Peresmian Kedutaan AS di Yerusalem Dinilai Suburkan Terorisme

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 15 May 2018 17:48 WIB
berita dpr
Peresmian Kedutaan AS di Yerusalem Dinilai Suburkan Terorisme
Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf. Foto: MI/Muhamad Irfan

Jakarta: Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, mengecam keras sikap  Amerika Serikat (AS) yang bersikukuh meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem. Padahal, keputusan tersebut ditentang dunia internasional.

“Dunia sebelumnya ramai-ramai mengecam rencana pemindahan kedutaan AS pada Desember tahun lalu. Tapi yang kita lihat sekarang justru Trump melenggang meresmikan kedutaan AS di Yerusalem. Ini jelas sinyal kuat sangat lemahnya dunia di hadapan Trump. Yang paling bertanggungjawab tentu saja PBB. Selama lima bulan ke belakang mereka ke mana saja,” kata Assegaf dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Mei 2018.

Presiden International Humanitarian Law di Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Presiden GCIAD (Geneva Council for International Affairs and Development ) itu mendesak DK PBB segera menggelar pertemuan darurat untuk merespon kebijakan Negeri Paman Sam tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat melanggar hak asazi manusia (HAM) rakyat Palestina.

“Masa depan perdamaian akan semakin suram. Situasi kawasan akan terus bergejolak. PBB harus secepatnya turun tangan. Jika berdiam diri, saya khawatir sentiment anti-AS akan meluas dan tentu saja ini dapat memicu benih-benih terorisme. Ini yang kita cemaskan,” papar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu. 

Meski banyak pihak yang mengecam, khususnya Indonesia, namun Nurhayati menilai hal itu tidak cukup. Ia mendesak Kemenlu segera memanggil Duta Besar AS. 

“Dan sampaikan kepadanya nota protes keras. Pemerintah juga harus mendesak PBB melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina akhir-akhir ini. Kita adalah negara Muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih maju,” saran dia.

Pada sisi lain, perempuan yang sangat aktif di forum-forum parlemen baik regional dan internasional itu menjelaskan bahwa DPR melalui BKSAP telah dan terus secara konsisten menyuarakan kepentingan Palestina di ragam forum parlemen. BKSAP akan mendesak organisasi-organisasi parlemen seperti PUIC dan IPU untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit terhadap kebijakan AS itu. 

"Kita akan dorong IPU atau PUIC agar segera mengambil langkah nyata atas pelanggaran AS itu,” ujar dia.


(ROS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA