Pemerintah Cabut Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta Usai Pengembang Penuhi Syarat

Lis Pratiwi    •    Rabu, 11 Oct 2017 05:00 WIB
reklamasi teluk jakarta
Pemerintah Cabut Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta Usai Pengembang Penuhi Syarat
Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2). Foto: Antara/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah pusat resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan Pulau C, D, dan G Rekamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017. Dengan demikian, pembangunan 17 pulau di Pantai Utara Jakarta ini dapat dilanjutkan.

Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pencabutan dilakukakan karena pembangunan ini dianggap sudah sesuai kajian dan prosedur yang berlaku.

“Setelah diteliti dan dievaluasi, mereka (pengembang Pulau C, D, dan G) telah menjalankan perintah-perintah dalam moratorium itu, sehingga menteri KLHK mencabut sanksi administrasi terhadap pulau C, D, dan G,” kata Vivien dalam Prime Time News Metro TV, Selasa 10 Oktober 2017.

Vivien menjelaskan, pada Mei 2016 lalu, KLHK menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan reklamasi. Kementerian lalu menjatuhkan sanksi administrasi penghentian sementara terhadap pulau C dan D dengan pengembangnya PT Kapuk Naga Indah, serta pulau G dengan pengembangnya PT Muara Wisesa Samudra. 

“Di dalam SK penjatuhan administrasi oleh Menteri KLHK saat itu, diberikan 11 perintah untuk pengembang pulau C dan D, serta enam perintah untuk pengembang Pulau G,” beber dia.

Menurut Vivien, salah satu pelanggaran berkaitan dengan amdal yang dibuat. Ia menuturkan, amdal tersebut hanya membahas reklamasi. Padahal jika berbicara mengenai lingkungan hidup, amdal harus mencakup bangunan, rencana, atau kegiatan  yang akan dibuat di atas pulau.

Vivien melanjutkan, revisi amdal merupakan salah satu poin penting yang harus direvisi oleh pengembang. Mereka diwajibkan memperbaiki amdal dengan membuat izin lingkungan baru dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), dan integrasi sosial ke dalamnya.

“Pengembang Pulau G juga diminta untuk berkoordinasi dengan PLN, Pertamina, Bapennas, dan para ahli dari dalam dan luar negeri terkait dampak lingkungan yang dapat terjadi akibat pembangunan,” tambah dia. 


(SCI)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

4 hours Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA