Menristekdikti Sisir ASN yang Terlibat Gerakan Radikal

Intan Yunelia    •    Rabu, 16 May 2018 15:53 WIB
Teror di Mapolda Riau
Menristekdikti Sisir ASN yang Terlibat Gerakan Radikal
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro. Foto: Humas Kemenristekdikti/Fatimah Larasati Harahap


Jakarta: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir
meminta para rektor menyisir keberadaan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat gerakan radikal di lingkungan kampus, termasuk para dosen. Hal ini untuk menghindari penyebaran paham radikalisme yang masuk dan menyebar ke dalam lingkungan perguruan tinggi.

"ASN memang kita lagi mengusulkan, yaitu mereka harus di-screening (periksa) betul mereka yang terlibat radikalisme agar tidak masuk di dalamnya (kampus)," kata Nasir di Gedung D Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Mei 2018.

Nasir menegaskan dosen yang terbukti mengajarkan intoleransi dan paham radikalisme akan diproses status mereka sebagai ASN.  "Kalau menyebarkan intoleransi akan diingatkan, tapi jika sudah terlibat di dalamnya (gerakan radikal), suruh memilih, masih PNS atau keluar," tegas mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro (Undip) ini

Pihaknya juga menggandeng Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk melakukan penyisiran sejak sebelum menyeleksi calon ASN.  Adapun sanksi bagi ASN sendiri cukup tegas. Dari mulai sanksi peringatan keras hingga turun jabatan dan pemecatan. "Tergantung tingkat permasalahannya," tutur Dia.

Nasir tak segan memberikan sanksi kepada rektor yang tak becus memantau kegiatan mahasiswanya begitupun para dosen.   "Ini sanksinya akan saya berikan pada rektor. Masalah radikalisme, intoleransi, ini harus jadi musuh bersama. Perguruan tinggi harus menangkal intoleransi dan radikalisme yang muncul," pungkasnya.

 


(CEU)