Livestreaming

Menimbang Kasus Irman dan Peran DPD

Surya Perkasa    •    Rabu, 21 Sep 2016 23:03 WIB
irman gusman ditangkap
Menimbang Kasus Irman dan Peran DPD
Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM. Fatwa (kanan) menyerahkan surat keputusan memberhentikan Irman Gusman dari jabatan Ketua DPD kepada pimpinan rapat GKR Hemas (tengah) dan Farouk Muhammad dalam rapat paripurna di Gedung Nusanta

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPD RI Irman Gusman terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu dini hari (17/9) karena dugaan suap terkait proyek gula impor. Citra wakil daerah tercemar, kinerja para senator dipertanyakan, isu liar pembubaran DPD RI merebak.
 
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad berharap publik tak memberikan cap buruk seluruh lembaga senator karena perkara yang menimpa Irman. Senator dari Nusa Tenggara Barat ini menilai Irman pada dasarnya adalah orang yang santun, walau menjadi senator pertama tersangkut kasus korupsi.
 
“Jadi kita serahkan semuanya ke proses hukum. Kita tidak ingin intervensi,” kata Farouk saat mengunjungi Media Group di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (20/9/2016).
 
Kabar tentang sebagian anggota DPD menolak penangkapan Irman Gusman pun langsung dibantahnya. Sekitar 60 orang yang mengumpulkan tanda tangan hanya untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan Irman.
 
“Jadi sebagi bentuk empati. Sifatnya itu penjamin sebagai pribadi, tidak sebagai DPD sebagai institusi. Nah, yang mengusulkan permohonan penangguhan adalah kuasa hukum,” kata Farouk.

Baca: DPD Bantah Inisiasi Penangguhan Penahanan Irman

Penangkapan Irman ini langsung diproses Badan Kehormatan DPD RI. Sehari setelah ditangkap, Badan Kehormatan menetapkan status bebas tugas alias nonaktif kepada Senator dari Sumatera Barat. Dengan demikian, Irman tidak diperkenankan memimpin DPD lantaran dinilai menyalahgunakan jabatan dan merusak muruah lembaga.
 
Penonaktifan Irman ini merujuk ke pasal Pasal 100 ayat (5) juncto Pasal 52 ayat (3) huruf c subsidair Pasal 119 ayat (4) juncto Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan Tata Tertib DPD RI. Walau demikian, posisi Irman sebagai Ketua DPD tidak akan langsung dicopot karena masih menunggu proses praperadilan.
 
“Kami mengikuti tahapan proses hukum dan permintaan dari kuasa hukum Pak Irman,” ungkap Farouk.
 
 

Menurut Farouk, langkah ini diambil agar tidak menganggu kinerja senator-senator lain. Sekaligus menjaga citra lembaga, tanpa melupakan hak-hak Irman. Ia menilai, kasus yang menyandung Irman ini sebenarnya lebih tepat disebut persoalan pribadi. Bukan karena jabatan Irman sebagai Ketua DPD RI. Karena itu, tidak layak jika DPD secara lembaga sudah tercemar.
 
Isu liar tentang melempemnya kinerja DPD pun dinilai Faraouk tidak ada kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Tak terdengarnya peran DPD lebih karena persoalan regulasi dan aturan yang masih ambigu dan setengah hati. Bahkan aturan yang tidak jelas ini justru menyebabkan DPD terhambat.
 
“Justru menurut saya di situlah pentingnya, harus ada aturan main yang jelas dari ketatanegaraan kita supaya tidak disalahgunakan. Peran DPD harus kembali seperti amanat Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Baca: Farouk Akui Kewenangan DPD Tidak Jelas
 
Tak bertaring
 
Peran DPD ini merujuk ke aturan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan (P3). Amandemen terhadap UU MD3 telah berulang kali dilakukan karena kepentingan politis di DPR. Contohnya, perubahan saat DPR mengubah tata pemilihan pimpinan DPR di UU MD3 beberapa saat sebelum Pemilihan Presiden 2014.
 
Celakanya, perubahan pada UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 membuat kewenangan DPD dipangkas. Setelah menempuh uji materi di Mahkamah Konstitusi, akhirnya kewenangan DPD dipulihkan.

 

Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro menyebut peran DPD tak memiliki arti. Mengganti keberadaan peran Utusan Daerah, DPD yang sudah satu dekade lebih dibentuk tidak memberikan peran besar. Zuhro menyebut, ini karena kewenangannya yang terbatas atau ketentuan internal yang tak kian jelas.
 
Zuhroh menyebut fungsi DPD tak lain merujuk pada kepentingan mengawal keberlangsungan otonomi daerah. Aturan main yang dijelaskan dalam Pasal 22D UUD 1945 itu secara garis besar mendorong empat indikator keberhasilan pembangunan daerah. Meningkatkan daya saing lokal, mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menyejahterakan rakyat daerah.
 
"Ada 540-an daerah tingkat provinsi, kotamadya, dan kabupaten. Apakah mereka tersentuh oleh peran penting DPD?" ujar Zuhroh.
 
DPD memang dilibatkan secara aktif saat melakukan pembahasan Daerah Otonomi Baru (pemekaran daerah). Namun DPD untuk melakukan fungsi legislasi masih terbatas, dan kadang bahkan tidak dilibatkan. Sebab, DPD juga hanya bisa memberikan saran.
 
“Ini tergantung niat DPR ingin melibatkan atau tidak,” kata Farouk.
 
DPD memang bisa berinisitif mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Beberapa Undang-Undang terkait daerah diusulkan oleh DPD sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Bukan tidak mungkin pula senator ditunjuk sebagai pimpinan Tim Kerja pembahasan RUU. Farouk contohnya menjadi pimpinaan Tim Kerja RUU Desa.
 
Dari 170 RUU Prolegnas 2015-2019, ada 37 RUU yang diusulkan DPD. Baik dilakukan DPD sendiri, maupun bersama DPR maupun Pemerintah. Setidaknya ada 8 RUU yang diusulkan DPD, 16 RUU diusulkan bersama DPR, 5 RUU bersama Pemerintah, serta 7 RUU bersama Pemerintah dan DPR.
 
Persoalannya, DPR tidak melibatkan DPD dalam penyusunan naskah RUU yang terkait dengan Otonomi Daerah. Salah satu contohnya RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu Prolegnas prioritas tahun ini.

“Tapi memang ada beberapa komisi DPR dan Komite DPD yang kerjasamanya belum intensif. Ini yang akan segera kita buat aturan bersamanya,” pungkas Farouk.
 


(ADM)

Video /