Dampak Langit Kepri Dikendalikan Singapura

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 30 Nov 2017 16:28 WIB
penerbangan
Dampak Langit Kepri Dikendalikan Singapura
Diskusi dan peluncuran buku Menegakkan Kedaulatan Negara di Udara - Medcom.id/M Rodhi Aulia.

Jakarta: Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Ida Bagus Rahmadi Supancana mengatakan flight information region (FIR) di langit Kepulauan Riau (Batam dan Natuna) yang dikelola Singapura merupakan permasalahan yang selama ini mengganjal. Pengendalian sejak 1946 ini berdampak buruk bagi Indonesia.

"Pertama, hambatan dalam patroli penegakan hukum oleh TNI AU, TNI AL, dan kepolisian di wilayah udara yang didelegasikan pengelolaannya," kata Supancana dalam peluncuran buku Menegakkan Kedaulatan Negara di Udara di Executive Club Persada, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 30 November 2017.

Supancana mengakui, meskipun pengelolaannya oleh Singapura, Indonesia mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi. Yakni, sejumlah uang hasil dari pungutan routes air navigation services (RANS) charges. Uang diberikan Singapura kepada Pemerintah Indonesia melalui PT Angkasa Pura II.

"Tapi pendapatan negara tidak optimal atas RANS charges karena tidak dikelola secara langsung oleh Indonesia," ujar dia.

Dampak selanjutnya adalah penerbangan militer di wilayah tertentu mengalami hambatan. Kemudian adanya perbedaan prosedur dan standar dengan Singapura.

"Juga adanya permasalahan ATC clearance dan permasalahan derogation (penghinaan) terhadap kedaulatan negara di ruang udara," ucap dia.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi pada 18 September 2015. Dalam instruksi itu dia memerintahkan percepatan pengambilalihan pengelolaan ruang udara dalam hal ini flight information region (FIR) Natuna dari tangan Singapura.

"Namun upaya realignment sebagaimana telah berlangsung sekian lama nyatanya belum juga berhasil hingga saat ini. Berbagai faktor berpengaruh pada kegagalan tersebut," ujar dia.

Pertama kata dia kelambanan meningkatkan standar keselamatan penerbangan. Hal itu terbukti dari hasil audit International Civil Aviation Organization (ICAO), Federal Aviation Administration (FAA) dan European Aviation Safety Agency (EASA). 

"Kegagalan ini bersifat masif serta meliputi baik regulator, operator dan pihak lain. Kegagalan ini menimbulkan hilangnya kepercayaan kepada otoritas penerbangan sipil Indonesia," kata dia.

Kemudian faktor kegagalan Indonesia menjadi anggota ICAO Council. Setidaknya lima kali Indonesia berupaya menjadi anggota, dan lima kali pula mengalami kegagalan.

"Jika Indonesia menjadi anggota ICAO council, maka akan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam memengaruhi dan meyakinkan anggota ICAO tentang kemampuan Indonesia mengelola FIR Natuna," ujar dia.

Supancana menambahkan faktor selanjutnya adalah ketidaksamaan persepsi akan urgensi percepatan realignment pengelolaan FIR Natuna. Pasalnya sejumlah kementerian melihat pengelolaan langit Kepri oleh Singapura tidak ada kaitannya dengan kedaulatan negara.

"Fakto selanjutnya adalah masih lemahnya koordinasi antarinstansi terkait," tandas dia.
 


(REN)

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

1 day Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sudah memeriksa ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pah…

BERITA LAINNYA