Newsline

Menristek Dikti Diminta Evaluasi SOP Kegiatan di Perguruan Tinggi

   •    Rabu, 29 Mar 2017 16:44 WIB
kekerasan fisik
Menristek Dikti Diminta Evaluasi SOP Kegiatan di Perguruan Tinggi
Rekonstruksi kekerasan fisik dalam kegiatan diksar Mapala UII. (Foto: ANTARA/M Ayudha)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus tewasnya mahasiswa saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar (diksar) di perguruan tinggi terus berulang. Celah-celah yang dimanfaatkan oknum untuk melakukan tindak kekerasan seperti tak ada habisnya.

Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema menilai ada yang salah dalam pengaturan dan kebijakan yang diterapkan universitas dalam kegiatan tersebut. Ia pun mendesak agar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mengevaluasinya.

"Menristek Dikti segera mengumpulkan rektor universitas untuk mengevaluasi kembali seluruh standar operasional prosedur (SOP) kegiatan kampus yang mereka lakukan dan memastikan SOP ini ada keamanan dan keselamatan dalam kegiatan," ungkap Doni, dalam Newsline, Rabu 29 Maret 2017.

Doni mengatakan sudah sejak lama Menristek Dikti belum pernah melakukan evaluasi. Kegiatan diksar dibiarkan di masing-masing universitas dan tidak menjadi gerakan bersama.

Menurut Doni, jika pemerintah ikut berpartisipasi melalui sistem yang ada di pusat, tentu setiap universitas akan melakukan review dan evaluasi terhadap semua kegiatan. Terutama di daerah-daerah yang banyak terjadi kekerasan dan menimbulkan korban meninggal.

"Menristek Dikti juga harus sungguh-sungguh mendampingi dan menyeleksi dosen yang secara akademik dan moral itu punya integritas. Karena saya lihat kekerasan ini jalan terus karena dosen memandangnya ini wajar," ungkapnya. 

Doni mengatakan salah besar jika mendidik mahasiswa agar memiliki mental kuat dengan kekerasan fisik dan perpeloncoan. Sementara di negara-negara lain pendidikan di perguruan tinggi lebih mengutamakan kebutuhan akademik untuk menubuhkan nalar logis dan hati yang jernih.

"Sehingga ketika mereka jadi pemimpin, mengambil kebijakannya melindungi orang-orang kecil. Bukan menindas apalagi membelenggu dengan kegiatan yang tidak wajib dan tidak berguna," jelas Doni.




(MEL)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA