Fokus

Menyaksikan Kisruh Rebutan Mitra di Parlemen

Coki Lubis    •    Rabu, 19 Oct 2016 17:06 WIB
dpr
Menyaksikan Kisruh Rebutan Mitra di Parlemen
Ketua DPR RI Ade Komarudin. MI/MOHAMAD IRFAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan kucurkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Totalnya senilai Rp44,38 triliun untuk 20 perusahaan pelat merah. Dua komisi di DPR RI pun 'berebut' kewenangan dalam pembahasannya, yakni Komisi VI dengan Komisi XI. Polemik kewenangan semacam ini bukan yang pertama kali di parlemen. Pada tahun lalu, hal serupa pernah muncul antara Komisi II dengan Komisi V, menyoal mitra kerja  untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pada Juli 2015, mitra kerja beberapa Kementerian di DPR diganti. Kemendes PDTT salah satu pembahasan yang berbuah polemik, tarik-menarik terjadi. Komisi II dan Komisi V silang pendapat dan saling klaim menjadi yang paling berwenang sebagai mitra kerja Kemendes PDTT.

Menurut Komisi II, bila Kemendes PDTT dijadikan sebagai mitra kerja Komisi V, dinilai tidak sejalan dengan semangat penyusunan UU Desa. Selain itu, penyusunan UU Desa pun dilakukan oleh Komisi II, yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.

Sementara bagi Komisi V, desa secara administrasi memang masuk Kementerian Dalam Negeri, yang merupakan mitra kerja Komisi II. Tapi kalau bicara pembangunan, ini adalah wewenang Komisi V.

Akhirnya, surat pimpinan DPR yang menetapkan Kemendes PDTT adalah mitra Komisi V, didukung enam fraksi. Dukungan itu diberikan oleh Fraksi Golkar, Gerindra, Hanura, PKB, Demokrat. Sementara PKS, PAN dan NasDem ingin Kemendesa jadi mitra Komisi II. Sedang PDIP mendukung keduannya, Komisi II dan V. Sementara PPP tidak hadir dalam pengambilan keputusan.



Sejumlah kalangan menduga perebutan ini dilatarbelakangi wangi kue ekonomi. Alasannya, Kemendes PDTT termasuk lahan basah lantaran mendapat alokasi anggaran begitu besar. Setelah Jokowi resmi menjabat sebagai presiden, Kementerian Desa dan PDT memperoleh tambahan kewenangan yakni terkait penanganan desa dan transmigrasi. Anggarannya meningkat lebih dari tiga kali lipat, menjadi Rp9 triliun plus tambahan anggaran di APBN Perubahan (APBNP).

Belum lagi peningkatan dana transfer daerah yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Dalam APBN 2016 disepakati naik menjadi Rp770,17 triliun. Angka ini menjadikan dana transfer daerah menduduki peringkat dua terbesar dalam daftar belanja negara dalam APBN 2016. Tak heran bila terjadi perebutan, siapa yang lebih layak mengawasinya.

Menurut pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi, perebutan Kemendes PDTT 'sebelas-dua belas' 
dengan persoalan Panja PMN BUMN yang ramai saat ini. "Bukan pertarungan ideologis, substansi kewenangan. Lebih ke aset, soal ekonomi," ujar Muradi kepada metrotvnews.com, Rabu (19/10/2016).

Begitupun saat ini, dalam tarik-menarik wewenang soal PMN BUMN antara Komisi VI dengan Komisi XI, persoalannya masih sama, soal aset ekonomi. Bahkan, Muradi menilai perebutan aset ini untuk kepentingan pemilu yang akan datang.

"Masih banyak anggota parlemen merasa BUMN berpotensi dieksploitasi untuk kepentingan politik. Paling tidak sebagai pendukung biaya politik saat pemilu," kata dia.

Menurut dia, meski polemik antar fraksi itu melibatkan orang-orang yang berada dalam partai yang sama, itu tidak menjadi faktor. Karena, satu partai bukan berarti memiliki satu kebutuhan. "Bicara pemilu tentu masing-masing kebutuhannya berbeda," katanya.



Internal Golkar

Beda antara perebutan kewenangan antara kisruh PMN BUMN ini dengan perebutan mitra Kerja Kemendes PDTT pada 2015 silam adalah, kali ini kondisinya lebih buruk. Pasalnya, polemik ini berujung pelaporan Ketua DPR RI Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Laporan itu diinisiasi oleh 36 anggota Komisi VI lantaran Ade diduga menyetujui rapat sembilan perusahaan BUMN dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI. Padahal, BUMN adalah mitra kerja Komisi VI.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso mengatakan, Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan negara merupakan mitra kerja Komisi VI. Namun, Ade Komarudin, yang juga politisi Golkar, mengubahnya dengan menyetujui rapat antara BUMN dan Komisi XI yang berlangsung dua minggu lalu.

Pendapat ini dibantah Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng. Ia mengatakan, secara substansi, tidak ada yang dilanggar komisi XI. Sebab, rapat membahas PMN BUMN dilakukan dengan Menteri Keuangan selaku mitra kerja yang membidangi keuangan. 

Mekeng yang juga kader partai beringin itu pun menyebut komisi XI berhak mempertanyakan penggunaan APBN untuk apa saja kepada Menteri Keuangan. Lebih jauh, ia menilai pelaporan ketua DPR ke MKD tidak etis. 

Bahkan ia menuding jajaran komisi VI hanya mencari-cari kesalahan pimpinan. "Mereka (pelapor) saja yang mencari-cari (kesalahan). Saya sudah tiga periode di komisi XI, urusan PMN sudah berulang-ulang dan komisi XI terlibat, tapi kenapa sekarang dipertanyakan? Itu pertanyaan saya," kata Mekeng.

Baca: Ketua Komisi XI: Pelaporan Ketua DPR ke MKD tak Etis 

Melihat keriuhan silang pendapat antar politisi Golkar ini, Muradi menduga bahwa kisruh PMN BUMN ini juga terkait perebutan pimpinan DPR. "Itu (Golkar) faksinya memang belum clear," katanya. 

Pimpinan DPR sebelumnya, yakni Setya Novanto telah dimaafkan MKD dalam kasus Freeport 2015 lalu. Hak politiknya telah dikembalikan, termasuk hak atas jabatan lamanya, yakni Ketua DPR. "Akom (Ade Komarudin) saya pikir sadar betul dengan konsekuensi (pelaporan) itu," katanya.

Tidak bisa dianggap remeh, persoalan internal Golkar itu akan semakin ramai bila tidak segera diselesaikan. "Silahkan bertarung, tapi jangan jadikan DPR beserta perangkat-perangkatnya menjadi medan perang baru," ucap Muradi.


(COK)