesaikan perselisihan dan beda pandangan.

Dengan prinsip itu pula, seseorang seharusnya bisa memahami dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ada dalam kewenangan yang dimilikinya.

Baca: Presiden Jokowi: Saya Tak akan Intervensi Internal KPK

Jokowi dan antikorupsi

Pada akhirnya, Presiden merasa perlu ambil bagian demi tetap terjaganya semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Sikap kehati-hatian Jokowi sebelumnya, lebih menandakan bahwa seberang-pandangan DPR-KPK masih sebatas dinamika antarlembaga yang amat biasa.

Semangat antikorupsi Jokowi bukan perkara mendadak. Malahan, ada beberapa yang sudah ia tunjukkan jauh-jauh hari sebelum "Wong Solo" itu menjabat kepala negara.

Jokowi lah, yang memulai tradisi menyerahkan setiap hadiah yang diterima pejabat kepada KPK. Sewaktu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia menyetorkan gitar bass Roberto Trujilo personel Metallica.

KPK dan Jokowi sendiri sepakat, hadiah semacam itu bisa sangat mungkin sebagai bentuk gratifikasi.


KPK memajang gitar bass pemberian bassist Metallica Robert Trujillo di etalase barang gratifikasi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/9/2014)/MI/ROMMY PUJIANTO

Meski belum banyak diikuti, Jokowi tampaknya tetap komitmen menjalankan tradisi tersebut. Di pengujung 2016, ia juga menyerahkan hadiah berupa benda bernilai tinggi dari sebuah perusahaan minyak asal Rusia.

Yang paling baru, pada 20 Agustus lalu. Presiden Jokowi menyerahkan dua ekor kuda Sumba seharga Rp170 juta pemberian masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Atas semangat itu, Jokowi kerap kali digandeng dengan KPK di puncak hasil survei publik soal kepercayaan pemberantasan korupsi.

Sebut saja, pada Juli 2017, Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis bahwa KPK dan Jokowi tampak sekali menjalankan agenda pemberantasan kejahatan rasuah.

Angka yang ditunjukkan dari kepercayaan responden itu tak tanggung-tanggung, sebesar 86%. Jumlah ini tentu jauh dengan partai politik dan DPR yang cuma bisa mendapat 35 dan 51% tingkat kepercayaan publik.

Begitu pula hasil riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Melalui survei yang digelar untuk mengukur komitmen pemerintah dalam memperkuat KPK itu, angka yang ditunjukkan kian tahun makin meningkat.

Pada 2015, angka optimisme publik terhadap pemerintahan Jokowi tercatat sebanyak 62,6%. Setahun berikutnya, naik menjadi 74,6%. Dan di tahun ini, berubah menjadi 76,9%.

Alhasil, semangat antikorupsi Presiden Jokowi memang tak patut diragukan lagi. Terkesan ambil jarak dalam "perseteruan" DPR-KPK? Lain perkara.

Jokowi, rupanya tak mau disibukkan dengan pemihakkan. Terkecuali melawan segala bentuk perilaku koruptif; yang jelas-jelas menjelma ancaman.




(SBH)

KPK Periksa Istri Novanto Senin Depan

KPK Periksa Istri Novanto Senin Depan

1 hour Ago

Deisti diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharj…

BERITA LAINNYA