FOKUS

Politik Dana Desa

Sobih AW Adnan    •    Rabu, 09 Aug 2017 20:57 WIB
dana desa
Politik Dana Desa
ILUSTRASI: Irigasi lahan pertanian Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, NTB bersumber dari dana desa. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Metrotvnews.com, Jakarta: Firasat kurang baik, sebenarnya sudah ada sejak mula. Tak sedikit yang khawatir, dana desa malah memberi celah baru bagi tindak korupsi.

Perkaranya, dari sisi manfaat, salah satu implementasi dari Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga tak kalah penting. Sudah waktunya, desa yang merupakan entitas paling pokok dan tua -yang keberadaannya bahkan mendahului pendirian negara-, mendapatkan perhatian lebih serius dalam hal pembangunan.

Semangat pemerataan pembangunan, dan demi menyudahi ketimpangan desa dan kota, menjadikan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mau tidak mau merealisasikan program dana desa. Soal kemungkinan-kemungkinan buruk yang pernah diramal, sekiranya bisa tuntas dengan pendampingan dan pengawasan.

Dan, akhirnya terjadi juga. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait ketidak-beresan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, dan Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi turut dicokok dalam operasi itu. Mereka, diduga telah berkomplot dalam suap penghentian penyidikan kasus korupsi dana Desa Dasok.

Lantas, kesan negatif ketidak-mampuan pemerintahan desa dalam mengelola dana ratusan juta hingga semilyar itu kembali menyeruak. Malahan, jangan-jangan, Pamekasan baru awal. Ketidak-becusan serupa, tersebar di berbagai desa dan daerah.

Dikepung masalah

Rawan dikorupsi, sebetulnya bukan satu-satunya kegamangan yang mengiringi kebijakan dana desa. Akan ada banyak tantangan dan masalah jika dana desa dikelola dengan buruk.

Ambil contoh, masalah yang tak kalah klasik adalah kerawanan dana desa untuk dipolitisasi. Dugaan ini rutin muncul di setiap pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) hendak digelar.

Imbasnya, dana desa biasanya mengalami keterlambatan pencairan. Uang, tak jarang 'dipinjam' atau dibelokkan kepada pemenuhan syahwat pejabat daerah yang memiliki kepentingan di pilkada.

Itu sebelum. Sesudah pilkada berlangsung pun ada kecenderungan yang tak kalah rumit. Kepala daerah terpilih, ada juga yang kekeh tidak mau menandatangani pencairan. Alasannya, sepele, balas dendam ke beberapa titik yang ditengarai tidak memberikan dukungan.

Sebelum dan sesudah Pilkada Serentak 2015, misalnya, pencairan dana desa sempat tersendat di beberapa daerah.

Untungnya, celah ini agak sedikit ditambal di antaranya dengan penekenan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri untuk percepatan penyaluran dana desa.

Pedoman itu ditandatangani Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDDT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tapi siapa menjamin, tak ada celah lagi bagi para 'pemain'.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2016 merilis, terjadi perluasan kasus korupsi seiring naiknya jumlah anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah.

Ada 62 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah desa dengan melibatkan 61 kepala desa atau aparat. Total kerugian negara mencapai Rp10,4 miliar.

Modusnya beragam, mulai penggelapan hingga suap. Trik yang paling marak adalah penggelapan. Jumlahnya, ada 20 kasus dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,2 miliar.



ICW menengarai, praktik penggelapan dalam pengelolaan dana desa menandakan ada campur tangan elite politik lokal. Kekurangmampuan kepala desa dalam mengelola dana desa bisa menjadi pintu masuk oknum untuk ikut menyusun anggaran demi kepentingan pribadi.

Belum lagi, soal perekrutan pendamping desa. Alih-alih diwujudkan demi membantu ketertiban dan kelancaran program, malah diawal keberadaannya dibarengi isu tidak sedap tentang proses yang tidak transparan, dan sarat kepentingan kelompok.

Dana desa, bak kembang desa. Penuh godaan dan perlu dijaga, sampai cita-cita dan tujuannya benar-benar terasa.



Pengawasan

Dana desa kali pertama digelontorkan pada 2015. Kala itu, disalurkan sebesar Rp20,76 triliun. Setahun kemudian, jumlahnya ditambah menjadi Rp46,98 triliun.

Memasuki 2017, anggaran dana desa dinaikkan kembali menjadi Rp60 triliun. Rencananya, tahun depan akan bertambah dua kali lipat menjadi Rp120 triliun.

Tahun ini, pemerintah menyalurkan anggaran tersebut ke 74.910 desa. Sebesar 90% di antaranya, dibagikan secara merata. Sementara sisanya, disalurkan dengan menimbang empat indikator, yakni, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografi.

Tentu, angka-angka tersebut bukan jumlah yang sedikit. Jika saja didistribusikan dan diolah dengan baik, maka target kesejahteraan masyarakat desa tak akan meleset.

Yang wajib dalam mengelola dana desa adalah niat baik dan kehati-hatian. Pemerintah, perlu serius melihat dan mempelajari kegagalan sejumlah pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memaksimalkan pemanfaatan dana desa.

Saat ini sudah ada 300 laporan di KPK dan 600 laporan di Kemendes PDDT tentang dugaan korupsi dana desa. Sungguh, bukan jumlah yang bisa dianggap wajar, dan ditanggapi dengan santai.

Baca: Orang Pajak "Ngamuk" Dana Desa Dikorupsi

Terkait pengelolaan yang baik, KPK sebenarnya sudah memberikan cara agar terhindar dari praktik korupsi.

Pertama, tentu, aparatur pemerintah desa harus mematuhi seluruh peraturan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pengunaan dana desa. Kedua, sekaligus memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi keuangan desa (Siskudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Mendagri untuk pengelolan keuangan desa.

Berikutnya, desa harus membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dengan mengintruksikan untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan atas pemanfaatan keuangan desa. Keempat, KPK, Kemendes PDTT dan Kemendagri akan memantau dan mengawasi pelaksanan penggunaan keuangan desa.

Terakhir, KPK akan mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan melaporkan keluhan yang dianggap terkait penggunaan keuangan desa.

Alhasil, soal lanjut tidaknya dana desa, tinggal dikiaskan dengan peribahasa 'membasmi tikus, jangan dibakar lumbungnya'. Aparat dan pemerintah, perlu meningkatkan penindakan, pengawasan dan pendampingan demi pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Dengan seperti itu, optimisme Nawacita itu niscaya akan selalu ada; dari desa membangun Indonesia.


(SBH)