Fatwa MUI: Salat Jumat di Jalan Sah Selama Memenuhi Syarat

   •    Rabu, 30 Nov 2016 04:32 WIB
Fatwa MUI: Salat Jumat di Jalan Sah Selama Memenuhi Syarat
Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin A.F. (kiri) dan Ketua MUI Kiai Ma`ruf Amin---Antara/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Salat Jumat di jalan sah dilakukan selama memenuhi beberapa persyaratan sesuai ketentuan syariah.

"Salat Jumat dalam kondisi normal dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun, dalam kondisi tertentu sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area permukiman," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin, seperti dikutip dari Antara, Rabu (30/11/2016).

Dia mengatakan, beberapa ketentuan yang membolehkan dilakukan di luar masjid itu di antaranya kekhusyukan Salat Jumat terjamin, tempat pelaksanaan suci dari najis dan tidak mengganggu kemaslahatan umum. Selain itu, Salat Jumat di luar masjid harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas.

Unjuk rasa untuk kegiatan amar maruf nahi munkar termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan, kata dia, tidak menggugurkan kewajiban Salat Jumat. Hal ini, kata dia, merupakan kewajiban setiap Muslim dewasa, laki-laki, mukim dan tidak ada halangan secara syarii.

Hasanuddin mengatakan terdapat keadaan yang menggugurkan kewajiban Salat Jumat seorang Muslim antara lain safar (dalam perjalanan jauh), sakit, hujan, bencana dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Sementara bagi muslim yang bertugas mengamankan unjuk rasa yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat Salat Jumat, kata dia, tidak wajib Salat Jumat dan dapat menggantinya dengan Salat Zhuhur.

Dia mengatakan kegiatan keagamaan termasuk Salat Jumat sedapat mungkin tidak mengganggu kemaslahatan umum. Dalam hal kegiatan keagamaan harus memanfaatkan fasilitas umum, maka dibolehkan dengan ketentuan penyelenggara perlu berkoordinasi dengan aparat.

Selain itu, kata dia, kegiatan keagamaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bagi aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib.

"Kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut hukumnya haram," tegas dia.

Seperti diketahui, sejumlah massa gabungan berencana melaksanakan aksi damai lanjutan pada 2 Desember mendatang.  Sebelumnya, aksi ini direncanakan digelar di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, tapi belakangan digeser ke Monumen Nasional (Monas). Kesepakatan ini diperoleh setelah adanya pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan Polri.

Aksi akan digelar mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Aksi disebut tak bakal berisi orasi seperti unjuk rasa pada umumnya. Aksi justru bakal diisi tausyiah ulama, zikir, serta doa dan salat Jumat bersama.

(Damar Iradat)
(SCI)