Penyerang Kemendagri Incar SK Penetapan Kepala Daerah

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 13 Oct 2017 16:17 WIB
penyerangan kantor kemendagri
Penyerang Kemendagri Incar SK Penetapan Kepala Daerah
Ilustrasi: Kemendagri. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyerangan terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan Usman Genongga Wanibo-Dinus Wanibo dalam sengketa pilkada Tolikara, Papua. Massa dari Tolikara lalu memantau Kantor Kemendagri mengincar surat keputusan (SK) penetapan bupati.

"Mereka berjaga di sekitar Kemendagri agar tak ada utusan dari Pemprov Papua mengambil surat keputusan penetapan bupati Tolikara," kata  Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M. Edhie kepada Metrotvnews.com, Jumat 13 Oktober 2017.

Kemendagri bertugas menerbitkan SK penetapan untuk Gubernur Papua Lukas Enembe agar segera melantik bupati terpilih. Hal ini dilakukan usai permasalahan pilkada selesai di tangan MK dan melewati rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Sejak September 2017, mereka menyisir sekitar kantor Kemendagri dengan harapan mencegah utusan daerah masuk. Tindakan ini terbilang inkonsisten, karena laporan yang masuk ke Kemendagri, massa ingin meminta Mendagri Tjahjo Kumolo menganulir putusan MK, bukan mencegah SK sampai ke daerah. 

"SK itu juga sudah diambil seminggu yang lalu," kata Arief.

Puncaknya massa dari kubu pasangan nomor urut 3, John Tabo-Barnabas Weya, tak puas dan merasa diabaikan Mendagri. Pada Rabu 11 Oktober 2017, massa nekat masuk ke kantor, merusak properti, serta melukai pegawai Kemendagri. Sembilan orang menjadi korban kebrutalan massa, tiga di antaranya luka parah.

Baca: Dalang Penyerang Kantor Kemendagri Masih Dicari

"Mereka merasa gagal atau jengkel mungkin. Mereka mikir Menteri kok enggak mengakomodasi. Kok enggak ngikutin mereka. Mereka kan maunya menunda (SK Penetapan)," pungkas Arief.

Sementara itu, saat ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa SK penetapan kepala daerah di Papua. Di antaranya, Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen. Untuk Intan Jaya yang juga berkonflik, Kemendagri belum mengeluarkan SK karena usai dari MK, materi sengketa pilkada masih diproses di rapat pleno DPR.


(OGI)