FOKUS

Yang Perlu Setelah Perppu

Sobih AW Adnan    •    Sabtu, 15 Jul 2017 01:25 WIB
perppu pembubaran ormas
Yang Perlu Setelah Perppu
Menko Polhukam Wiranto memberi keterangan pers tentang Perpu Ormas di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta/MI/RAMDANI

Metrotvnews.com, Jakarta: Cogatitionis poenam nemo patitur, tak ada seorang pun yang patut dihukum cuma karena apa yang ia pikirkan.

Asas hukum internasional ini berlaku demi menghindari vonis yang berkiblat pada sekadar tebak-tebakan. Meski tidak dianut dalam keseluruhan delik, pada kenyataannya, proses peradilan memang sama sekali tidak melirik selain pada hal-hal yang bersifat wujud materi.

Lantas, bagaimana dengan ideologi? 

Perdebatan inilah yang kemarin hari turut meramaikan meja-meja perbincangan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) dianggap langkah kurang bijak yang ditempuh pemerintah. 

Menyimpulkan satu-dua ormas berpandangan antipancasila, misalnya, dinilai bukan perkara mudah. Fakta dan buktinya tidak dapat ditangkap lantaran masih terkunci dalam ruang akal.

Apalagi, jika pemerintah berdalih bahwa aturan itu penting dikeluarkan lantaran sudah sangat mendesak. 

Terdesak, memang jauh berbeda dengan tersedak. Kata pertama cenderung sepi dari bentuk tindakan, kecuali apa yang melintas dalam hati dan pikiran.

Membendung ancaman

Timbang-timbang soal 'pelanggaran' ideologi, bukan berarti serta merta mengesahkan tuduhan bahwa pemerintah benar-benar keliru dalam menyikapi secara khusus keberadaan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

HTI, bergerak bukan lagi di ranah gagasan. Kampanye khilafah dan ungkapan penolakannya terhadap Demokrasi Pancasila, sistem yang dianut di Indonesia sudah terang dan banyak terdokumentasikan.

Baca: Alasan HTI tak Setuju Demokrasi

Yang menjadi perkara, benarkah Perppu Ormas menjadi solusi untuk menyudahi gerakan-gerakan serupa di Tanah Air? Boleh jadi, dengan dijerat aturan ini, wadah mereka berkumpul bubar, tapi cita-citanya tidak sekaligus padam.

Ambil misal, pada Pasal 59 ayat 3 huruf a dalam Perppu itu membidik ormas-ormas yang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama dan ras atau golongan. Masih dalam ayat yang sama, di huruf b, ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Termasuk juga pada Ayat 3 huruf b, ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Pun huruf c, ormas tak diperkenankan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Terhadap kelompok-kelompok yang bersinggungan dengan aturan-aturan itu, Indonesia sebenarnya sudah cukup asam garam. Bahkan, sejak 1953, ketika seorang Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo berhasil mengkoordinasi sebanyak 6.700 milisi dengan lebih dari 2.500 senjata di Jawa Barat, untuk memberontak pemerintahan Indonesia yang sah dan bermaksud mengubahnya menjadi negara agama.

Memang benar, gerakan Kartosuwiryo berhasil digagalkan negara, tapi idenya, tidak.

"Anggota-anggotanya yang bercerai berai akibat ditangkap dan dikejar-kejar penguasa melakukan gerakan survival. Ada yang melakukan moderasi, ada yang tetap melakukan radikalisasi bawah tanah," tulis Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), dalam Wajah Para 'Pembela' Islam (2010).

Memasuki Orde Baru, pemerintah kian mempersempit ruang gerak kelompok radikal. Kondisi ini, mengakibatkan gerakan-gerakan serupa tetap bertahan dan tidak banyak muncul. Pada kenyataannya, kekuatan ini tidak pernah habis dan putus merongrong kebinekaan.

Baca: [Fokus] Jokowi dan Restorasi Demokrasi

Puncaknya, memasuki era Reformasi 1998. Kelompok pengusung khilafah dan penerapan syariat Islam lebih berani menampakkan dirinya. Termasuk, HTI yang sebenarnya sudah eksis sejak 1980-an.

"HTI masuk ke Indonesia pada 1982-1983 dan menyebar gagasan khilafahnya ke berbagai kampus perguruan tinggi melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus," tulis Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, dalam Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria (2004).

Kini, maksud Perppu di antaranya adalah menggusur rumah para pemimpi negeri khilafah, penolak Pancasila. Tapi, benarkah mimpi-mimpi yang mengancam kebinekaan itu juga turut musnah.

Politik kebangsaan

Perppu Ormas bukan segala-galanya. Jika kebinekaan ingin tetap terjaga, maka kontekstualisasi pendidikan dan pengamalan Pancasila mesti lebih massif digencarkan pemerintah.

Deradikalisasi dijadikan agenda lebih serius dan berkesinambungan, meski perangkat hukum tetap dibutuhkan.

Perangkat hukum yang dimaksud, bukan sebatas Perppu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bisa memberikan dukungan dengan menyulapnya menjadi lebih permanen, alias undang-undang.

Pro-kontra penerbitan Perppu, sejatinya terletak pada adanya kekhawatiran di masa depan. Pemerintah, dianggap amat potensial menggunakan aturan itu untuk memukul jauh lawan-lawan politiknya.

Baca: Wiranto tak Ingin Perppu Ormas Dipolitisasi

Jika iya seperti itu, semestinya tidak susah. Toh, DPR punya hak untuk mengoreksi dan melengkapi Perppu tersebut. Harapannya, menjadi lebih lengkap dan sempurna, tanpa celah.

Sayang, jika kehadiran Perppu di Senayan nanti cuma disambut semangat membatalkan. Padahal, UU yang lama dianggap banyak orang tidak menjawab kebutuhan.

Jika Perppu Ormas takut dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan, maka tidak elok juga bila pembatalan dianggap balasan.

Indonesia bukan hanya untuk pro-kontra segelintir elite, jauh lebih besar adalah masa depan kebangsaan.




(SBH)