FOKUS

Teladan Islam Kebangsaan NU-Muhammadiyah

Sobih AW Adnan    •    Jumat, 25 Nov 2016 20:47 WIB
nkri
Teladan Islam Kebangsaan NU-Muhammadiyah
Seorang pengunjung melihat pameran "Perjalanan Muhammadiyah dalam Arsip". (ANT/Fanny O)

Metrotvnews.com, Jakarta: Apa hukum membela Tanah Air, bukan membela Allah, membela Islam, atau membela Alquran? Tanya utusan Presiden Soekarno, suatu hari. Tak lama, KH Hasyim Asy'ari menanggapi pesan pertanyaan penting itu dengan mengumpulkan konsul-konsul Nahdlatul Ulama (NU) se-Jawa dan Madura di Surabaya. Pada 22 Oktober 1945, tercetuslah fatwa bertajuk Resolusi Jihad Fii Sabilillah.
 
“Berperang menolak dan melawan penjajah itu fardlu ain (yang harus dikerjakan tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak)," seru Kiai Hasyim sebagaimana dicatat Saefuddin Zuhri dalam Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia.

Baca: [Telusur] Peran Ulama yang Bikin Sekutu Jera  

Islam dan kebangsaan Indonesia tak perlu dipertentangkan. Bukan hanya bagi NU, prinsip serupa diyakini pula oleh saudara tuanya, Serikat Muhammadiyah. Dalam pentas sejarah Indonesia, Ki Bagus Hadikusumo-lah yang begitu cakap menerjemahkan hubungan Pancasila dan sikap keberagamaan Islam. Tokoh besar Muhammadiyah itu turun ke pelosok-pelosok daerah demi mensyiarkan Pancasila sebagai pilihan yang paling disepakati.

“Sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh Ki Bagus diselaraskan dengan lafaz Qul huwa Allahu ahad, yakni penjelasan tentang keesaan Allah SWT pada ayat pertama surat Al-Ikhlas dalam Alquran,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'thi kepada metrotvnews.com, Jumat (25/11/2016).

Merawat kebinekaan

Kemajemukan bangsa Indonesia adalah rahmat. Sebagai agama dengan penganut terbanyak, Islam mesti tampil sebagai teladan yang baik dalam merajut kebinekaan demi meraih kepentingan bersama. 

Abdul Mu'thi menjelaskan, hal itu merupakan dasar pertimbangan bagi Muhammadiyah dalam mendukung negara Pancasila. Dalam istilah Muhammadiyah, Pancasila dikenal sebagai darul ahdi wa asy-syahadah. Ialah konsensus nasional dan prinsip kesaksian. 

Muhammadiyah menerjemahkan prinsip tersebut dalam tiga butir pandangan. Pertama, NKRI sebagai bentuk negara paling ideal sebagai keberagaman yang terkandung di dalamnya. Kedua, ikatan kemajemukan itu dijadikan sebagai prinsip dasar dalam menjaga keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Ketiga, Indonesia dimaknai sebagai ladang amal. Kita harus berkontribusi sebesar-besarnya demi kemajuan bersama," kata Mu'thi.

Pandangan-pandangan Muhammadiyah terhadap kebangsaan sudah final semenjak lama. Menurut Mu'thi, hal itu tampak pada Matan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Poin terakhir lembar organisasi yang ditulis pada 1969 itu menyatakan, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur.

"Kepentingan agama dan negara itu selaras," kata dia.



Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, mengatakan, semenjak awal kelahirannya, NU hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NU menghargai keragaman yang telah menguatkan  masing-masing perannya dalam membangun Indonesia.

“Kita wajib menghargai perjuangan pahlawan yang telah mempertimbangkan keragaman masyarakat dalam membentuk Negara Indonesia. Tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya turut berperan dalam pembangunan demi kemajuan bersama,” kata Said kepada metrotvnews.com, Jumat (25/11/2016).

Menebar kesejukan, menjaga persatuan

Sebagaimana yang dilakukan pendahulu dalam mengenalkan Islam di tanah Jawa melalui jalan damai, Said mengatakan prinsip dakwah Walisongo itu yang kemudian menjadi pijakan NU dalam mengenalkan Islam Indonesia di mata dunia. 

Dalam melakukan syiar Islam, Wali Songo menjadikan prinsip Islam Nusantara sebagai instrumen keagamaan yang membawa rahmat, kedamaian, ketenangan serta tidak memberikan rasa takut bagi kelompok lain. 

"Islam harus menyejukkan," kata dia.



Saat ini, kata Said, umat Islam di Indonesia mesti pandai mengambil pelajaran dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kurangnya rasa kesatuan dan persatuan mengakibatkan masyarakat di dalamnya mudah diadu domba baik dari sisi agama maupun kesukuan.
 
“Kita mesti mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan cara tetap menghargai dan menghormati hak kelompok lain dalam menjalankan keyakinannya. Tanpa melakukan diskriminasi, teror, dan bertindak radikal,” kata Said.



Kepada Muhammadiyah dan NU, Pemerintah memberikan apresiasi terhadap komitmen kedua ormas besar itu terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. NU dan Muhammadiyah, menjadi teladan dalam mengenalkan Islam damai, Islam khas Indonesia.

"Pengurus NU dari pusat sampai daerah selalu memberikan pernyataan yang mendinginkan suasana," kata Presiden Joko Widodo di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2016).

"Muhammadiyah mampu mengurai persoalan bangsa dan sudah mengenyam berbagai pengalaman pelik selama ini," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan saat resepsi milad ke-106 Muhammadiyah di Gedung Sportorium, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (18/11/2015).

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Donny Gahrial Adrian mengatakan, apresiasi terhadap komitmen luhur itu memang patut diberikan kepada NU dan Muhammadiyah. Sikap moderat keduanya menjadi pihak yang dipercaya mampu memberikan solusi persoalan bangsa.

"Presiden Jokowi harus berdiri di barisan kelompok moderat. Bukan dengan kelompok-kelompok yang kurang baik dalam merespon perbedaan. Jika itu dipaksakan, maka pertemuan akan bersifat kontra-produktif," kata Donny kepada metrotvnews.com, Rabu (2/11/2016).




(SBH)