FOKUS

Selamat Memilih Gubernur Jakarta

Sobih AW Adnan    •    Senin, 17 Apr 2017 22:18 WIB
pilgub dki 2017
Selamat Memilih Gubernur Jakarta
Aksi sosialisasi Pilkada Damai di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (16/4)/MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Air beriak tanda tak dalam. Masih kasak-kusuk di masa tenang? Jangan-jangan prinsip demokrasi belum tuntas dipaham.
 
Atau barangkali, memang begitu lah ciri dari sebagian orang Indonesia. Konon, apa-apa mesti dipertegas aturan.
 
Contoh kecil terpaut kebiasaan penegasan itu, ya serupa pekan kemarin. Ketika jelas-jelas para siswa SMA tengah melaksanakan ujian, masih saja perlu dipajang papan bertulis 'Harap Tenang!' di tepi jalan. Belum cukupkah jika dilafalkan 'Sedang Ujian'. Bukankah barang tentu, tak mungkin soal-soal itu bisa rampung dijawab dalam kegaduhan.
 
Pun dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Masa tenang dihadirkan agar warga bisa bebas menimbang dan memperteguh pilihannya. Tentu, setelah calon pemilih itu mendapat penjelasan program dan janji-janji dalam kampanye selama sepekan sebelumnya.
 
Selama masa tenang, semua peserta pemilihan tidak diperbolehkan melakukan kampanye. Kampanye terbuka, pun kampanye melalui media sosial. Jika memaksa dan melanggar, ada sanksi pidana yang siap mengancam.
 
Pasal 187 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota –yang disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No. 1 Tahun 2015 —mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pidana penjara antara 15 hari hingga 3 bulan. Dan/atau denda paling sedikit 100 ribu atau paling banyak satu juta rupiah.
 
Kampanye saja dilarang, apalagi politik uang. Siapapun yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan gubernur-wakil gubernur dengan iming-iming uang dengan tegas bisa dipidana. Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Bahkan, pencalonan bisa dibatalkan jika money politic itu terbukti dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 
Nyatanya? Ujaran-ujaran yang menggiring ke salah satu paslon masih saja terdengar hingga hari ini. Begitu pula, adanya dugaan bagi-bagi aneka ragam pemikat; dengan cara mengendap-endap.
 
Fasih berdemokrasi
 
Ya. Norma saja tidak cukup, masih butuh pengaturan. Itu pun kerap dilanggar. Bila mengacu pada empat jenis rasionalitas yang masyhur dikenalkan sosiolog dunia, Max Weber - yakni rasionalitas tujuan, rasionalitas nilai, rasionalitas berdasarkan kasih, dan rasionalitas menurut tradisi -, maka, kesadaran dalam berhukum tak jua paripurna di tengah masyarakat Indonesia.


 
Rasionalitas berdasarkan tujuan kerap menandai bekerjanya masyarakat modern. Individu beorientasi mengejar tujuan, dan dia melakukannya menurut pertimbangan situasi yang paling cepat dan dengan cara paling efektif dan efisien. Pada Pilkada Jakarta 2017, tipe rasionalitas ini kerap diasosiasikan dengan para pemilih rasional dan independen.
 
Apakah cukup dengan rasionalitas berdasarkan tujuan? Tentu tidak. Orang memilih calon pemimpin Jakarta bisa saja digerakkan oleh motif demi memenuhi nilai-nilai yang dipegangnya. Jujur, tegas, cerdas, akuntabel, profesional, dan amanah adalah sebagian dari nilai-nilai yang membuat orang memutuskan pilihan.
 
Lalu ada pula rasionalitas berbasis tradisi. Apa pula ini. Sederhana saja. Tradisi menjadi basis utama pertimbangan memilih cagub. Tradisi bisa dari banyak unsur. Agama, ideologi, keluarga, atau komunitas. Pada akhirnya, rasa cinta dan kekaguman pun bisa juga menjadi dasar sesorang memilih pemimpin Jakarta.
 
Apakah penjelasan Weber mencukupi? Mungkin saja. Tapi masyarakat kita punya basis struktur dan norma sendiri. Ciri ini, sebagai mana diangkat dari analisa Soedjatmoko dalam Etika Pembebasan (1988), menjadikan Indonesia belum dapat dibilang sebagai masyarakat modern yang saklek. Masih ada soal dalam istilah karibnya, gevoelig atau didominasi oleh perasaan.
 
Begitulah. Sebagian masyarakat kita, tak terkecuali di Jakarta, memang masih memosisikan perasaan dalam mengiringi proses berpikirnya.
 
Maka, tampil modern, terutama di sepanjang masa tenang dalam Pilgub DKI Jakarta ini, mestinya mudah-mudah saja. Cuma butuh satu kata kunci yang mesti dihayati oleh masing-masing orang. Tak lain dan tak bukan, ialah rasa saling percaya.
 
Mengapa dalam pesta demokrasi di Ibu Kota, hal ini menjadi sedemikian penting? Karena faktanya, nilai inilah yang tampak kian terkikis. Saling curiga yang berkembang saling langgar khawatir malah mengubah istilah 'pesta' menjadi duka dalam berdemokrasi.
 
Peserta atau para pasangan calon harus percaya kepada penyelenggara, begitu juga sebaliknya. Peserta, juga sudah selazimnya memasrahkan hasil akhir kepada pilihan warga. Jangan ada intimidasi, biarkan pilgub berjalan bersih.
 
Bentuk kepercayaan peserta kepada penyelenggara bisa ditunjukkan dengan menaati aturan main yang sudah ditentukan. Sementara bagi KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara juga harus memberikan jaminan tidak adanya keberpihakan atau memberlakukan semua paslon dengan setara.
 
Pun masyarakat terhadap penyelenggara, kepercayaan sudah barang tentu harus diserahkan penuh tanpa ragu. Tak perlu lagi ada upaya turut campur bahkan terkesan mengambil alih dalam pengawasan. Sebut saja, adanya rencana Tamasya Al-Maidah ditakutkan banyak pihak malah memperkeruh keadaan.

Baca: Saatnya Umat Mengarifi
 
Melampaui itu, masyarakat juga selayaknya memberi kepercayaan kepada sesama pemilih. Tak baik rasanya jika yang ditunjukkan justru rasa curiga berlebihan. Semisal kepada pemilih yang mengalami hambatan dalam mendapatkan formulir C6 hingga hari pencoblosan, biarkan mereka tetap meraih haknya cukup dengan menunjukkan identitas melalui KTP elektronik yang mereka pegang.
 
Kita ingin melihat Pilkada Jakarta sanggup memanggungkan demokrasi prosedural sekaligus demokrasi substantif. Demokrasi yang bukan saja ditopang oleh prosedur demokratis. Lebih jauh lagi, demokrasi dalam Pilkada Jakarta juga mencerminkan kedaulatan para pemilih dalam menentukan pilihannya secara bebas dan rahasia, tanpa gangguan atau intimidasi dari manapun.

Jika saja pilgub bisa dilalui dengan kedewasaan-kedewasaan seperti itu, maka Jakarta mesti disambut sebagai kota yang benar-benar modern. Bukan dari pembangunan fisik belaka, namun juga dari kefasihan warganya dalam berdemokrasi.
 
Di akhir masa tenang ini, hati dan pikiran para pemilih sejatinya sudah mantap dengan pilihannya. Pilihan boleh berbeda, tapi persatuan tetap dijaga. Pilkada memang bisa membelah pandangan masyarakat, tapi bisa juga menyatukan aneka perbedaan.

Selamat memilih Gubernur Jakarta.




(SBH)