FOKUS

Hukum yang Merdeka

Sobih AW Adnan    •    Kamis, 20 Apr 2017 20:09 WIB
kasus hukum ahok
Hukum yang Merdeka
Basuki Tjahaja Purnama mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4)/MI/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Jakarta: Bahasa kerennya, law enforcement. Penegakan hukum, masih banyak yang menganggapnya barang mahal. Sudah berpuluh tahun, proses yang secara awam diisyaratkan dengan meja warna hijau, palu kayu, dan manusia-manusia berjubah hitam di belakangnya itu sering dicurigai berada dalam posisi tersandera. 
 
Sudah bukan sesuatu yang tabu. Semisal di beberapa babak, hukum jadi semacam barang dagangan, atau dalam rekam jejak masa lalu; dia mesti mengekor ke mana arah telunjuk penguasa.
 
Hukum, yang sejatinya harus merdeka; senantiasa berada di bawah bayang-bayang dan tekanan.
 
Pun belakangan hari. Tampaknya penegakan hukum tak juga bisa melenggang dengan bebas. Apalagi, seiring ternganganya arus informasi. Siapa pun bisa berkomentar, bahkan berkoar tentang sebuah proses peradilan yang tengah dijalani.
 
Jatuhnya, hukum seolah ditodong suara-suara luar. Padahal, soal tata aturan pengadilan, kiranya tak semua paham. Tapi ketika melihat sesuatu yang dianggapnya keliru, mereka langsung mengatakan 'seharusnya' atau 'pokoknya'.
 
Seperti itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Utamanya ketika mengamati perjalanan proses penegakan hukum yang menjerat Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dengan sangkaan penistaan agama. Sejak diputus menjadi tersangka pada 16 November 2016, tiap episodenya tak pernah lekang dari pengerahan massa.
 
Ahok dan teror peradilan
 
Hari ini, Jaksa penuntut Umum (JPU) mengatakan Ahok terbukti sah dan meyakinkan bersalah. Dia dituntut hukuman percobaan dua tahun penjara dengan masa hukuman penjara satu tahun.
 
"Menjatuhkan pidana Basuki Tjahaja Purnama dengan pidana satu tahun penjara dengan percobaan dua tahun," kata Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono di Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 20 April 2017.
 
Artinya, jika selama dua tahun Ahok mengulangi kesalahan, maka dia akan dimasukkan ke dalam jeruji besi selama satu tahun. Jika selama dua tahun tidak mengulangi kesalahan, Ahok tidak perlu meringkuk di penjara.
 
Jaksa bilang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, ucapan yang disampaikan Ahok berkaitan dengan pengalamannya sejak bertarung di Pilgub Bangka Belitung 2007. Niat politik dalam ucapan itu kemudian muncul kembali di Pilkada DKI 2017.
 
Atas timbang-timbang itulah, Jaksa menilai ucapan Ahok hanya ditujukan kepada subyek perorang atau para elite politik dalam kontestasi pilkada. "Bukan pada agama," kata jaksa. 
 
Risikonya, maka Ahok tak dituntut dengan Pasal 156a tentang penistaan agama. Ia lebih didakwa dengan 156 saja. Dengan tuntutan penjara lebih sedikit dari yang disangka sebelumnya. Maksimal lima tahun.
 
Meski sebelumnya sempat maju-mundur, akhirnya JPU mau membacakan tuntutan. Tinggal tunggu saja, bagaimana proses selanjutnya.
 
Tapi tidak, hari ini, tampaknya ada sebagian publik merasa pasal itu dinilai masih kurang untuk mengganjar seorang Ahok. Bolehlah begitu. Tapi jangan lupa, di seberang sana juga ada banyak orang yang sejak awal sudah terlongo-longo ketika perkara ini diseret ke meja hijau.
 
Ada pro, ada kontra. Tentu wajar. Tapi soal hukum, sekali lagi, biarkan prosesnya bebas berlenggang. Jangan ditekan-tekan, apalagi diancam-ancam dengan berbagai intimidasi dan teror stigma.
 
Desakan massa
 
Persidangan Ahok mungkin menghadirkan rekor tersendiri. Sejak awal kasusnya mencuat, banyak orang kerap berkumpul dan berorasi mendesak agar dia lekas ditahan. Mereka berbondong-bondong datang dari luar Jakarta, hingga jelang pilkada.
 
Sebelumnya, hampir tak pernah ditemukan persidangan kasus seheboh ini. Apalagi soal pasal penistaan agama. Karena soal ini, peradilan di Indonesia sudah banyak mengantongi pengalaman dan cerita.
 
Desakan massa, ini masalahnya. Persidangan Ahok diduga terjadi karena adanya tekanan di luar wilayah proses hukum. Bukan tanpa imbas, terkadang secara kasat mata kita menyaksikan diri betapa penggalangan opini yang hadir membuat institusi hukum terlihat cemas. Tengok saja, kegugupan JPU untuk membacakan tuntutan yang padahal sudah terjadwal dari pekan kemarin, sebelum pilkada.
 
Mengandalkan massa untuk memengaruhi proses hukum yang bergulir memang kurang arif. Sudah waktunya, biarkan hukum menawarkan keadilan yang mampu menjawab kegelisahan semua orang. Bukan satu-dua kelompok belaka.
 
Kekhawatiran tersandera permainan opini, memang bukan hari ini saja. Harapannya justru hakim, yang memiliki kewenangan memutus benar-benar peka dengan persoalan ini. Hingga akhirnya ia bisa tampil independen, juga terbebas dari intervensi dan tekanan opini dari luar persidangan.  
 
Kemerdekaan hakim bukan sembarang. Ia dijamin melalui UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
 
Hakim adalah benteng terakhir penegakan hukum. Selain mesti merdeka, ia juga memegang tugas untuk memberantas kesan bahwa; institusi peradilan Indonesia memang rawan disetir oleh faktor di luar persidangan. 


(SBH)