FOKUS

Menjaga Amanah Tahun Ketiga

Sobih AW Adnan    •    Kamis, 14 Sep 2017 23:13 WIB
jokowi-jkpresiden jokowi
Menjaga Amanah Tahun Ketiga
Presiden Jokowi (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum rapat terbatas tentang implementasi pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7)/ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Kerja, kerja, kerja! Presiden Joko Widodo merapalnya berulang kali. Menjadi semacam pengingat diri; setelah janji, mesti ada bukti.

Jokowi tentu rugi sendiri, jika menjelang tiga tahun bergulat sebagai pemegang kendali pemerintahan, ternyata semboyan itu cuma diperankan sebagai pemanis bibir belaka.

Dua tahun masa bakti yang tersisa, bukan tak mungkin akan menjelma hari-hari yang kian berat. Beban dan target yang ditanggung, mesti dikebut agar tak menggunung.

Untuk sementara, bolehlah jika dibilang slogan itu tak terlalu jauh panggang dari api. Toh, memang ada perubahan mencolok yang ditorehkan pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014 silam. Utamanya, genjot-menggenjot di bidang pembangunan.

Baca: Survei CSIS: Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Kalla

Tren kepercayaan

Istilah 'ketertinggalan pembangunan', dijadikan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai sasaran perubahan. Sejak mula, setidaknya ada 225 proyek infrastruktur yang siap disasar.

Sebut saja, pembangunan jalan tol, jalan nasional strategis non-tol, jalur dan sarana kereta api antarkota dan dalam kota, revitalisasi dan pembangunan bandara baru, pelabuhan, program sejuta rumah, kawasan ekonomi khusus, hingga pembangunan waduk atau bendungan.

Melalui proyek infrastruktur itu, pemerintah juga mengaku sekali dayung menyudahi kesan jawasentris yang sudah lama melekat di Indonesia. Itu makanya, pembangunan serupa marak pula di Pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua.

Sepak terjang pemerintah dalam mengebut pembangunan ini, turut menyumbang tren kepercayaan publik yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Yang terbaru, sebagaimana hasil survei yang dirilis Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sebesar 70,2% publik percaya dan yakin bahwa Jokowi-JK mampu meningkatkan pembangunan.

Dalam survei yang dilakukan pada periode 23-30 Agustus 2017 itu, CSIS juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi berada di nilai 68,3%. Naik dari 50,6% di 2015, dan 66,5% pada tahun lalu.

Sebanyak 63,75% publik juga menyatakan optimistis atas kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca: Survei CSIS: Elektabilitas Jokowi Melenting

Selain infrastruktur, kepuasan publik di bidang hukum juga turut meningkat. Di antaranya tentang komitmen pemerintah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi Polri, dan pemberantasan mafia peradilan.

Khusus reformasi Polri, angkanya meroket dari 65,0% pada 2016 menjadi 76,0% di tahun ini.

Tren tersenut, tentu sebuah kabar baik demi mendorong kelangsungan pembangunan hingga tuntas masa jabatan pada 2019. Tapi, pemerintah tak boleh mudah puas. Memasuki tahun politik, bisa jadi janji-janji di luar sektor pembangunan dan hukum ini makin ditagih.

Pekerjaan rumah

Angka-angka kepuasan publik yang dirilis itu, tentu tak membuat semua orang mudah percaya. Sebab faktanya, Jokowi-JK masih dikelilingi banyak pekerjaan rumah.

Baca: [Fokus] Sembarang Bicara Utang 

Harga kebutuhan pokok yang tinggi, lapangan pekerjaan terbatas, angka kemiskinan yang cenderung tetap besar tanpa perubahan, ketimpangan sosial, daya beli rendah, reformasi birokrasi yang belum total, hingga persoalan hak asasi manusia (HAM), pasalnya, masih mendapatkan banyak sorotan.

Pun dalam rilis CSIS tersebut. Hakikatnya, angka kepuasan publik di bidang ekonomi tak besar-besar amat. Jumlahnya cuma 56,9%, meski naik dari tingkat kepercayaan sebesar 46,8% pada 2016.

Dari sisi opini, CSIS juga mencatat sebanyak 35,9% responden mengatakan kondisi perekonomian nasional tidak jauh berbeda dengan lima tahun lalu. Sudah waktunya, pemerintah menggenjot peningkatan ekonomi lebih baik lagi.

Wabilkhusus, ihwal kemiskinan. Persoalan ini masih dikejutkan dengan indeks keparahan kemiskinan di perkotaan Maret 2017 sebesar 0,31, naik dari tahun sebelumnya.  

Badan Pusat Statistik ( BPS) membeberkan, indeks kemiskinan di Indonesia makin dalam dan kian parah selama periode September 2016-Maret 2017. Total jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,77 juta orang. Angka ini naik sekitar 6.900 orang dibanding tahun sebelumnya.

Pada akhirnya, kepuasan publik yang sudah dipegang pemerintah cukup dimaknai sebagai amanah yang tetap harus dijaga. Sementara, dukungan masyarakat mesti ditanggapi sigap pemerintah untuk segera menuntaskan pekerjaan rumah berikutnya.




(SBH)