Perlu Langkah Konkret Menyelesaikan Konflik Rohingya

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 14 Sep 2017 21:52 WIB
konflik myanmarrohingya
Perlu Langkah Konkret Menyelesaikan Konflik Rohingya
Ketua TPF PBB untuk Kasus Myanmar Marzuki Darusman (kiri) dan Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Comission on Human Rights (AICHR) Dinna Wisnu (dua kiri). (Foto: MI/Bary Fathahilah).

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner ASEAN  Intergovernmental Commission on Human Rights Dinna Wisnu berharap langkah Indonesia menyelesaikan konflik di Rakhine, Myanmar harus segera terealisasi. Penyelesaian dan pemulihan bagi etnis Rohingya di Myanmar diharap segera terwujud.

"Dengan mengembangkan upaya paralel untuk memberi solusi yang permanen pada masalah kemanusiaan dan masa depan Rohingya," kata Dinna di Griya Gus Dur, Jakarta, Kamis 14 Agustus 2017.

Menurutnya, saat ini Indonesia sudah mendapat perhatian dari Myanmar. Dunia juga sudah mulai tergerak. Yang terpenting adalah langkah lanjutan berupa penghentian bencana kemanusiaan secara permanen.

(Baca juga: Kekerasan di Rakhine Bukan Konflik Antaragama)

Pasalnya, masa depan etnis minoritas di Myanmar itu tak dapat diprediksi. Maka itu Indonesia bisa menggunakan badan komunal bangsa-bangsa seperti ASEAN untuk pergerakan yang lebih masif.

"Karena dampaknya sudah bersifat regional. Jadi jangan ditanggung oleh Indonesia," imbuh Dinna. 

Negara-negara yang tergabung di ASEAN juga harus turut mendesak Pemerintah Myanmar menghentikan penindasan. Terlebih Indonesia dan Malaysia yang notabene negara dengan penduduk muslim terbesar di Asia Tenggara mengecam keras tindak kekerasan di Rakhine State.

(Baca juga: Sekjen PBB Desak Myanmar Beri Status Kewarganegaraan untuk Rohingya)

Ketua Tim PBB untuk Rohingya Marzuki Darusman menyebut, selain ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mendesak Aun San Suu Kyi bertindak. Dibuktikan dengan niat pemimpin de facto itu melalui kebijakan yang bakal dibentuk.

"Baru saja masuk berita bahwa Aun San Suu Kyi akan membuat satu policy state di Rakhine. Kalau tidak hari ini, besok. Ini di luar dugaan," katanya.

Langkah ini merupakan angin segar guna menghentikan penderitaan etnis Rohingya dan etnis lainnya di Myanmar. Lebih lanjut, Marzuki sepakat dengan pernyataan Dinna bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan langkah konkret melalui pengawalan bakal kebijakan Suu Kyi.




(HUS)