FOKUS

Lagu Usang tentang Netralitas PNS dalam Pilkada

Surya Perkasa    •    Selasa, 29 Nov 2016 22:05 WIB
pilkadapns
Lagu Usang tentang Netralitas PNS dalam Pilkada
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan aktivitas. Foto: Antara/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali ditantang untuk bersikap netral menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ibarat lagu lama yang diputar berulang-ulang, kasus PNS ikut berkampanye yang acap terdengar tiap menjelang Pilkada tentu jadi isu yang menjemukan. Walau tidak terjadi dengan skala besar, namun laporan PNS yang melanggar larangan terlibat dalam kampanye itu terus muncul.  
 
Padahal, netralitas PNS ini secara terus menerus digalakkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sudah begitu, biasanya kasus-kasus pelanggaran semacam itu tidak cepat ditangani, proses pun lamban. Ditengarai pula sanksinya tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Maka, wajar jika masalah mengkhawatirkan ini menjadi sorotan bersama.
 
Tahun lalu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengungkapkan banyak temuan pelanggaran netralitas PNS. "Jumlahnya puluhan," kata Sofian di Jakarta, Sabtu (3/10/ 2015).
 
Sofian saat itu menyebutkan kasus dugaan pelanggaran paling banyak terjadi di tingkat kabupaten/kota. Laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang masuk dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan masyarakat itu pun ditindaklanjuti KASN.
 
“Walau, kita tidak memiliki data kuantitatif, memang masih banyak laporan dari jejaring kita,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada metrotvnews.com, Selasa (29/11/2016).
 
Baru-baru ini, delapan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diperiksa Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setempat. Mereka terlibat dalam tahapan pencalonan Pilkada serentak 2017, Rabu 21 September 2016 lalu.
 
Delapan orang tersebut terdiri dari satu Kepala Dinas, empat orang Camat, dan tiga orang Kepala Bagian. Baca: 8 ASN Diperiksa Panwas Terkait Kegiatan Politik Calon Kepala Daerah
 
Sementara itu Bawaslu DKI Jakarta pada 18 November lalu mengakui ada dugaan pejabat DKI Jakarta yang tidak netral. “Setelah kami melakukan penanganan dan kami simpulkan bahwa Wali Kota Jakarta Barat diduga melanggar kode etik pegawai negeri sipil (PNS)," ujar Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti.

Walau beberapa dugaan pelanggaran muncul ke permukaan, pelanggaran netralitas PNS ini bak fenomena gunung es. “Banyak kasus-kasus ini yang terjadi justru di daerah tidak terpantau,” kata Titi.
 
Minim aturan?
 
Netralitas politik sebenarnya sudah menjadi bagian kode etik bagi aparatur sipil. Hal ini dituangkan di dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi pada tahun 2015 menerbitkan surat edaran mengenai netralitas PNS.
 
Larangan keras bagi keberpihakan PNS pun dapat disanksi tegas seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pelanggaran netralitas PNS dapat dikenakan hukuman disiplin sedang sampai kepada berat. Sanksi terberat berupa pemberhentian secara tidak hormat, sesuai dengan pasal 4 point 12 jo pasal 12 dan pasal 13. 
 
Bentuk pelanggaran netralitas PNS dalam pilkada ini pun bermacam-macam. Mulai dari ikut serta dalam penyelenggaraan kampanye, mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya, hingga sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 
“Jadi sebenarnya dari kerangka aturan sudah ada. Tapi kan penegakannya yang belum maksimal,” pungkas Titi.
 
Sulit diawasi dan ditindak
 
Laporan tentang pelanggaran kode etik netralitas PNS dalam politik ini memang tidak habis-habis. Bukan tanpa sebab hal ini tidak berhenti terjadi.
 
Wakil Ketua KASN Irham Dilmy menyebut aturan dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS masih lemah. KASN yang berwenang untuk menindak PNS nakal jadi tidak bisa bertindak selain memberi imbauan dan peringatan.
 
Contoh kasus yang sempat membuat publik bertanya-tanya yakni keterlibatan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni. Saefullah dan Sylvi yang sempat digadang-gadang beberapa acara partai sebelum proses penetapan calon, tidak dapat diproses.
 
Dalam PP 53/2010, PNS baru bisa ditindak jika berpihak pada pasangan calon yang telah resmi ditetapkan sebagai calon. Jika calon belum resmi menjadi calon, PNS tidak bisa dijerat pasal pelanggaran tersebut. Hal ini merupakan celah untuk melakukan aktivitas politik.
 
 “Jadi, hukum positif yang ada untuk asas netralitas PNS masih sangat lemah,” ujar Irham.
 
Baca: Sulit Tindak PNS tidak Netral karena UU Lemah
 
Sementara itu, Perludem melihat masalah sosial dan budaya di lingkungan PNS juga menjadi masalah tersendiri. Sikap tidak enak atau takut kepada atasan, serta masalah kedekatan kekeluargaan seringkali membuat netralitas PNS terkikis.
 
“Jadi bukan hanya pada saat momen Pilkada saja,” ujar Titi.


(ADM)

Ahok Tegaskan tak Pernah Umbar Janji saat Kampanye

Ahok Tegaskan tak Pernah Umbar Janji saat Kampanye

25 minutes Ago

Dia menegaskan hanya menyampaikan kinerjanya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta defenit…

BERITA LAINNYA