FOKUS

Dibikin Gempor Aturan Paspor

Sobih AW Adnan    •    Senin, 20 Mar 2017 21:41 WIB
paspor
Dibikin Gempor Aturan Paspor
Aktifitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Khusus Kelas I Jakarta Selatan, Selasa, (24/5)/ MI/ATET DWI PRAMADIA

Metrotvnews.com, Jakarta: Justru karena di desa tidak ada penghasilan, tidak punya uang sebesar itu, makanya dia ingin ke luar negeri.

Ada benarnya juga komentar Koordinator Advokasi Kebijakan Migrant Care, Siti Badriyah ini. Harus pergi lantaran butuh uang, eh malah dibebani Rp 25 juta sebelum terbang. Ibarat kata, persis, sudah jatuh tertimpa tangga.

Meski pun akhirnya diurungkan, syarat kepemilikan tabungan sebesar Rp 25 juta mengundang banyak reaksi. Alih-alih menekan melompatnya tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke luar negeri, justru mengembuskan aroma diskriminasi.

Perkara TKI gelap

Memang iya, perkara TKI ilegal perlu diseriusi. Lantaran, dari sinilah praktik-praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi. Tapi naga-naganya, deposit Rp 25 juta sebagai syarat pembuatan paspor seumpama jauh api dari panggang. 

Sebagai klarifikasi atas aturan yang sudah telanjur bikin geger itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyebut syarat tersebut tidak diberlakukan secara gebuk rata. Angka Rp25 juta juga dihitung dan ditimbang tidak sembarang.

Besaran Rp 25 juta diasumsikan sebagai biaya hidup yang dibutuhkan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri ketika telantar atau menemui hambatan. Tadinya, keputusan itu berlaku bagi pemohon paspor yang mengaku akan berwisata karena paling susah dilacak.

Sementara pemohon dengan motif lain seperti umroh atau bekerja, harus bisa menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Agama atau Dinas Ketenagakerjaan setempat. Asal muasal desain peraturan ini diklaim merujuk kasus hilangnya 416 WNI saat umroh pada awal 2016. Ada verifikasi dan identifikasi dari perwakilan-perwakilan RI di Jeddah.

Syarat membawa bukti rekening koran juga dikatakan tidak diminta ke semua orang. Itu cuma dijadikan strategi terakhir setelah mendapati pemohon paspor yang tidak dilengkapi dengan identitas dan tujuan yang jelas.

Bantahan selanjutnya, kebijakan deposit Rp25 juta itu juga sebenarnya hanya tertulis pada surat Dinas Korespondensi Internal. Pada surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural yang ditetapkan 24 Februari 2017, tidak pernah tertera.

Apapun klarifikasinya, memang semestinya aturan dibentuk untuk menjawab permasalahan yang ada. Aturan juga sepatutnya bersifat universal dan berlaku sama bagi semua orang. Sulit membayangkan aturan berlaku parsial diandalkan untuk urusan pembuatan paspor ini. Walhasil, bukan cuma bikin ruwet, tapi juga menambah beban, malahan bisa mendulang persoalan baru.

TPPO, begitu juga TKI non-prosedural, semestinya bisa dicegah melalui penguatan informasi langsung di ranah masyarakat. Buta informasi inilah yang menjerumuskan calon TKI ke jeratan calo. 

Kasus-kasus TKI non-prosedural juga berawal dari para calo yang begitu gesit merangsek ke desa-desa. Mereka menyebarkan informasi sesat lalu membawa calon buruh migran itu kepada penanggung jawab TKI (PJTKI). 

Jangan salah, calon pahlawan devisa itu sudah bonyok di kantong sejak menetapkan tekad. Belum lagi, sepanjang perjalanan dari desa menuju PJTKI membutuhkan uang yang tidak sedikit. Di sinilah peran pemerintah amat diperlukan. Menjamin informasi dan pemberantasan para makelar.

Jika keceplosan, kebijakan syarat pembuatan paspor berupa jaminan duit puluhan juta itu pasti memberatkan. Untung saja, siaran kabar begitu ramai, kejelasannya pun lekas terang.
 
Sayonara aturan tidak jelas.




(SBH)

KPK Periksa Istri Novanto Senin Depan

KPK Periksa Istri Novanto Senin Depan

1 hour Ago

Deisti diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharj…

BERITA LAINNYA