Menata Peran DPD di Panggung Legislasi

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 12 Oct 2017 17:52 WIB
berita dpd
Menata Peran DPD di Panggung Legislasi
ILUSTRASI: Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kiri) menerima laporan pemeriksaan BPK dalam rapat paripurna luar biasa DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5)/MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1 sampai 9 November 2001 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Tanah Air. Lembaga tinggi negara menghasilkan amendemen ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Perubahan konstitusi ini menjadi landasan berdirinya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Wajah sistem perwakilan Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi bikameral.

Pembentukan DPD dilatarbelakangi pengambilan keputusan yang masih bersifat sentralistik di masa lalu. Hal itu, mengakibatkan adanya ketimpangan dan rasa ketidakadilan. Keduanya, bukan tidak mungkin, turut mengancam keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional.

DPD menjadi jawaban dari tuntutan demokrasi dalam memenuhi semangat keadilan di daerah. Lembaga ini diharap bisa meningkatkan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional.

Memang, kala itu sudah ada Fraksi Utusan Daerah dalam tubuh MPR. Namun, mereka dianggap tidak memadai untuk mengatasi masalah hubungan pusat-daerah dan memperkuat ikatan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberadaan amendemen ketiga UUD 1945 yang diketok Amien Rais, ketua MPR saat itu, memperkuat kelembangaan Fraksi Utusan Daerah. DPD lahir dengan dibarengi beberapa tugas.

Pasal 22d amandemen UUD 45 memberikan kewenangan DPD untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPD juga ikut membahas dan memberikan pertimbangan terhadap RUU kepada DPR.

Selain itu, para senator berwenang pula dalam mengawasi pelaksanaan UU. Hasilnya, bisa disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Tugas dan kewenangan DPD diperluas dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Salah satunya, DPD dapat memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR dan ikut menyusun program legislasi nasional (prolegnas).

Sepi eksistensi

Pemilihan umum (pemilu) 2004 menciptakan DPD periode awal. Pemungutan suara secara langsung pertama kali ini menghasilkan DPD yang berisikan 128 senator, diketuai Ginandjar Kartasasmita.

Kini, DPD dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO). Ketua Umum Partai Hanura itu dipilih sebagai pengganti Irman Gusman setelah dinyatakan tersangkut kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sudah 13 tahun berdiri. Namun, pelaksanaan kewenangan DPD dirasa masih jauh panggang dari api.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro bahkan menilai, pejabat di daerah belum banyak tahu soal DPD. Padahal, seharusnya lembaga itu menjadi jembatan bagi daerah.

Menurut dia, minimnya kewenangan membuat DPD nyaris tak terdengar. Yang dianggap menjadi pangkal masalah adalah peran DPD hanya dalam kadar mengajukan, membahas, dan memberikan pertimbangan RUU. Soal keputusan, tetap ada di tangan DPR.

"Ini krusial karena siapa pun jadi senator tidak happy diberi gaji honor untuk modar-mandir di daerah tapi enggak ada payung hukum," kata Siti Zuhro dalam focus group discussion (FGD) bertema "Pemantapan Kewajiban Konstitusional DPD RI dalam Pembangunan Daerah" di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.


Wakil Ketua DPD Nono Sampono (kedua dari kanan) dalam FGD di kantor Media Indonesia, Jakarta Barat, Senin (09/10)/MI/AGUNG W

Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI John Pieris mengakui bila lembaganya tak bisa berbuat banyak dalam menentukan keputusan. Pasalnya, pertimbangan DPD tidak mengikat DPR. Contoh nyatanya, ada dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita serahkan 1 sampai 7 calon anggota BPK. Tapi, yang dipilih ke-8, bukan pilihan kita," kata John di kesempatan yang sama.

Wakil Ketua DPR RI 2004-2009 dan 2009-2014 Laode Ida melihat, salah satu masalah utama DPD adalah tidak adanya kewajiban pihak terkait untuk memakai pertimbangan DPD. Hal ini, belum dijamin sepenuhnya dalam UU.

"Soal kewenangan, DPD punya kewenangan. Tapi enggak punya peran (memutuskan)," ungkap Laode Ida.

Menurut Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 Hajriyanto Y. Thohari, UU MD3 dibuat sedemikain rupa sehingga DPR amat kuat. DPD pun harus mencari momentum politik untuk menguatkan perannya dalam amandemen UUD.

"UUD misalnya, panglima diangkat diberhentikan MPR. Tapi jadi DPR. Angkat duta besar dengan persetujuan DPR," jelas dia.

Namun, impian DPD untuk mengubah UUD dianggap hanya akan menjadi mimpi di siang bolong jiks senator tak dekat dengan daerah. Sebab, dukungan tak akan diberikan rakyat apabila kerja DPD kurang maksimal dalam meminang daerah.

"Jangan harap bisa ubah konsitusi kalau belum kerja," ungkap  pengamat hukum Andi Syafarani.

Dia juga menilai, DPD saat ini justru lebih akrab dengan pemerintah pusat ketimbang orang-orang daerah. DPD pun tidak muncul ke permukaan karena anggotanya tak paham dengan fungsi utamanya dalam memperjuangkan otonomi daerah (Otda).

"Kenapa DPD redup karena otda berkurang. Otomatis peran DPD enggak tampak. Otda lemah karena DPD propusat," tekan Andi.

Fokus

Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam sudah merasakan kehidupan di DPR dan DPD. Dia duduk di DPR dari periode 1997-2004, hingga 2009-2014.

Menurutnya, permasalahan di DPD justru terletak pada kaburnya fokus kerja para senator. DPD menjelma 'pemakan sesegala'.  Hal itu tercermin dalam komite-komite yang ada di dalamnya.

Ada empat komite di DPD. Komite I menjadi alat kelengkapan DPD RI dengan lingkup tugas pada otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Komite II fokus pada pengelolaan sumberdaya alam, dan pengelolaan sumberdaya ekonomi lainnya.

Komite III, memerhatikan pendidikan dan agama. Sementara Komite IV mengurus RUU terkait APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara, pemilihan anggota BPK, pajak, usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Harusnya (DPD) berkaitan dengan hal terbatas, enggak perlu bahas ketenagakerjaan, haji," jelas dia.

Sependapat dengan Akhmad, mantan Direktur Jenderal Otda Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyebut, harus ada paradigma baru dalam menyelesaikan masalah DPD.

DPD harus fokus pada kewajiban konstitusionalnya, yakni mendukung pembangunan di daerah melalui legislasi dan lobi perumusan RUU.

"Otonomi daerah di Komite I di DPD. Komite DPD selain Komite I mengurus yang bukan ranahnya,"  kata Djohan.

Anggota DPD, kata Djohan, seyogyanya lebih aktif di daerah. Apalagi, Pasal 252 Ayat (4) UU MD3 menyebut: "Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya."

"Biar DPD maksimal, tidak ngantor di Jakarta tapi di provinsi. Bukan soal bangun kantor, (kantor) bisa pinjam ruangan. Dia harus di provinsi biar dengar denyut jantung rakyat," jelas dia.

DPD juga harus mempertajam kegiatannya di bidang otda dan desentralisasi. Djohan pun ingin DPD memulai isu penggabungan daerah otonom. "Riset kita, 80 persen daerah otonom gagal. Soal satuan pemerintah di otsus harus direvisi."

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD Nono Sampono akan mengupayakan perjuangan daerah lebih diutamakan. Isu otda akan menjadi sasaran utama DPD dioptimalkan.

Dia pun menjelaskan bila sejatinya anggotanya juga sudah aktif di daerah dalam masa reses. Anggota DPD di pusat hanya pada masa sidang. "Di daerah, reses, bukan enggak kerja. Siklus itu ada (untuk) lebih banyak di daerah," jelas dia.




(SBH)