Opini WTP Bukan Jaminan tak Ada Korupsi

Achmad Zulfikar Fazli    •    Selasa, 10 Oct 2017 13:38 WIB
suap di bpk
Opini WTP Bukan Jaminan tak Ada Korupsi
Ketua BPK Moermahadi Soerja (kanan)/ANT/M. Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah kementerian dan lembaga mendapatkan opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini itu dinilai bukan jaminan tak ada korupsi di lingkaran kementerian atau lembaga.

"Kalau korupsi dengan laporan keuangan pemerintah (apalagi) di daerah enggak otomatis langsung nanti kalau ada korupsi nanti enggak WTP. Kalau kita lihat kejadiannya kemarin banyak tangkap tangan ada enggak hubungannya dengan laporan keuangan? Itu mesti kita lihat," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

BPK memberikan opini WTP kepada sekitar 84 persen kementerian dan lembaga. Opini itu diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Menurut dia, hasil audit ini tak bisa dikaitkan dengan praktik suap. Para pejabat negara, kata dia, biasanya bertindak rasywah di luar masalah laporan keuangan.

"Ada enggak yang masuk ke laporan keuangan, kalau kita lihat itu berupa suap, ternyata itu tidak ada. Jadi enggak bisa dibilang otomatis itu langsung kalau di sana korupsi enggak bisa WTP, enggak bisa begitu," kata dia.

Namun, ia mengakui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menemukan pelanggaran perundang-undangan setiap kali mengaudit laporan keuangan. Baik laporan milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tapi, menurut dia, kesalahan tersebut terjadi lantaran masih banyaknya pejabat negara yang belum paham saat melaporkan keuangan kepada BPK. "Kalau kita lakukan pemeriksaan ini biasa masuk di November, kalau menemukan (kesalahan laporan) kita beri tahu langsung atau saat kita menemukan ada penyetoran ke khas negara, maka itu bisa masuk ke khas keuangan negara. Jadi  bisa dikoreksi laporan keuangannya," ucap dia.


(OJE)