Begini Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan dalam Demokrasi Modern

Pelangi Karismakristi    •    Selasa, 18 Apr 2017 11:36 WIB
berita dpr
Begini Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan dalam Demokrasi Modern
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI Adies Kadir. Foto: Dok. DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Di tengah situasi politik yang cukup kompleks, masyarakat menuntut kinerja wakil rakyat agar lebih bertindak sesuai dengan wewenangnya. Namun seringkali citra lembaga perwakilan rakyat dipandang sebelah mata oleh rakyat. 

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI Adies Kadir mengatakan pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dia menerimanya sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan, baik DPR maupun DPD.

"Kecintaan itu bisa disampaikan dalam bentuk apresiasi, pujian, juga kritik. Kritik yang konstruktif adalah pelecut semangat dan vitamin yang membuat kita semakin aware dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD RI, dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU no. 42 tahun 2014," terang Adie saat memberikan sambutan di acara seminar nasional bertajuk "Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan" di Hotel Crowne, Jakarta, Senin 17 April 2017.

Politikus Partai Golkar ini juga bangga akan kinerja DPR tahun 2014-2019 ini, sebab di tengah dinamika politik yang kompleks, DPR menurutnya mampu menjalankan tugas dengan baik. "DPR RI mampu mengimplementasikan tema besar DPR RI periode saat ini yakni Membangun Demokrasi yang Efektif Melalui Kerja Nyata Parlemen," imbuhnya.

Tema tersebut, menurutnya, telah teraktualisasi dalam tugas-tugas DPR RI hingga saat ini. Meski diakui  bahwa dinamika sosial politik hukum dan ekonomi juga semakin berkembang dan menuntut keselarasan dengan kinerja lembaga perwakilan
 
Oleh karena itu, seminar nasional yang diadakan oleh MKD dengan tema Dinamika dan Tantangan kinerja lembaga perwakilan, adalah upaya dan ikhtiar MKD dalam merespons dan mengkomodasi persepsi publik dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh lembaga perwakilan.

Dengan kata lain, lanjut Adies, masyarakat bisa melihat bahwa DPR atau legislatif betul-betul telah bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang ada. Terkait dengan adanya lembaga survey yang menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup, itu harus dihilangkan.

"Namun Kami menyadari sepenuhnya, upaya tersebut tidaklah mudah. Meski mekanisme dan prosedur dijalankan dengan baik, namun dinamika sosial, politilk dan ekonomi senantiasa memberi warna tersendiri tentang perjalanan tugas dan fungsi lembaga perwakilan secara umum. Pasalnya dari jumlah keseluruhan anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang hanya sebagian kecil yang tersangkut kasus korupsi, namun itu sudah menjadi berita besar atau menghebohkan. Sementara di eksekutif, berapa banyak gubernur, bupati atau walikota di seluruh Indonesia yang tersangkut korupsi, nyaris tidak terdengar suaranya,” papar Adies.

Maka sebagai lembaga etik sesuai dengan amanat pasal 119 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, MKD memiliki tugas, fungsi dan kewenangan utama dalam rangka menjaga citra, wibawa serta keluhuran martabat DPR RI baik secara kelembagaan maupun personal. Tugas itulah yang membuat MKD berdiri di garis terdepan, tidak hanya dalam rangka mengawasi kinerja lembaga perwakilan, tetapi juga memproteksi berbagai persepsi dan citra tentang lembaga perwakilan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa DPR RI merupakan salah satu pilar utama demokrasi modern di Indonesia. Prinsip pemerintahan demokratis modern adalah lembaga-lembaga kekuasaan negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat, dipilih melalui pemilihan yang bebas, serta menggunakan kekuasaaanya untuk kepentingan rakyat.

Posisi stragtegis sebagai pemegang kekuasaan legislastif adalah DPR RI berperan sebagai penyeimbang lembaga eksekutif melalui mekanisme check and balances, melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembentukan Uhndang-Undang, representasi dan diplomasi.   

"Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI itulah diperlukan reformasi kelembagaan. Reformasi itu meliputi penataan aspek kedewanan dan kesekretariatan yang akan difokuskan pada pengembangan, penguatan sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan tata laksanaa, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana, kemandirian anggaran, serta mengoptimalkan penggunaaan teknologi informasi dan pembenahan birokrasi. Oleh karena itu dalam melakukan refromasi, sebagai perwakilan posisinya harus semakin otonom," terang Fahri ketika membuka seminar sekaligus menjadi keynote speaker dalam seminar tersebut. 

Dalam kesempatan tersebut, hadir juga akil Ketua MKD DPR RI, Syarifudin  sudding, anggota MKD lainya seperti Maman Imanul Haq, Guntur Sasono, serta beberapa pembicara yang merupakan pakar di bidangnya seperti Linca Marzuki, Siti Zuhro dan lain-lain.  



(ROS)