Gabung ISIS tak Menghilangkan Status Kewarganegaraan

   •    Selasa, 18 Jul 2017 11:45 WIB
wni gabung isis
Gabung ISIS tak Menghilangkan Status Kewarganegaraan
Ilustrasi. (Metrotvnews.com)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan status warga negara Indonesia (WNI) tak otomatis hilang saat memutuskan keluar dari Indonesia dan bergabung dengan jaringan teroris internasional ISIS.

Menurut Irman, Undang-undang Dasar telah menetapkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, Undang-undang melindungi warga negara yang sifatnya baik termasuk mereka yang memiliki sifat jahat.

"Untuk orang-orang yang terlibat jaringan aksi terorisme, UU Kewarganegaraan kita tidak mengatur hal-hal seperti itu (menghilangkan status WNI)," kata Irman dalam Metro Pagi Primetime, Selasa 18 Juli 2017.

Irman mengatakan warga negara yang terlibat aksi terorisme atau militan internasional tidak akan kehilangan status kewarganegaraannya. Tetapi melalui UU terorisme bisa saja negara menjangkau hal tersebut.

Baca juga: BNPT: Banyak WNI Ditipu ISIS

Sampai saat ini UU Kewarganegaraan hanya mengatur seseorang bisa kehilangan status WNI dalam hubungan antarnegara yang resmi. Artinya memiliki pemerintahan, penduduk, dan wilayah yang mampu berhubungan dengan negara lain.

"Bukan kelompok militan yang tidak jelas bentuknya dalam hukum internasional atau hukum tata negara seperti itu," katanya. 

Menurut Irman banyak alasan seseorang bisa kehilangan status kewarganegaraannya. Misalnya berhubungan dengan negara lain dengan entitas terlibat dengan militernya, masuk dalam dinas asing hingga mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara lain.

Dalam konteks ISIS, bahwa ISIS adalah militan di luar negara yang terlibat aksi terorisme internasional, iya. Namun dalam konstruksi UU Kewarganegaraan tidak bisa dipakai untuk mencabut status kewarganegaraan seseorang yang terlibat di dalamnya.

"Kecuali mungkin kalau kita ciptakan hukum baru di Undang-undang Terorisme. Yang terlibat terorisme paspornya dicabut. UU Terorisme punya rezimnya sendiri untuk memperlakukan warga negara seperti itu," jelasnya.




(MEL)