FOKUS

Alarm Islam Indonesia

Sobih AW Adnan    •    Selasa, 31 Oct 2017 19:39 WIB
pancasilankriislamtoleransi beragama
Alarm Islam Indonesia
ILUSTRASI: Warga melintas di depan mural bertemakan keberagaman dan persatuan bangsa di Jakarta, Jumat (18/8)/ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Jakarta: "Potensi radikalisme di kalangan profesional Indonesia," begitu cara Alvara Research Center menuliskan judul untuk risetnya yang dirilis pekan lalu.

Dengan menggandeng Yayasan Mata Air, hasil dari survei kuantitatif yang digelar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar itu, menyuguhkan data cukup mencengangkan. Perubahan paradigma dan benih intoleransi di Indonesia, dibilang makin terdeteksi.

Tak cukup di situ. Bibit-bibit intoleransi yang dimaksud, dikatakan malah sudah masuk ke kalangan kelas menengah dan terdidik. Konsekuensinya, amat mungkin menjelma ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, kapan saja.

Data itu muncul setelah mewawancarai sebanyak 1.200 responden. Terdiri dari para pegawai negeri sipil (PNS), profesional swasta, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Melalui survei yang dikerjakan pada 10 September hingga 5 Oktober 2017 itu, tercatat sebanyak 15,5% profesional Muslim menyatakan ideologi Islam lebih tepat diterapkan di Indonesia, ketimbang Pancasila.

Menariknya, kalangan PNS terhitung sebagai kelompok terbesar yang mendukung gagasan tersebut. Angkanya mencapai 19,4%, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1% dan BUMN 18,1%.

Ada pula pertanyaan mengenai seberapa setuju penerapan Peraturan Daerah (Perda Syariah). Alhasil, lebih dari seperempatnya, yakni 27,6% responden menyatakan sepakat.

Titik perhatian dari survei Alvara, barangkali terletak pada soal relasi antara bentuk negara Islam dengan implementasi keislaman secara kaffah.

Hasilnya, 29.6% profesional setuju negara Islam perlu diperjuangkan. Namun jika dipersempit lagi dengan khilafah sebagai bentuk negara, mereka yang berani mengatakan setuju berjumlah 16.0%. Sementara sebanyak 84.0% lainnya, masih berpendapat bahwa bentuk negara yang ideal untuk Indonesia adalah NKRI.

Angka yang ditemukan, memang kecil. Tapi, mau tidak mau mesti diakui, pergeseran wajah dan paradigma muslim Indonesia di kelompok ini cukup kentara.

Biasa, tapi PR bersama

Wajah keislaman Indonesia yang moderat, selama ini diwakili dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Tentu, ditambah banyak ormas lain yang memiliki akar sejarah kuat dan tumbuh kembang seiring perjalanan bangsa.

Pun dalam riset Alvara, kedua "rumah" itu masih tercatat sebagai nama paling populer. Tapi, tidak semua responden lantas secara otomatis mengaku berafiliasi dengan salah satu dari keduanya.

Alvara tidak sendirian. Sebelumnya, jajak pendapat yang dipublikasikan lembaga penelitian Singapura ISEAS-Yusof Ishak juga mengatakan konservatisme Islam kian mengakar di Indonesia.

Dalam surveinya, ISEAS melibatkan 1.620 responden di 34 provinsi. Dan 67% responden menyatakan, penerapan syariat Islam sebagai jalan keluar demi menjaga tenun moral masyarakat.

Islamisasi politik Indonesia yang belakangan menguat, dianggap menjadi salah satu latar belakang kemunculan fenomena tersebut. Tak sedikit, menurut ISEAS, partai politik (parpol), termasuk yang berhaluan sekuler dan ormas Islam mencoba mengusung isu agama demi mendulang suara dan simpati.

Dua hasil survei itu, sedikit "menggugat" wajah keislaman Indonesia di panggung dunia. Padahal, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, selama ini Indonesia dianggap berperan penting dalam mempromosikan pandangan keislaman yang moderat.


CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menyampaikan hasil survei terkait potensi radikalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa di Batik Kuring, Jakarta, Selasa (31/10). Penetrasi ajaran intoleransi telah masuk di kalangan mahasiswa dan pelajar dari ulama panutan serta persepsi mereka terhadap agama dan negara yang menjadi catatan penting bagi kalangan pendidik/MI/Susanto

Peneliti Bidang Perkembangan Politik Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar, misalnya, mengatakan bahwa Indonesia seharusnya mesti tetap menunjukkan narasi Islam moderat demi melawan geliat keislaman yang ekstremis.

Muslim Indonesia, memiliki kata kunci Islam rahmatan lil alamin, sesuatu yang nyaris tidak dimiliki negara lain, sekalipun di kawasan Timur Tengah.

"Bicara moderasi, pluralisme dan toleransi ya Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Untuk hal itu suara Indonesia harus lebih lantang," kata Dewi, Jumat, 20 Oktober 2017.

Menanggapi tren dari kedua survei itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan, boleh dianggap biasa, juga bisa dijadikan peringatan.

"Ini bisa dijadikan warning bagi NU dan Muhammadiyah agar tetap bisa mempertahankan dakwah Islam yang moderat di Indonesia," kata Said kepada Metrotvnews.com, Senin, 30 Oktober 2017.

Masalahnya, jika benar, bahwa data di atas berhubungan lekat dengan perubahan seseorang menjadi radikal, maka menurut Said, faktor-faktor pembentuknya kian buram.

"Juga makin luas. Bukan cuma ekonomi, karena toh ada pula orang-orang yang berasal dari kelas menengah ke atas. Seperti sebagian kecil yang tergambar dari survei Alvara," kata dia.

Bukan juga sebab lemahnya pengetahuan. Karena menurut Said, pelaku radikalisme tidak jarang justru berasal dari tingkat akademik yang mumpuni.

"Ukurannya, tinggal sejauh mana mereka mencintai bangsa dan negara," ujar Said.

Baca: [Fokus] Kala Dunia Kesengsem Islam Indonesia

Niat baik dunia politik

Kecintaan terhadap bangsa dan negara, berbanding lurus dengan apresiasi diri kepada nilai nilai budaya dan kearifan lokal.

Seperti itu, setidaknya yang dilakukan NU menurut Said. "NU sudah getol menyiarkan bahwa agama dan budaya itu berjalan beriringan. Bahkan, budaya adalah infrastruktur dakwah keislaman," kata dia.

NU, melalui pesantren mengutamakan wawasan keislaman yang menekankan kecintaan terhadap Tanah Air. Dan ihwal Pancasila, bagi NU sudah final.

"Jika dijalankan sebagaimana mestinya, yakni untuk kesejahteraan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat, maka sudah Islami. Tak perlu ada gagasan negara Islam," kata Kiai asal Cirebon, Jawa Barat tersebut.

Nyaris tak ada masalah pasca diteguhkannya NKRI sebagai rumah bersama. Meski riak-riak kecil yang mendorong formalisasi syariat itu, tak pernah sepi juga.

Salah satu pendiri bangsa Mohammad Hatta pernah mengatakan, dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara bukan berarti mengkhianati umat Islam sebagai penganut terbesar di Indonesia.

Dalam Untuk Negeriku 3: Menuju Gerbang Kemerdekaan (2011), Hatta menulis, memang benar, tiap-tiap peraturan yang termasuk dalam kerangka syariat Islam dan hanya mengenai orang Islam, dapat dimajukan sebagai rencana undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tapi, orang-orang tidak perlu mengambil dari syariat Islam yang berlaku dahulu di negeri-negeri Arab dalam abad ke-8, ke-9, atau ke-10 yang pada waktu itu memang sesuai dengan keadaan masyarakat di situ," tulis Hatta.

Perkaranya, ada golongan tertentu yang tetap kekeh menuntut agar negara memberlakukan formalisasi syariat Islam. Mereka yang menyatakan itu, umumnya berdalih selaras dengan dijaminnya kebebasan bersuara dan berpendapat dalam negara demokrasi.

Demokrasi, memang benar diakui. Tapi, kelirunya, oleh mereka lebih dimaknai sebagai demokrasi mayoritarianisme. Dan ini, tidak cuma ada di Indonesia.

Ambil misal, Saiful Mujani dalam Muslim Demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca-Orde Baru (2007) menyebut, mayoritarianisme memang menjadi karakter dari gerakan Islamis ketika hidup di negara demokrasi yang kebetulan sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Demokrasi di mata mereka adalah suara kebanyakan. Demokrasi, diwajibkan menomorsatukan kepentingan mayoritas dengan konsekuensi kerap mengabaikan kebebasan sipil.
 
"Mereka mengklaim bahwa tuntutan mereka tentang penerapan syariat Islam oleh negara mewakili kepentingan mayoritas umat Islam," tulis Saiful.

Ngerinya, hari ini, modal mental itu dalam sekali dua babak pertarungan politik dimanfaatkan pula oleh kalangan politisi di Indonesia.

Politisi dan aktivis buruh Surya Tjandra mengatakan, makin ke sini, politik intoleran kian terasa. Keberadaannya, menggenapi tiga tantangan berat lain yang juga mengadang Indonesia, yakni korupsi, polarisasi, dan sepinya gagasan perubahan.

"Ada gerakan kelompok elite yang menggunakan strategi populisme dengan membenturkan kelas bawah dengan kelas di atasnya untuk meraih kekuasaan. Sayangnya yang digunakan adalah agama yang begitu rentan konflik," kata Surya dalam Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) bertajuk Peran Pemuda Indonesia Merajut Nilai Kebangsaan di Tengah Ancaman Intoleransi dan Korupsi, Minggu 29 Oktober 2017.

Banyak pihak, terlebih praktisi politik, bertanggung jawab untuk mengembalikan semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Terutama, bagi generasi baru yang hadir di saat kebinekaan Indonesia kerap menghadapi ujian.

Baca: [Fokus] Teladan Islam Kebangsaan NU-Muhammadiyah

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kesadaran kolektif untuk bersatu sebagai bangsa dan negara harus kembali digenjot dan dipelihara.

Terinspirasi dari Sumpah Pemuda 1928, pada 89 tahun silam kelompok pemuda justru bisa menjadikan eksistensi identitas etnis dan agama yang berbeda-beda sebagai mesin pendorong lahirnya kemerdekaan.

Tak ada egoisme penyeragaman, kata Dahnil. Sebaliknya, yang penting diwarisi dari masa lalu adalah semangat dialogis yang kuat.

"Nalar sehat, menjadi instrumen utama dalam tatap muka maupun komunikasi antarkelompok," kata Dahnil.

Sebelum terlambat, kesadaran kebinekaan masyarakat sudah mestinya diperkuat. Jangan sampai, cerita Muslim Indonesia yang dikenal moderat, menjadi kelabu diledakkan bom waktu.




(SBH)

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

1 hour Ago

KPK menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka koru…

BERITA LAINNYA