FOKUS

Eks ISIS di Pangkuan Republik

Sobih AW Adnan    •    Jumat, 15 Sep 2017 22:27 WIB
isiswni gabung isis
Eks ISIS di Pangkuan Republik
ILUSTRASI: Papan berlambang ISIS di pinggiran barat Raqa, Suriah/Foto: AFP/George OURFALIAN

Metrotvnews.com, Jakarta: ISIS itu, pembohong... Janji yang mereka berikan, palsu...

Mohammad Raihan Rafisanjani dan Lasmiati, dua dari 18 warga negara Indonesia (WNI) yang baru saja kembali dari Suriah itu mengaku, sangat menyesal. Ketertarikan terhadap manisnya kehidupan khilafah yang dipropagandakan media kelompok Negara Islam Irak dan Syam (ISIS), musnah sudah.

Peribahasa bilang, suruh putih-hitam datang. Sekolah gratis, kehidupan damai, kesejahteraan, keadilan sosial, dan segala iming-iming yang akhirnya membuat mereka tergerak meninggalkan Tanah Air, cuma omong kosong.

Yang ada, kebalikannya. Mengutip istilah jurnalis muslim Prancis dengan nama samaran Ramzi, "Justru, tak ditemukan Islam di ISIS."

Lebih jelasnya, wartawan yang menyamar pada musim panas 2015 hingga Januari 2016 itu berkesimpulan, "ISIS, tak lebih dari gerombolan orang-orang yang tersesat, frustrasi, cenderung mudah bunuh diri, dan gampang dimanipulasi."

Raihan dan WNI eks simpatisan ISIS lainnya, dijemput Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 12 Agustus 2017 lalu. Awalnya, mereka kabur seiring makin terdesaknya ISIS di Timur Tengah. Terutama ketika Mosul, kota kedua terpenting ISIS setelah Raqqa di Suriah berhasil direbut pasukan koalisi pemerintah.

Eks simpatisan ISIS asal Indonesia itu, lantas disusul Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI di kota Erbil, Irak.

Mereka pernah mencampakkan keindonesiaannya, namun kini menangis. Setelah terlebih dulu dikarantina, sebagian besar darinya berikrar; siap kembali menjadi warga negara yang baik dan benar.

Baca: WNI Eks ISIS Jangan Diberi Celah

Internasionalisme vs nasionalisme

Aksi tipu-tipu ISIS tentang khilafah memang marak di dunia maya. Bukan perkara sulit untuk menemukannya, meski beberapa perusahaan besar media sosial mengaku telah sekuat tenaga melindungi para pengguna dari propaganda terorisme dan radikalisme.

Google, Facebook, Twitter, dan Telegram, misalnya, kini bersepakat menutup dan menghapus akun yang diindikasi berafiliasi dengan ISIS. Tapi, tampaknya tak berpengaruh banyak. Dari sel lain, ISIS malah bisa membuat jejaring sosial tersendiri.

Fakta itu, sebagaimana dilaporkan Direktur Europol Rob Wainwright pada awal Mei 2017. Katanya, dalam operasi 48 jam melawan ISIS, ditemukan sebuah jaringan sosial baru yang berisi propaganda Islamic State.

Selain itu, ditemukan pula lebih dari 2.000 konten ekstremis dalam 52 jaringan online.

Kekecewaan orang-orang seperti Raihan dan Lasmiati pun, bermula dari media sosial. Mereka mengaku tertarik dengan postingan-postingan berupa gambaran ideologi dan rayuan bantuan ekonomi jika rela bergabung dalam naungan Daulah Islamiyah.

Pada 2015, mereka mantap meninggalkan Indonesia menuju Suriah. Bahkan, bagi yang rela menjadi kombatan, tak segan memusnahkan paspor sebagai tanda kewarganegaraan asal.

Selain media sosial, ISIS juga memanfaatkan saluran khusus guna melancarkan teror di beberapa negara Eropa, termasuk juga di Indonesia.

Sebut saja, terhadap teror bom di Kampung Melayu pada 24 Mei 2017 lalu, ISIS mengklaimnya melalui sebuah media khusus bernama Amaq.



Eksistensi Amaq juga muncul usai serangan bom Brussel, Belgia. Media itu, digunakan ISIS untuk menebar ancaman yang pada akhirnya bisa meraup dominasi informasi terkait sasaran berikutnya.

Amaq, mulanya sekadar platform semacam blog. Akhir 2014, ia muncul memuat banyak siaran pers dan laporan berlatar belakang propaganda ISIS.

Propaganda ISIS serupa, ditemukan pula dalam bentuk buku. Salah satunya, seperti temuan buku sebanyak 155 eksemplar oleh Kepolisian Daerah Sumatra Utara pada Juni 2017 lalu.

Sasaran propaganda ISIS pun bukan cuma orang-orang dewasa. Sadisnya, disasar pula untuk anak-anak.

Dikutip dari data Pusat Perlawanan Terorisme Amerika Serikat, sepanjang periode 2015-2016, sejumlah 39% anak-anak tewas dalam serangan bom bunuh diri. Sementara 33% lainnya, meninggal dunia dalam perang membela ISIS.

Lebih rinci, data itu mencatat 60% anak-anak yang tewas berusia 12 sampai 16 tahun. Sedangkan 6% lebihnya berusia 8 hingga 12 tahun.

Maka, tak aneh, jika belakangan didengar nama Hatf Saiful Rasul, bocah 12 tahun asal Indonesia yang tewas akibat serangan udara ketika menjadi kombatan ISIF di Suriah.

Lantas, konten seperti apa yang dilancarkan penggiat propaganda ISIS hingga mampu membuai si calon korban?

Kata kuncinya adalah khilafah Islamiyah. Sebuah sistem politik yang digadang-gadang mereka sebagai satu-satunya perangkat bernegara yang diridai Allah dan Rasul-Nya.

Khilafah, tak lagi berurusan dengan sekat-sekat negara. Ia dipercaya sebagai jawaban atas perlunya kesatuan umat Islam di seluruh dunia.

Dengan jargon persatuan Islam, sudah bisa dibayangkan, bagaimana kesejahteraan dan kedamaian itu akan muncul dalam keseharian umat.

Padahal, sejatinya khilafah lebih memunculkan sisi internasionalisme-nya. Dan hampir dipastikan, akan bertentangan dengan nasionalisme yang identik dimiliki negara-negara bangsa, termasuk Indonesia.

Konsep khilafah, bukan juga sejarah baru. Gagasan ini muncul sudah lama dan digerakkan banyak kelompok dengan tafsirnya yang relatif beragam pula.

Di Timur Tengah sendiri, konsep ini banyak ditentang. Yang paling kuat dilontarkan intelektual muslim asal Mesir Ali Abd Raziq dalam al Islam wa Ushul al Hukm (1925).

Raziq berpendapat, salah besar jika gagasan politik khilafah diklaim sebagai bagian dari perintah agama. Sebab, pada praktiknya, melulu merujuk pada perebutan kekuasaan.

Di Indonesia, Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid dalam Ilusi Negara Islam (2009) mengatakan, khilafah hanyalah bagian dari strategi politik kelompok ekstrimis demi menghancurkan negara bangsa (nation state).

Islam politik dan Islam Indonesia

Hubungan Islam dan kebangsaan di Indonesia sudah teruji lama. Perjumpaan itu, tidak cuma didialogkan pascakemerdekaan demi merumuskan ideologi negara yang kemudian diberi nama Pancasila.

Penulis lainnya, Ahmad Musthofa Bisri, masih dalam buku yang sama menjelaskan, proses itu sudah getol dibahas sejak 1919. Oleh para pendiri bangsa, Islam dengan perangkat ajaran agama itu diharmonisasi dengan prinsip nasionalisme dalam negara kebangsaan.

"Mereka adalah H.O.S. Tjokroaminoto, KH Hasjim Asy'ari, dan KH Wahab Chasbullah. Belakangan, menantu Tjokroaminoto, Soekarno yang ketika itu baru berusia 18 tahun, terlibat aktif dalam pertemuan mingguan  yang berlangsung bertahun-tahun," tulis Musthofa.

Di Indonesia, Islam memang merupakan agama dengan penganut mayoritas. Namun dalam sejarahnya, ia tidak menjelma sebagai tawaran saklek yang menafikan semangat kebangsaan, terlebih menggunakan kekerasan.

Dalam buku babon Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia (2008), Marwati Djoened Poesponegoro menjelaskan, Islam sebagai agama cenderung mudah diterima masyarakat Indonesia. Sebab, cara penyebarannya lebih menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-budaya yang telah lebih dulu ada.

"Jadi, pada taraf permulaan Islamisasi dilakukan dengan saling pengertian akan kebutuhan dan kondisinya," tulis Marwati.

Islam, tidak melulu dipahami sebagai perangkat politik yang akhirnya dipaksakan. Meski fakta itu, tidak menutupi pula adanya warna lain yang juga turut andil.

Ambil misal, serupa yang digambarkan Bernard Hubertus Maria Vlekken dalam Nusantara: Sejarah Indonesia (2008), bahwa di kemudian hari, ada juga sekelompok pendakwah yang memercikkan corak baru dalam tradisi keberagamaan masyarakat Indonesia.

"Selama beberapa abad, sebelum muncul kaum 'putihan' (yang sangat dipengaruhi budaya Timur Tengah), raja-raja dan masyarakat Jawa menganggap Islam sebagai agama yang damai penuh dengan toleransi," tulis Vlekken.

Artinya, pandangan radikal memang ada. Tapi, nyaris tak mendapat tempat lebih. Baru ketika arus globalisasi kian menganga, Indonesia pun perlu meluangkan konsentrasi khusus mengenai isu-isu terorisme, malahan, tak sekali dua menjadi korban.

Pada titik ini, begitulah propaganda ISIS akhirnya mendapatkan celah. Mereka bisa memanfaatkan benih radikalisme yang memang sebelumnya sudah eksis di Indonesia, sebuah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia.

Baca: 17 Provinsi Masuk Zona Merah Ancaman ISIS

Ideologi dan tindakan

Data Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu mencatat, sejak 2015 pihaknya telah memulangkan sebanyak 430 warga negara Indonesia dari Turki.

Mereka yang dipulangkan itu, diduga kuat memiliki tujuan bergabung dengan ISIS dan menjadi Foreign Terorris Fighter (FTF) alias militan dari negara asing.

Sementara menurut data Kepolisian Republik Indonesia, sepanjang 2016 tercatat sebanyak 600 WNI terbang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan sempalan kelompok teroris Al Qaidah, Front al Nusra.

Pihak Kemenlu bilang, mereka yang dideportasi ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, WNI yang sudah berada di Suriah. Kedua, mereka yang hendak menyeberang, dan ketiga, WNI yang baru tiba di Turki.

Nahasnya lagi, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam daftar jumlah militan asing ISIS yang ditangkap di Turki.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Turki, dari total 4.957 militan, warga Rusia adalah yang terbanyak dengan jumlah 804 orang. Kemudian, disusul Indonesia dengan total 435 orang.

Pemulangan sebagian dari mereka sebagai deportan, tidak bisa ditolak Indonesia. Direktur Bidang Pencegahan BNPT Brigjen Hamidin pernah mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mengenal prinsip penolakan deportan.

"Itu juga berlaku terhadap WNI yang pergi ke Suriah untuk bergabung ke ISIS," ucap Hamidin, Agustus lalu.

Itu makanya, BNPT mengkarantina para deportan untuk terlebih dulu diberikan pendidikan deradikalisasi sebelum dipulangkan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Sayangnya, dengan masa yang cukup terbatas, yakni sekitar satu bulan saja.

Deradikalisasi, mestinya dilakukan lebih berkesinambungan. Terlebih, untuk mantan simpatisan ISIS.

Toh, hal serupa juga masih perlu dilakukan bagi mereka yang masih di Indonesia, namun sudah terdampak propaganda ISIS melalui media sosial.

Terhadap kelompok-kelompok yang pernah bersinggungan doktrin perlawanan sejenis ini, Indonesia sebenarnya sudah cukup asam garam.

Soal doktrinasi negara Islam, misalnya, bisa dibaca ketika pada 1953 muncul Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo berhasil mengkoordinasi sebanyak 6.700 milisi dengan lebih dari 2.500 senjata di Jawa Barat, untuk memberontak pemerintahan Indonesia yang sah, serta bermaksud mengubahnya menjadi negara agama.

Memang benar, gerakan Kartosuwiryo berhasil digagalkan pemerintah, tapi idenya; tidak.

"Anggota-anggotanya yang bercerai berai akibat ditangkap dan dikejar-kejar penguasa melakukan gerakan survival. Ada yang melakukan moderasi, ada yang tetap melakukan radikalisasi bawah tanah," tulis Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), dalam Wajah Para 'Pembela' Islam (2010).

Deportan ISIS perlu dirangkul, juga diberikan pembekalan tentang kebangsaan yang lebih mendalam dan berkesinambungan.

Keyakinan kepulangan mereka dilandasi rasa kapok dan kekecewaan, tentu tak salah. Tapi, tak keliru pula, jika pemerintah Indonesia dan otoritas keamanan terkait tetap berlaku ketat dan siaga.

Bukankah, dikenal seloroh cukup masyhur; lain di mulut, hati orang, siapa tahu?


 


(SBH)

Golkar Tetap Bersiap untuk Pilkada Walau Badai Menghadang

Golkar Tetap Bersiap untuk Pilkada Walau Badai Menghadang

44 minutes Ago

Partai Golkar tengah diterjang badai saat Ketua Umum Setya Novanto ditahan karena tersandung ka…

BERITA LAINNYA