Menjadikan UN sebagai Alat Pemetaan Pendidikan Dinilai Keliru

Dheri Agriesta    •    Senin, 28 Nov 2016 11:50 WIB
ujian nasional
Menjadikan UN sebagai Alat Pemetaan Pendidikan Dinilai Keliru
Ilustrasi UN/MI/Benny Basriandy

Metrotvnews.com, Jakarta: Niat pemerintah menangguhkan ujian nasional (UN) dinilai sebagai langkah tepat. Menjadikan UN sebagai alat pemetaan pendidikan dinilai Keliru.

Pengamat pendidikan Budi Trikorayanto mengatakan, UN pernah digugat dan kalah di Mahkamah Agung tujuh tahun lalu. Saat itu MA memutuskan UN tak boleh jadi penentu kelulusan.

"Akhirnya tetap dilaksanakan, tapi hanya sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan, ini sebenarnya suatu hal yang keliru," kata Budi saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Senin (28/11/2016).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Sekolah Rumah & Pendidikan Alternatif (Asah Pena) ini menjelaskan, UN tak pernah dibuat untuk memetakan kualitas pendidikan siswa dari berbagai daerah. Ada banyak cara yang bisa digunakan pemerintah untuk memetakan kualitas pendidikan, seperti akreditasi.

"Akreditasi itu kan persayaratannya ketat, itu kan menggambarkan mutu setiap lembaga," ujar dia.

Budi menilai, pelaksanaan UN sebagai alat pemetaan pendidikan juga menghabiskan banyak biaya. Anggaran UN pada 2015 menyentuh Rp560 miliar.



Penangguhan UN juga dinilai tak akan membebani daerah. Budi setuju jika kelulusan siswa sekolah dikembalikan ke daerah. Bila perlu, kelulusan siswa ditentukan sekolah masing-masing, bukan ujian tiga hari.

"Lebih baik begitu, pemerintah lebih percaya kepada satuan pendidikan, kepada guru," ucap dia.

Baca: Usulan Mendikbud Soal Moratorium UN Dinilai Tergesa-gesa

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah bertemu Presiden Joko Widodo dan berbicara tentang penangguhan UN. Menurut dia, Presiden Jokowi setuju dengan wacana tersebut.

Pelaksanaan moratorium pun tinggal menunggu penerbitam instruksi presiden (inpres). Saat ini, kata Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merampungkan persiapan moratorium UN.

Muhadjir telah mengumpulkan kepala dinas provinsi pendidikan se-Indonesia untuk menjelaskan hal ini secara teknis. Rencana ini ditargetkan terealisasi pada 2017.


(OJE)