Kemendagri Dibanjiri 600 Aduan soal KTP-el per Bulan

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 14 Sep 2017 09:35 WIB
e-ktp
Kemendagri Dibanjiri 600 Aduan soal KTP-el per Bulan
Ilustrasi KTP-el/ANT/Irwansyah Putra

Metrotvnews.com, Jakarta: Sarana Aspirasi Pengaduan (SAPA) di laman Kemendagri.go.id jadi media masyarakat mengadu. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief M. Edie menyebut ratusan aduan masuk ke aplikasi itu setiap bulan.

"Sebulan bisa terima 600 sampai 700 laporan lewat aplikasi," kata Arief melalui pesan singkat, Kamis 14 September 2017.

Persoalan seputar KTP-el mendominasi laporan aduan mulai dari lambatnya pencetakan, blanko tak tersedia, dan lain lain. Dari 100 pertanyan, 80% terkait data kependudukan. Ada mekanisme menyediakan sub laman dengan label FAQ atau Frequently Asked Question. Laman itu menyediakan jawaban dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan.

"Biasanya buat NIK tertukar, KTP-el belum jadi dan pembuatan akta dipungut bayaran," jelas dia.

Khusus masalah teknis, seperti KTP-el yang sudah keluar namun ingin revisi, masyarakat harus memiliki pemahaman menyeluruh. Terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum bersamaan dengan KTP yang diterbitkan. Jika ingin revisi, nomor tersebut tak boleh diganti, meski oleh petugas.

NIK dalam KTP yang sudah dicetak sifatnya sudah baku dan terintegrasi bersama data lain. Namun yang terjadi seringkali revisi data dibarengi pergantian NIK. "Begitu dilihat tanggal lahirnya salah, minta perbaikan, harusnya diubah saja TTL. Tapi ketidaktahuan malah diubah NIKnya," kata Arief.

Adapun aduan yang bersifat teknis tak langsung ditanggapi petugas SAPA. Pertanyaan akan disampaikan ke komponen terkait, misalnya soal KTP-el maka diarahkan ke Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terlebih dahulu. Baru setelah mendapat jawaban, akan disampaikan ke penanya.

Penyelesaian masalah tak berhenti di tanya jawab melalui aplikasi saja, Arief mengklaim menindaklanjuti persoalan ke daerah. Terutama persoalan yang merupakan kewajiban daerah.

"Kita berkirim surat ke pemdanya untuk menyelesaikan pengaduan warga di daerah. Yang kita buat pengaduan misal dia ngadu masalah tanah segala macam," ucap Arief.


(OJE)