Blokir Telegram Dicabut dengan Syarat

   •    Jumat, 11 Aug 2017 06:01 WIB
telegram
Blokir Telegram Dicabut dengan Syarat
Menkominfo Rudiantara/MTVN/Lukman Diah Sari

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyedia layanan pesan singkat Telegram kembali bisa diakses penuh di Indonesia mulai kemarin. Aplikasi itu sudah hampir sebulan diblokir pemerintah Indonesia.

Normalisasi itu dilakukan setelah pihak Telegram menyetujui sejumlah syarat, termasuk menutup konten radikalisme dan terorisme.

"Dengan progres yang sudah dikerjakan antara Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan Telegram, hari ini web Telegram kembali dibuka. Masyarakat bisa kembali mengaksesnya. Paling lambat bisa diakses semuanya besok (hari ini)," kata Menteri Kominfo Rudiantara di Jakarta seperti dilansir Media Indonesia, Jumat 11 Agustus 2017.

Kemenkominfo memblokir 11 domain name system (DNS) milik Telegram pada 14 Juli. Pemerintah beralasan Telegram membahayakan keamanan negara karena tidak memenuhi standar soal konten radikalisme dan terorisme.

CEO Telegram Pavel Durov pun mengaku bersalah, lalu datang ke Indonesia awal Agustus ini untuk berembuk dengan pemerintah. Menurut Rudiantara, pihaknya dan Telegram sudah mencapai kesepakatan soal penanganan konten bermuatan radikalisme dan terorisme.

Telegram, misalnya, akan menugaskan tim yang secara khusus akan berkomunikasi dengan pemerintah. Selain itu, Telegram membangun sistem script untuk memfiltrasi konten-konten radikalisme dan propaganda terorisme.

Rudiantara mengingatkan penyedia platform aplikasi pesan singkat dan media sosial agar terus mempercepat respons dalam memblokir konten negatif. "Mudah-mudahan kerja sama Kemenkominfo dan Telegram bisa menjadi momentum dan bisa dilihat sebagai acuan.''

Saat ini Telegram sudah bersih-bersih. Penyedia aplikasi pesan singkat asal Rusia itu sudah menutup kanal bermuatan radikalisme dan terorisme rata-rata 10 kanal per hari.

Rudiantara juga mengatakan nantinya akan ada prosedur operasi standar perihal tata cara penanganan seandainya masih ditemui konten negatif. Pihaknya akan diberi jalur khusus untuk menangani konten-konten itu.

Ke depan, Kemenkominfo akan terus mendorong Telegram untuk mempercepat service level atas aduan yang masuk. Pemerintah pun akan mendorong peningkatan layanan khusus untuk konsumen Tanah Air.

"Barangkali nanti Telegram bisa menerapkan bahasa Indonesia pada aplikasinya."

Tingkat responsivitas

Menteri Kominfo meminta masyarakat berperan aktif mengadukan konten berisi radikalisme dan terorisme melalui layanan Aduan Konten Ilegal yang terdapat pada website Kemenkominfo. Berdasarkan catatan Kemenkominfo, responsivitas penyedia layanan media sosial dalam menangani konten negatif saat ini rata-rata 55%.

Dari lima penyedia layanan media sosial terbesar di Indonesia, respons Telegram untuk memblokir konten negatif disebut tertinggi yakni 93,3%. Namun, mereka baru melakukan itu setelah pemerintah memblokirnya.

Instagram, Facebook, dan YouTube masuk kategori penyedia layanan medsos dengan tingkat penanganan konten negatif rata-rata 55%. Twitter disebut baru memproses 22,5% dari aduan publik.

Secara terpisah, pengamat media Agus Sudibyo mengatakan langkah pemerintah yang sempat memblokir medsos seperti Telegram memang diperlukan.

"Telegram memang harus bertanggung jawab agar kontennya tidak merugikan publik. Mereka harus segera menghapus konten negatif," tegas Agus.


(OJE)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

23 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA