FOKUS

DPD RI Sibuk Sendiri

Sobih AW Adnan    •    Kamis, 18 May 2017 22:08 WIB
dpddpd ri
DPD RI Sibuk Sendiri
Oesman Sapta Odang/OSO (kiri) dan GKR Hemas (kanan) mewakili DPD RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (30/1/2017)/MOHAMAD IRFAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI belum ke mana-mana. Masih terjebak persoalan yang sama. Saling sikut antar-kubu. Nasib rakyat, mana tahu?

Ada saja riwayat gaduh DPD RI ini. Dari mulai prestasi yang melompong, keluhan kewenangan, oknum yang terjerat kasus, bayang-bayang partai politik (parpol), ribut-ribut ketua baru, utak-atik aturan main, hingga yang teranyar; pencairan duit reses yang terancam macet.

Politik-administrasi

Buntut dari gontok-gontokan para tuan wakil daerah ini kian menggila. Usai dilantik sebagai ketua, Oesman Sapta Odang (OSO) mengancam tidak akan menandatangani pencairan dana reses bagi mereka yang tidak mengakui kepemimpinannya. 

Ada dua alasan yang dilontarkan kubu OSO. Pertama, memberi peringatan kepada mereka yang tak mau seiring sejalan. Kedua, demi menghindari masalah di bidang anggaran.

Adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto yang mengeluarkan surat edaran itu. Ya saja, Sudarsono tak sepi dari kritik. Sebab sebagai sekjen, semestinya ia tetap di garis tengah dalam konflik dualisme pimpinan yang tengah mewabah DPD RI; kubu OSO, dan faksi penentangnya, GKR Hemas.

Selain dituding menambah kekacauan dalam internal lembaga tinggi negara itu, tindakan Sudarsono pun dianggap sebagian anggota bisa membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Bisa jadi. Karena gambarannya, begini; penggunaan dana reses sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di dalamnya terang disebutkan bahwa setiap anggota DPD diwajibkan menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, khususnya saat reses atau masa perhentian sidang. Nah, untuk menjalankan tugas ini, setiap anggota DPD mendapat dana reses.

Tapi, aturan penahanan dana itu telanjur ditetapkan dalam paripurna 8 Mei 2017. Dalam rapat diputuskan, duit sebesar Rp242-350 juta itu hanya diberikan bagi anggota yang telah menyerahkan laporan reses sebelumnya, serta menyatakan setuju atas pelaksanaan sidang yang dipimpin OSO. 

Dengan keputusan itu, rakyat pun turut merugi. Mereka tidak akan bisa menyampaikan aspirasi kepada anggota DPD yang dianggap berseberangan politik dengan sang ketua. Atau setidaknya, kepada 25 senator yang absen dalam sidang paripurna.

Anggota DPD RI Muhammad Afnan Hadikusumo menuding Sudarsono tidak sedang berusaha tertib dalam administrasi. Tapi, melakukan politik administrasi.

"Padahal, dana reses mutlak hak anggota. Dalam 13 tahun DPD berdiri enggak pernah ada pernyataan-pernyataan seperti ini," kata Afnan di Jakarta, Jumat, 12 Mei 2017.

Politik administrasi? Ya, ini sebenarnya bukan istilah baru. Doktrin klasiknya berawal dari pentingnya memisahkan hal-hal bersifat administrasi dengan politik kebijakan. Teori yang bersumber dari makalah Woodrow Wilson berjudul Introduction To Study Administration yang ditulis pada 1887.

Gagasan Wilson itu, kemudian dikenal dengan istilah dikotomi administrasi-politik. Di sini lah yang menjadi kritik untuk OSO, 'politik harus keluar dari posisi pelayanan publik.'

Rukun setelah PTUN

Belum ada tanda-tanda kedua kubu berdamai. OSO begitu, pun GKR Hemas yang tengah berikhtiar menggugat pelantikan rivalnya itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pihak GKR Hemas mengklaim telah menyerahkan bukti-bukti. Kubu ini mengaku tidak cuma sedang berikhtiar menyelamatkan DPD RI, tapi juga mengembalikan muruah Mahkamah Agung (MA) yang telah melantik OSO.

Melalui kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin, pihak Hemas menganggap kepemimpinan OSO tidak sah secara hukum. Karena MA sejatinya sudah membatalkan aturan tata tertib DPD terkait masa kepemimpinan selama 2,5 dan mengembalikannya menjadi 5 tahun. Persidangan pun sudah berlangsung empat kali.

Soal MA, tindakan pemanduan sumpah pimpinan DPD periode 2017-2019 oleh Wakil Ketua MA Suwardi dinilai kubu Hemas berpreseden buruk. Sebab, pemegang kekuasaan kehakiman itu menuntun sumpah kepemimpinan yang tidak taat pada apa yang MA putuskan sendiri. 

"Masa depan semua putusan MA terancam akan ramai-ramai tidak dilaksanakan penyelenggara negara dan warga negara," kata GKR Hemas dalam Forum Kamisan Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

Okelah, di tangan PTUN semoga duduk perkara sebenarnya bisa sedikit gamblang. Toh, batal atau tidaknya kepemimpinan OSO, barangkali publik sudah tak peduli.

Dan, tidak salah pula jika DPD RI dianggap seolah tak ada lagi. Apa sebab? Sudah terlalu lama; mereka sibuk sendiri.




(SBH)

Elza Syarief Tuding Yulianis Diistimewakan KPK

Elza Syarief Tuding Yulianis Diistimewakan KPK

7 hours Ago

Kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief menggelar konferensi pers menanggapi pernyataan Yulianis. …

BERITA LAINNYA