Masalah Batam Perlu Perpres Terbaru

   •    Jumat, 11 Aug 2017 06:23 WIB
daerah
Masalah Batam Perlu Perpres Terbaru
Guru besar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf/MI/Atet Dwi Pramadia

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar hukum tata negara Unpar Bandung, Asep Warlan Yusuf, menilai perlu regulasi baru seperti peraturan presiden untuk memperjelas hubungan kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan kawasan itu.

"Penting untuk memastikan ada semacam regulasi baru tentang hubungan keduanya. Masing-masing ada undang-undangnya, tetapi tidak ada yang menghubungkan pengaturan keduanya, tanpa ada maksud menghilangkan fungsi dan eksistensi BP Batam dan Pemkot Batam," ujar Asep seperti dilansir Media Indonesia, Jumat 11 Agustus 2017.

Perpres itu nantinya perlu memerinci tugas tiap pihak, juga pertanggungjawaban secara hukum dan administrasi pemerintahan.

"Idealnya memang selevel undang-undang. Karena dualisme ini sudah terlalu lama, bisa dengan perpres untuk sementara," tambahnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, menyatakan pemerintah pusat perlu diberi ruang mengkaji pengelolaan kawasan Batam secara mendalam. Ia mengusulkan agar dilakukan kajian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara transparan sehingga semua pihak bisa menerima.

"Pembangunan Batam itu penuh dengan sejarah dan nasionalisme. Bagaimanapun Batam menjadi pesaing Singapura kala itu. Pemerintah pusat wajib hadir dan tidak boleh lemah atau takut dibilang tidak populer," paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Yudhi Kurnain menyebut semua masalah telah diserahkan kepada pemerintah pusat.

Ia menilai penurunan tingkat ekonomi terjadi karena pemerintah pusat tidak serius menggarap free trade zone di Batam yang menyebabkan pengusaha asing ragu berinvestasi.

"Bahkan mereka merelokasi usahanya karena merasa tidak ada perhatian serius dari pemerintah," kata Yudhi.

Di lain pihak, mantan Ketua BP Batam Mustafa Wijaya menyarankan dilakukan perbaikan pola komunikasi antarpihak seperti yang pernah terjadi pada masa kepengurusannya.


(OJE)