Ketua DPR Minta Uji Kelayakan Dipercepat

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 13 Mar 2018 18:27 WIB
berita dpr
Ketua DPR Minta Uji Kelayakan Dipercepat
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Foto:Dok)

Jakarta: Nasib beberapa nama calon pejabat lembaga negara masih menggantung. Sebab, komisi di DPR RI belum melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon yang sudah diajukan pemerintah.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta agar uji kepatutan dan kelayakan segera dilakukan oleh komisi bersangkutan. 

"Saya sudah minta kerja sama dari pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya menggerakan anggotanya di komisi terkait agar mempercepat proses pemilihan berbagai posisi penting di beberapa lembaga negara," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Maret 2017.

Politikus Golkar itu menyebutkan, setidaknya DPR RI masih memiliki utang kepada pemerintah terkait uji kepatutan dan kelayakan beberapa petinggi lembaga negara, yaitu komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Gubernur BI, Deputi Gubernur BI, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.

Dari berbagai agenda penting uji kepatutan dan kelayakan tersebut, mantan ketua Komisi III DPR RI ini menyebutkan, prioritas mendesak yang harus diselesaikan DPR adalah pemilihan komisioner KPPU. Dia pun meminta agar Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja KPPU segera menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan karena masa jabatan komisioner sebelumnya sudah berakhir semenjak 27 Februari 2018 dan sudah diperpanjang oleh Presiden Jokowi sampai 27 April 2018. 

"Saya meminta Komisi VI segera melakukan fit and proper test terhadap 18 orang calon komisioner KPPU periode 2017-2022 yang sudah lulus panitia seleksi. Perpanjangan waktu dua bulan ini akan digunakan secara maksimal oleh Komisi VI DPR untuk memilih 9 orang komisoner yang akan memimpin KPPU," ungkap Bamsoet.

Selain itu, suksesor Setya Novanto itu juga mendorong agar Komisi XI DPR RI agar segera melakukan fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia. Untuk posisi ini, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Perry Warjiyo yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.

"Sejalan dengan pencalonan Pak Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI, Komisi XI juga akan melakukan fit and propert test terhadap 3 calon pengganti beliau sebagai Deputi Gubernur BI. Mudah-mudahkan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," jelas Bamsoet.

Komisi XI DPR RI juga memiliki tugas lain yang cukup mendesak, yaitu menguji calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pengganti Agus Joko Pramono yang segera habis masa jabatannya. Proses pemilihan diawali dengan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon yang mendaftar.

"Para calon anggota BPK yang sudah lolos seleksi administrasi di Komisi XI, kalau tidak salah 19 kandifat dan selanjutnya akan menjalani fit and propert test. Bagi yang terpilih akan menjabat sebagai anggota BPK periode 2018 - 2023," ujar Bamsoet.

Uji kepatutan dan kelayakan yang idak kalah penting adalah Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari telah menyerahkam empat calonnya kepada DPR RI.

"Kita apresiasi kinerja KY dalam menyeleksi calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Selanjutnya saya mendorong Komisi III dapat memberikan penilaian terhadap para calon tersebut," ujar Bamsoet.

Dari semua uji kepatutan dan kelayakan tersebut, Bamsoet ingin agar semua proses pemilihan berbagai pimpinan berlangsung transparan dengan mengedepankan asas profesionalitas dan kredibilitas. Dia juga berpesan agar uji kepatutan dan kelayakan dilakukan dengan cepat agar tidak terjadi kekosongan pimpinan di berbagai lembaga negara.

"DPR jaman now speed kinerjanya harus ngebut. Jangan sampai ada kesan DPR mengulur waktu dan lambat menjalankan tugas. Saya mohon dukungan masyarakat agar DPR dapat menjalankan tugasnya dengan cermat, tepat, dan kilat," ujar Bamsoet.


(ROS)