Pilgub DKI Jakarta

Bagaimana Penantang Ahok Bisa Menang?

   •    Kamis, 22 Sep 2016 23:48 WIB
pilgub dki 2017
Bagaimana Penantang Ahok Bisa Menang?
Basuki T Purnama (Ahok) - Djarot S Hidayat seusai mendaftar ke KPU DKI Jakarta sebagai pasangan bakal calon kontestan Pilgub DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016). ANTARA PHOTO/Rosa Panggabean

Pendaftaran pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta tinggal hitungan jam. Kini warga Jakarta menunggu siapa yang akan menjadi penantang serius Ahok–Djarot, pasangan yang di banyak survei diunggulkan.  

Selain popularitasnya tinggi, pasangan Basuki T Purnama (Ahok) - Djarot S Hidayat didukung DIP, Golkar, Nasdem dan Hanura yang punya kekuatan 52 kursi dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Di atas kertas, kemungkinan pasangan ini menang telak sangat besar.

Walau demikian bukan tidak mungkin peluang menang bagi kompetitornya tertutup sama sekali. Politik di era demokrasi terbuka seperti sekarang lebih banyak ditentukan persepsi voters yang didukung saluran informasi (media). Tak jarang calon yang awalnya inferior, tiba-tiba menyalip di tikungan bila mampu memanfaatkan momentum dan menangkap keresahan voters. Di atas semuanya, track record dan program kerja calon tetap 'jualan' utama di masyarakat.

Bagaimana pasangan penantang Ahok – Djarot bisa memaksimalkan peluang dan menang? 

Pertama, para elit di Koalisi Kekeluargaan harus secepatnya menemukan konsensus untuk hanya mengusung satu pasangan calon. Bila akhirnya Gerindra dan PKS dengan Demokrat, PPP, PKB dan PAN secara psikologi politik akan membuat pasangan yang diusung merasa percaya diri. Total kursi dari keenam partai tersebut sekitar 54 kursi—atau lebih dua kursi dari calon PDIP dan koalisinya.

Hanya saja kebiasaan elit di negeri ini, sulit sekali mencapai kata sepakat—terutama kerelaan untuk mengalah demi menghasilkan calon yang terbaik dan berpeluang menang. Terbaik dalam arti memiliki kapasitas dan program nyata sebagai pemimpin Ibukota. Berpeluang menang tentunya dikenal masyarakat. Bila hanya sisi terbaik dari kandidat saja yang dikejar, maka itu seperti berdiri di menara gading—tidak melihat realitas pemilihan serentak yang direct election.

Apakah tokoh politik sekelas SBY, Prabowo dan lain-lain mampu menemukan konsensus demi menghadirkan lawan tangguh bagi incumbent? Kita tunggu hingga tengah malam nanti, Jumat (23/9/2016).

Kedua, dari sekian nama yang muncul di bursa Cagub Koalisi Kekeluargaan tampaknya hanya ada dua nama yang memiliki kriteria 'terbaik' dan 'berpeluang menang', yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Anies Baswedan. Yusril dengan latar belakang dan kapasitasnya sepertinya tak akan sulit meladeni Ahok saat debat kandidat mendatang. Kekurangan Yusril hanya pada akseptabilitas dan elektabilitas di publik yang masih kurang—yang terindikasi dari kegagalan partainya menembus electoral treshold dalam beberapa kali pemilu terakhir.

Sementara Anies Baswedan dikenal sebagai intelektual unggul yang juga secara kapasitas tidak diragukan. Popularitas Anies juga lumayan, karena ia sudah lama dikenal publik. Satu kekurangannya adalah saat terkena reshuffle dari Kabinet Kerja belum lama ini, sehingga menimbulkan spekulasi ia kurang perform dalam memimpin kementerian—setidaknya di mata presiden. Namun sekali lagi, politics is about perception. Bila Anies bisa 'mengolah' leability-nya sedemikian rupa, bisa jadi momen dirinya terlemparnya dari kabinet justru menjadi keuntungan. 

Ini merujuk 'teori' bahwa pemilih di Indonesia masih menyukai orang-orang yang 'terzalimi'. Apa yang pernah dialami SBY dan Jokowi juga masih meneguhkan 'teori' ini berlaku.

Ketiga, mesin partai harus bekerja optimal. Di banyak kasus, koalisi besar kerap kesulitan mengkonsolidasikan diri sehingga menjadikannya lamban bergerak dan minim manuver. Munculnya fenomena relawan di Pilpres dan Pilkada menunjukkan bahwa mesin partai tidak berjalan optimal. Bahkan ada idiom bahwa partai hanyalah gerbong kereta yang kosong, sementara penumpangnya (pemilih) berada di luar kereta itu. 

Demi penguatan dan institusionalisasi demokrasi ke depan, partai harus menjadi kekuatan utama 'menjual”'pasangannya ke publik. Sebab secara infrastruktur partai telah memiliki jaringan, tinggal dibutuhkan sistem yang tepat untuk mendirijeni gerbong-gerbong (partai) tersebut berjalan searah dan saling menguatkan.

Kini patut kita tunggu apakah para elit di Koalisi Kekeluargaan bisa menemukan konsensus untuk menghadirkan sosok terbaik bagi rakyat Jakarta. Bila gagal, dan Pilkada diikuti tiga pasangan, peluang menang Ahok – Djarot makin besar karena suara akan terpecah. Selain itu pasangan calon yang maju Pilkada dengan dukungan terbatas (pas-pasan) secara psikologi merasa inferior dan membuatnya sulit melakukan 'serangan politik yang akurat' ke incumbent. Padahal sebagai penantang, tak ada track record kebijakan yang bisa dijual ke publik. 

Maka satu-satunya cara untuk melawan incumbent adalah dengan menemukan celah-celah kelemahan kebijakan petahana dan menawarkan solusi alternatif yang lebih baik.


Zaenal A Budiyono:
- Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) | www.dcsc.asia 
- Dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia 


(LHE)