Menhub Usulkan Pembentukan Mahkamah Maritim

Adhi M Daryono    •    Senin, 28 Nov 2016 12:43 WIB
kemenhub
Menhub Usulkan Pembentukan Mahkamah Maritim
Menhub Budi Karya/MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan perlunya pembentukan pengadilan maritim. Pengadilan berfungsi memproses pelanggaran hukum di laut dengan memberi sanksi tegas dan mengikat.

Budi meyakini Mahkamah Maritim dibutuhkan karena Mahkamah Pelayaran yang ada saat ini tidak bersifat yudikatif.

"Pengadilan maritim ini merupakan standar yang berlaku umum sebagai negara maritim yang besar. Di laut masih terdapat celah kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi, pencemaran lingkungan, perlu diselesaikan oleh Mahkamah Maritim," kata Budi saat dalam workshop 'Perlunya Pengadilan Maritim sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman' di Kementerian Perhubungan , Jakarta, Senin (28/11/2016).

Menurut Budi, Mahkamah Pelayaran yang ada saat ini bisa bertransformasi menjadi Mahkamah Maritim. Secara historis, mahkamah tersebut bukan pada ranah yuridis. Saat ini, ia mengaku keberadaan mahkamah masih di ranah eksekutif.

Ia juga mengusulkan implementasi dalam dua bentuk. Inti Mahkamah Maritim juga harus ada di ranah yudikatif. Sementara implementasi kedua ialah peningkatan berbagai bidang agar Indonesia konsisten soal pola reward and punishment

Usulan itu disampaikan karena Budi berniat menurunkan angka kecelakaan di laut. Menurut dia, 88 persen kecelakaan terjadi akibat kesalahan manusia (human error).

"Memang kecelakaan di laut cukup menyedihkan, hampir setiap minggu peristiwa itu terjadi. Peningkatan keselamatan melalui penyususunan kebijakan standar, oleh karenanya kita ingin mengintevarisasi apa yang sebenarnya terjadi," jelas Budi.

Selama ini, tegas dia, Indonesia lengah karena hanya sering memberi sanksi administrasi.


(OJE)