Pencabutan Moratorium Reklamasi telah Melalui Konsultasi Publik

Lis Pratiwi    •    Rabu, 11 Oct 2017 06:20 WIB
reklamasi teluk jakarta
Pencabutan Moratorium Reklamasi telah Melalui Konsultasi Publik
Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta. ANT/ Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menilai pemberian izin pembangunan dan pencabutan moratorium Reklamasi Teluk Jakarta telah sesuai prosedur. Proses ini pun dianggap terbuka karena baik Pemerintah Daerah maupun pengembang telah melakukan konsultasi publik terhadap warga dan pihak terdampak.

“Semua itu telah dilalui makanya moratorium (penghentian sementara) telah dicabut,” kata Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati dalam Prime Time News Metro TV, Selasa 10 Oktober 2017.

Vivien menjelaskan, untuk memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan melihat bagaimana lingkungan hidup secara keseluruhan di Pantai Utara Jakarta. Dalam KLHS, proses mekanisme konsultasi publik adalah suatu keharusan.

“Pemda DKI sudah melakukan itu dan sudah divalidasi oleh kementerian-kementerian terkait, jadi prosesnya tidak tertutup,” imbuh Vivien.

Sementara itu, usai moratorium dijatuhkan kepada pengembang Mei 2016 lalu, para pengembang diwajibkan merevisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), dan integrasi sosial ke dalamnya.

“Dalam dokumen Amdal yang direvisi juga mewajibkan pengembang melakukan konsultasi publik kepada masyarakat yang terkena dampak. Itu juga sudah dilewati,” beber dia.


(SCI)