Fokus

Tumpas Tuntas Pengoplos Beras

Sobih AW Adnan    •    Selasa, 18 Oct 2016 18:37 WIB
beras
Tumpas Tuntas Pengoplos Beras
Beras oplosan di Cipinang, Jakarta Timur. (MI/Galih Pradipta)

Metrotvnews.com, Jakarta: Soal pangan, kata Soekarno, adalah soal hidup matinya sebuah bangsa. Penggalan pidato pendiri bangsa pada 27 April 1952 di Bogor, Jawa Barat ini meluncur setelah mendapati harga beras melambung berlipat-lipat. Orang-orang bahkan mengganti penganan pokoknya dengan gedebok pisang. Rakyat menjerit, negara kerepotan.

Lalu siapa sangka, perkara beras masih menjadi hal yang mengkhawatirkan hingga 64 tahun kemudian. Bedanya, jika kesulitan berpuluh dekade lampau itu didalangi Belanda atas ketidak-legowoannya menyerahkan kedaulatan, hari ini, urusan beras dibuat akal-akalan oknum setanah air sekewarganegaraan.

Dalam separuh bulan terakhir, tim Penyidik Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan beras impor Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dari Thailand yang dioplos dengan beras lokal bermerk Palm Mas dari Demak. Sepekan setelah peristiwa Rabu 6 Oktober itu, enam tersangka berhasil diamankan, termasuk Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) DKI Jakarta-Banten Agus Dwi Indirato. Bareskrim yakin, pelanggaran ini masih menyisakan keterlibatan pihak-pihak lain yang masih harus didalami.

Baca: Kepala Bulog Regional Jakarta-Banten Ditahan Bareskrim

Membayangkan untung dari hasil mengoplos beras bersubsidi memang menggiurkan. Beras yang mestinya dijual dengan Rp7.500 itu disulap menjadi Rp11.000 perkilogram dengan dicampur beras lokal. Memang beras lokal harganya lebih dari Rp7.500 per kilogram. Tapi keuntungan yang diraup pengoplos cukup besar. Apalagi, temuan Bareskim Polri jumlah total beras mencapai 400 ton.



Merugikan konsumen, mencekik rakyat kecil

Mendengar kabar penggerebekan Bareskrim Polri di gudang beras Blok T2 dan Blok 35 Pasar Cipinang, Jakarta Timur, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menanggapi dari Bone, Sulawesi Selatan. Menurut dia, penyelewengan beras bersubsidi ini sangat merugikan rakyat kecil, terutama petani.

"Ini menyakitkan orang kecil, menyakitkan petani. Kami minta dibongkar sampai akar-akarnya," kata Amran di sela-sela Panen Pedet (anak sapi) di Lapangan Sepak Bola Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Bone, Jumat (14/10/2016).

Menurut pengamat pangan Khudori, keberadaan beras bersubsidi tidak semestinya diutak-atik dan dicurangi untuk keuntungan satu dua kelompok saja. Beras impor disediakan pemerintah demi menjaga stabilitas pangan pokok yang berdampak langsung terhadap rakyat banyak.

"Beras subsidi itu peruntukkannya khusus. Terutama kalau itu cadangan pemerintah, hanya untuk bantuan bencana, kelaparan, dan penyetabilan harga," ujar Khudori dalam Netizen News di Metro TV, Senin (17/10/2016).



Hingga sekarang ini, beras impor di pasar dunia sedang dalam putaran harga yang murah. Menurut Khudori, kisaran harga itu separuh lebih dari harga di pasar domestik. 

"Sehingga pengoplosan dilakukan pasti karena ada apa-apa, dugaannya ya mencari keuntungan besar," kata dia.

Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pencampuran dua bahkan lebih jenis beras sebenarnya tidak melulu berujung pada pelanggaran. Bahkan, kata dia, separuh lebih beras kemasan yang beredar di pasaran terdiri dari campuran beberapa jenis dan kualitas beras yang berbeda.

"Misalnya, beras Pandan Wangi, itu orang bisa enek jika murni mengkonsumsi beras tersebut. Karena terlalu wangi, maka dicampur dengan yang lain," kata Arief saat dihubungi Metrotvnews.com, Selasa (18/10/2016).

Pencampuran dua atau lebih kualitas beras berbeda itu lebih lazim disebut para pedagang dengan istilah "aduk" atau atur komposisi. Hanya saja, kata Arief, kesalahan fatal akan muncul saat itu dilakukan pada beras Bulog bersubsidi.

"Beras subsidi itu kan standar, jika dicampur dengan beras impor tentu akan ikut berkualitas baik, tapi itu tidak bisa dijadikan dalih, karena beras pemerintah tidak boleh diutak-atik," kata dia.

Soal campur mencampur beras ini memang masih dipandang bias aturan. Menurut Arief, tak ada peraturan pasti dan resmi mengenai batasan dan larangan mengatur komposisi beras. Oleh karena itu, Arief menginginkan adanya persamaan persepsi antar-stakeholder perberasan agar pengomposisian itu tidak sampai merugikan konsumen.

"Regulasinya tidak ada. Paling yang ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen," ujar Arief.

Menindak tegas, meningkatkan pengawasan

Pengungkapan kasus penyelewengan beras subsidi itu berawal dari kecurigaan mengenai data Bulog Divisi Regional DKI Jakarta yang menyatakan ada pengiriman 400 ton beras dari Bulog ke PT DSU. Padahal, perusahaan itu bukan distributor yang ditunjuk sebagai penerima beras impor dalam daftar mitra Bulog.

"Pelaku mendapatkan beras secara ilegal dan bekerja sama dengan pihak-pihak tempat penyimpanan beras subsidi," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar saat ditemui di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (8/10/2016).

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 139 jo Pasal 84 ayat 1 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Pasal 110 jo Pasal 136 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 62 jo Pasal 8 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Pasal berlapis disangkakan kepada mereka yang bermain dalam kartel mafia beras Bulog ini," kata Boy.

Sementara itu, Kepala Humas Perum Bulog Muhson mengatakan penyalahgunaan fungsi beras bersubsidi itu terjadi di luar kendali Bulog. Selama ini, kata dia, Bulog sudah mengikuti tata aturan yang diberlakukan pemerintah dalam alur distribusi beras impor.

"Kita melakukan perekrutan mitra kerja sudah sesuai dengan prosedur. Kita tidak berani bicara dengan mitra yang terkait oplosan," kata Muhson saat dihubungi Metrotvnews.com, Selasa (18/10/2016).

Terkait terdapat oknum Bulog yang terlibat, Muhson mengaku memasrahkannya kepada pihak berwajib guna memenuhi proses lebih lanjut. Ia tak berkenan komentar banyak. Hanya saja, Bulog berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat.

"Saya tidak berani bicara soal itu, kita hormati dulu hukum yang sedang berjalan. Yang jelas pengawasan kita tingkatkan," kata dia.


(SBH)

Warga Jatinegara Beri Sumbangan Dana Kampanye untuk Agus

Warga Jatinegara Beri Sumbangan Dana Kampanye untuk Agus

11 hours Ago

Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono mendapatkan sumbangan dari warga saat berkampanye di …

BERITA LAINNYA