FOKUS

Merajut Yudhoyono Institute

Sobih AW Adnan    •    Kamis, 10 Aug 2017 23:31 WIB
sby
Merajut Yudhoyono Institute
Agus Harimurti Yudhoyono meluncurkan The Yudhoyono Institute/ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 digelayuti banyak harapan. Yang paling kuat, kembali pulihnya kehidupan demokrasi di Indonesia.

Asa tersebut tak cuma menarik gairah masyarakat Tanah Air. Pesta demokrasi kala itu, bahkan menyedot kedatangan para peneliti asing.

Satu di antara mereka, ada mantan Presiden Amerika Serikat (AS) James Earl Carter. Pemimpin negeri adidaya yang lengser pada 20 Januari 1981 itu memang tengah getol memantau pemilu di berbagai negara.

Dan tentu, kedatangan Presiden ke-39 Paman Sam itu tak sendirian. Ia terbang bersama rombongan berbendera Carter Centre, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan dengan fokus mengamati proses demokrasi di negara-negara yang dianggapnya sedang dalam masa transisi.

Carter, rupanya memilih tak beranjak dari urusan politik. Meskipun, sekadar jadi pemantau. Berbeda dengan John F. Kennedy yang membesut Kennedy Center di bidang kajian seni. Atau, William Jefferson Clinton yang membangun Clinton Foundation untuk analisis kemitraan antara pemerintahan, ekonomi-bisnis, dan masyarakat sipil.

Selain AS, begitu pula Indonesia. Usai masa jabatan jadi orang nomor satu, tak lupa mendirikan lembaga baru.

Mengawetkan peran

Tak seperti para mantan kepala negara di AS, Presiden Soekarno tak sempat menceburkan diri secara langsung dalam urusan-urusan pendirian lembaga usai turun tahta. Barulah, pada 27 September 1981 didirikan Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) atas prakarsa salah satu putrinya, Diah Pramana Rachmawati Soekarno.

YPS, tak cuma diikhtiari mengenang segenap kiprah dan pemikiran Bung Besar. Lebih dari itu, niat pengabdian di bidang pendidikan diwujudkan dengan keberadaan Universitas Bung Karno (UBK) yang mulai dirintis dua tahun kemudian.

Begitu pun Presiden Soeharto. Meski selama menjabat diindikasi hobi membangun yayasan, tapi ia tidak pernah tercatat mendirikan pusat kajian independen demi kepentingan mengawal peran dan gagasan yang pernah dimilikinya secara pribadi.

Belakangan, tepatnya pada 8 Juni 2011, keluarga besar Bapak Pembangunan ini mengenalkan Pusat Kajian Jenderal Besar HM Soeharto kepada masyarakat. Institusi ini kemudian lebih masyhur disebut HM Soeharto Center.

The Habibie Center (THC), mungkin untuk yang satu ini lebih beruntung. Rumah studi itu langsung digagas Presiden B.J. Habibie saat masih menjabat. Pada 10 November 1998, lembaga dengan tagline "Demokrasi Tak Boleh Henti!" ini dibangun dengan misi modernisasi dan demokratisasi Indonesia.

Presiden Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid yang dikenal dengan Bapak Pluralisme pun meneruskan perjuangannya melalui Wahid Institute. Lembaga yang rajin menyuarakan pesan-pesan toleransi di Indonesia ini didirikan pada 7 September 2004.

Kini, institusi yang bergerak di atas semangat intelektualitas Gus Dur itu telah berubah sebutan menjadi Wahid Foundation.

Berikutnya, ada Megawati Institute. Dari namanya, tentu lembaga ini tak bisa dilepas dari keberadaan Presiden Megawati Sukarno Putri. Pusat studi berbasis di Menteng, Jakarta Pusat ini dibentuk untuk fokus dalam kajian ideologi kerja dan 4 pilar kebangsaan Indonesia.

Dan hari ini, khalayak diramaikan dengan berita pendirian lembaga The Yudhoyono Institute. Saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pusat studi yang akan segera diluncurkan itu bersifat independen.

The Yudhoyono Institute, katanya, fokus menggali isu-isu strategis regional, nasional, hingga isu global.

Tegasnya, sama seperti yang lain. The Yudhoyono Institute menjadi semacam lembaga think-tank SBY demi merawat peran, pemikiran, dan gagasannya untuk Indonesia.

Baca: AHY Resmi Luncurkan The Yudhoyono Institute

Jelang pemilu

Lembaga think-tank, sebenarnya bukan istilah asing. Julukan itu biasa menempel pada lembaga dengan kerja-kerja riset dan analisis, misal, tentang kebijakan publik.

Lembaga ini terdiri dari dua jenis. Independen, dan yang berafiliasi langsung dengan pemerintahan. Centre for Strategic and International Studies (CSIS), adalah salah satu lembaga think-tank andalan yang pernah dimiliki pemerintahan Orde Baru. Bahkan, kerap masuk dalam jajaran 30 lembaga top Asia dan dunia.

Pada 2015, Global go to think tank report mencatat, total institusi think-tank di dunia berjumlah 6.846 lembaga. AS menjadi negara dengan jumlah terbanyak, yakni 1.835 lembaga.

Tempat kedua, diduduki Tiongkok dengan 435 lembaga, Inggris (288), India (280), dan Jerman (195). Sementara Indonesia sendiri, tercatat mempunyai 27 lembaga think-tank. Salah satunya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Lantas, bagaimana yang independen?

Pembentukan lembaga think-tank independen lumrah dengan isu kepentingan politik. THC, misalnya, pernah disangka akan dijadikan kendaraan baru bagi B.J Habibie di dunia politik praktis.

"Ada sementara yang membudayakan kecurigaan seperti pendirian Habibie Center, tiada lain penggalangan kekuatan politik merebut kedudukan dan jabatan Presiden di waktu mendatang," tulis Bismar Siregar dalam Buat Gus Dur yang Kucintai: Kumpulan Surat Seorang Mantan Hakim Agung (2011).

Habibie sendiri pun, mungkin tak begitu kaget dengan prasangka itu. Dalam The True Life of Habibie: Cerita di Balik Kesuksesan (2008), A. Makmur Makka menuliskan, memang ada kecenderungan lembaga think-tank dibentuk di setiap jelang pesta demokrasi.

"Pembentukan lembaga seperti ini dalam suhu politik yang panas menjelang pemilihan umum, pada mulanya ada yang berpikir, seperti biasa, hanya akan menjadi sekadar alat pengumpul suara bagi kepentingan politik," tulis Makmur mencontohkan problem serupa dalam pendirian pusat kajian Institute Science and Technology (ISTEC).

Namun kiranya, THC mampu membuktikan komitmennya untuk berkiprah tanpa gangguan hasrat politik. Persis, sebagaimana janji yang pernah diucap sang pendiri.

"Saya bercita-cita mendirikan LSM di sini yang mengkonsentrasikan diri untuk memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia," ucap Habibie, seperti dikutip dalam Sepuluh Tahun Reformasi (2008).

Maka cukup wajar, jika peluncuran The Yudhoyono Institute pun tak sepi dari prasangka yang senada. Salah satunya, lembaga think-tank itu diduga berfungsi sebagai kendaraan AHY untuk meraup popularitas di kancah politik. Terlebih, obrolan Pemilu 2019, kian memanas.

Selebihnya, The Yudhoyono Instititute kian melengkapi institusi demokrasi di Indonesia. Syak-wasangka, gampang saja dibantah. The Yudhoyono Institute, tinggal bekerja keras turut merajut kemajuan bangsa dan negara.




(SBH)