Pemerintah Tunggu Hasil Kajian KLHS Soal Pegunungan Kendeng

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 15 Mar 2017 02:48 WIB
semen indonesia
Pemerintah Tunggu Hasil Kajian KLHS Soal Pegunungan Kendeng
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. ANT/Widodo Jusuf.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah masih menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Selepas kajian tersebut keluar, pemerintah akan meninjau ulang keberadaan pabrik PT Semen Indonesia yang diprotes petani Pegunungan Kendeng.

"Nanti setelah April akan selesai KLHS oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi mungkin nanti dari situ saja peninjauan terhadap semua," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 14 Maret 2017.

Kemarin, sepuluh petani Pegunungan Kendeng menggelar aksi pasung kaki. Mereka mengecor kaki sembari menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menghentikan operasional pabrik semen di sekitar Pegunungan Kendeng. Mereka menganggap aktivitas pabrik tersebut merusak kelestarian Pegunungan Kendeng.

Teten menganggap aksi pasung kaki merupakan pengulangan. Mereka telah melakukan aksi serupa sebelum bertemu dengan Presiden. Namun, aksi tersebut sempat 'adem' setelah Presiden bertemu dengan para petani.

Menurut dia, Presiden dalam pertemuan itu telah memberikan solusi kepada para petani, yaitu izin pabrik tetap berjalan tapi wilayah tambang bahan baku pabrik semen akan uji KLHS yang akan rampung April 2017.

"Nah mereka ini kemudian memprotes kembali karena Gubernur (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo) mengeluarkan izin baru. Nah memang Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin," ujar dia.

Ia pun telah diperintahkan Presiden untuk mengkoordinasikan agar pelaksanaan KLHS Di Kementerian Lingkungan Hidup sesuai Undang-undang. Ia menegaskan, bila telah keluar, penyelesaian masalah ini akan tunduk dengan kajian tersebut.

Menurut dia, solusi awal yang diberikan pemerintah baik buat semua pihak. Pasalnya, pabrik semen tersebut pun telah berdiri di sekitar Pegunungan Kendeng dengan investasi sekira Rp5 triliun.

Penundaan operasi ini juga berakibat pabrik diduga merugi miliaran rupiah. "Nah tapi di sisi lain memang kan aspek lingkungan ini juga harus diperhatikan," ucap dia.

Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini tengah mengkaji keberadaan lahan wilayah tambang yang kira-kira berada 10 kilo meter dari pabrik. Teten menilai wilayah tambang itu menjadi masalah karena petani menganggap terdapat sumber air.

"Jadi saya kira waktu itu ketemu di situ, nah KLHS ini akan selesai pada April. Tapi sebelum KLHS selesai ada izin baru dri Gubernur Jateng. Nah memang pemerintah pusat tdak bisa mencegah karena Gubernur punya kewenangan untuk mengeluarkan izin itu. Tapi nanti saya kira penyelesaian dari semua ini memang harus tunduk pada hasil KLHS," terang dia.

Ia menilai KLHS juga penting untuk ke depannya. Sehingga, pemerintah pusat maupun daerah tahu kawasan mana saja yang bisa menjadi lokasi tambang.

Hal ini juga agar memberikan pegangan kepada investor untuk menanamkan modal di wilayah tersebut, khususnya sekitar Pegunungan Kendeng.

"Sebab izin bisa saja dikeluarkan tapi investor kemudian kalau tidak ada hasil KLHS, dia tidak pasti ketika kemudian ternyata di situ tidak boleh karena itu misalnya wilayah konservasi, jadi mestinya di situ titik temunya ya," pungkas dia.


(DRI)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

1 hour Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA