FOKUS

Dimulai Lembaga Survei

Sobih AW Adnan    •    Rabu, 11 Oct 2017 13:13 WIB
presiden jokowipilpres 2019
Dimulai Lembaga Survei
ILUSTRASI: Charta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon jelang Pilpres 2014 silam/ ANTARA FOTO/Widodo S.Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Jacques Necker, menteri keuangan Kerajaan Prancis era Louis XVI pernah bilang, "Hanya orang bodoh, teoritikus murni, atau amatir, yang tidak mampu melihat pentingnya opini publik dan mengambilnya sebagai bahan pertimbangan."

Jauh sebelum kian marak dan menjamur, Eropa sudah memposisikan sedemikian pentingnya peran lembaga survei. Apa yang dihasilkan, dianggap cukup relevan untuk dijadikan catatan, bahkan patokan.

Di Indonesia, keberadaan lembaga survei penghimpun opini publik juga bukan barang baru. Sejak masih bernama Hindia-Belanda, aktivis politik Bumiputera sudah mengenal Politik-politioneele overzichten van Nederlandsch-Indie (PPO), sebuah lembaga survei milik Belanda yang data-datanya kerap pula dijadikan rujukan.

Hanya saja, keterkaitan kegiatan politik dan lembaga-lembaga jenis ini terus meredup sejak memasuki era pertama kepemimpinan Indonesia, hingga di babak akhir kekuasaan Orde Baru (Orba).

Di masa-masa itu, survei politik seakan tak menemukan tempat dan gaungnya, sama sekali.

Kegiatan survei politik dikenalkan kembali jelang pemilihan umum (Pemilu) 1999. The Asia Foundation dan International for Electoral Systems (IFES) adalah dua lembaga dunia yang pertama kali melakukan pembacaan perilaku calon pemilih di Indonesia.

Cukup sekali, di momen pesta demokrasi berikutnya, para peneliti dalam negeri mampu mengambil alih kegiatan ini, sekaligus menjadi semacam penanda pulihnya kehidupan demokrasi di Indonesia.

Hingga Pemilu 2004 pun, menjelma tahun baru bagi geliat lembaga-lembaga survei di Indonesia.

Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, dalam Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik (2010) mengatakan, dinamika pemilu tidak lepas dari kehadiran lembaga survei yang mengambil peranan cukup strategis.

Meski tidak berada di ranah politik praktis, tetapi efek yang ditimbulkan bisa saja memengaruhi publik dalam menentukan pilihan politik.

"Dimulai hampir satu tahun sebelum pemilu, lembaga survei mencoba memotret dinamika politik yang ada dan menghadirkan pendapat publik lewat hasil penelitian ilmiah," tulis Firmanzah.

Pun hari ini, meski pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih dua tahun lagi, naga-naganya, unjuk peran lembaga survei sudah dimulai.

Menjaga kepercayaan publik

Kehadiran lembaga jajak pendapat dalam pertarungan politik dimulai pada 1930-an. Di Amerika Serikat (AS), tren ini dipelopori metode Gallup Poll, sebuah survei untuk menggambarkan opini publik.

Sebutan yang diambil dari nama ahli statistik George Gallup itu kian tenar ketika berhasil menyajikan data faktual dalam meramal kemenangan Franklin D. Roosevelt atas Alfred M. Landon. Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada 1936 itu, banyak disebut sebagai babak baru proses politik di Paman Sam.

Masih dalam buku yang sama, Firmanzah menyebut, kian banyak bermunculan lembaga survei atau jajak pendapat sebelum pemilu, makin demokratis pula iklim politik di Indonesia. Meski dalam perjalanannya, ada juga lembaga survei yang menawarkan jasa langsung kepada politisi atau partai politik, mengenyampingkan kepentingan publik.

"Ada lembaga survei yang baik, namun jauh lebih banyak lembaga yang buruk, jika dilihat dari metodologi penarikan sampelnya," tulis dia.

Lembaga survei tidak boleh bekerja serampangan. Ada banyak etika, prinsip, dan ketentuan yang mesti dijaga. Tiga poin penting di antaranya adalah soal integritas, transparansi, dan independensi.

Robert M. Worcester (ed), dalam Political Opinion Polling: An International Review (1983) menegaskan, survei pendapat publik tidak bekerja untuk mengadvokasi kebijakan atau subyek tertentu.

Survei yang dilakukan, semata-mata demi menghasilkan informasi obyektif sekaligus subyektif yang diperoleh secara sistematis dan obyektif. Tak cukup itu, data yang diperoleh harus melalui analisa saksama, kemudian disampaikan kepada publik secara merata.

Data yang dihasilkan dari ketidak-matangan metodologi survei, serta posisi yang cenderung partisan diyakini akan berpengaruh pada kepercayaan publik kepada lembaga tersebut.

Yang berbarengan dengan keberhasilan Gallup, misalnya, hiruk pikuk aktivitas politik masyarakat AS waktu itu juga diramaikan dengan kepercaya-dirian berlebih Literary Digest.

Beda dengan Juniornya, media mingguan itu lebih menjagokan kemenangan Landon, dan nyatanya; meleset.

Titik kelirunya, terletak pada proses survei yang tidak dilakukan secara ilmiah. Proses pengambilan data yang dilakukan Digest cuma mengandalkan telepon dan kartu pos.

Kesalahan Digest, bukan tanpa efek samping. Keteledorannya dalam mengambil sampel dan metode yang dipakai, dicatat sebagai salah satu faktor turunnya kepercayaan publik AS terhadap lembaga survei pascapemilu 1936.

Di Indonesia, kemandirian lembaga survei pernah diuji jelang Pilpres 2014 lalu. Tepatnya ketika Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memutuskan untuk mengeluarkan Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dari keanggotaan mereka setelah dianggap tidak kredibel dan mengeluarkan hasil serampangan.

Profesor riset bidang politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti pernah mengatakan, pesta demokrasi di Indonesia tidak hanya memberikan ruang bagi para peserta untuk menunjukan visi, misi, serta kualitasnya kepada calon pemilih.

Kontestasi politik, kerap juga menjadi ajang tampil lembaga survei dalam menampilkan kredibilitasnya di hadapan publik. "Maka tak ayal, bermunculan lembaga-lembaga survei baru. Yang lama dan sudah terkenal pun tentu tidak ketinggalan," kata Ikrar kepada Metrotvnews.com.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat pun jadi perlu untuk mengenal betul apa itu lembaga survei sehingga tidak lantas bingung dalam membaca hasil yang ditampilkan.

Ikrar menyebut banyak ragam lembaga survei di Indonesia. Ada yang memang dikenal independen, ada pula yang nyambi sebagai konsultan, bahkan partisan.

"Tidak ada larangan untuk mengkritisi hasil survei secara cerdas," kata Ikrar.

Baca: Elektabilitas Jokowi Diprediksi Tembus 50% di Akhir 2017

Gong demokrasi

Beberapa pekan terakhir, obrolan publik diramaikan dengan banyak hasil survei yang menyorot persiapan Pilpres 2019.

Setelah rilis Centre for Strategic and International Studies (CSIS), tiga lembaga yang turut mempublikasikan survei serupa adalah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Media Survei Nasional (Median), dan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).


Rilis survei elektabilitas Joko Widodo/CSIS

Dalam surveinya, SMRC menyebut elektabilitas Joko Widodo sebagai petahana masih unggul jauh dengan nilai 38,9% dibanding pesaing terdekatnya, Prabowo Subianto.

Prabowo, cuma meraup angka 12%. disusul nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 1,6%.

Tak jauh berbeda dengan SMRC, lembaga Median menyebut elektabilitas Jokowi ada angka 36,2%. Lantas, disusul Prabowo dengan angka 23,2%.

Yang menarik dari hasil survei Median ini, sebesar 40,6% suara publik justru terekam tengah menginginkan calon presiden alternatif selain kedua rival 2014 tersebut.

Baca: Survei KedaiKOPI: 55,7% Masyarakat Puas Pemerintahan Jokowi-JK

Tak mau kalah, KedaiKOPI yang melakukan pengambilan data dan wawancara tatap muka pada 8-27 September 2017 menyimpulkan, sebanyak 44,9% responden akan memilih Jokowi jika pilpres dilaksanakan pada hari tersebut.

Sementara pemilih opsi selain Jokowi berjumlah 48,9%. Sementara sisanya, tidak menjawab.

Masing-masing dari lembaga survei itu rata-rata melibatkan sebanyak 800 sampai 1.000 responden dengan margin of error 3,1-3,5%.

Publikasi hasil survei hari ini, barangkali masih tampak teratur dengan perolehan data yang masuk akal. Namun ketika suhu politik kian memanas, siapa yang menjamin, publik bisa membaca hasil survei secara cerdas dan tenang.

Selebihnya, survei pendapat publik memang menjadi bagian demokrasi yang fundamental. Ia menjelma gong pesta yang menyenangkan; jika dilakukan secara benar.




(SBH)