Persekusi Masih Dianggap Alternatif Penegakan Hukum

   •    Senin, 16 Apr 2018 17:05 WIB
kekerasan anakkekerasan
Persekusi Masih Dianggap Alternatif Penegakan Hukum
Aksi menolak persekusi. (Foto: ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho)

Jakarta: Kasus persekusi kembali terjadi. Dua anak di Bekasi, Jawa Barat, menjadi korbannya usai tepergok mencuri pakaian milik warga. Akibatnya, kedua korban yang masih di bawah umur tersebut mengalami trauma.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Reza Indragiri menilai mencuat kembalinya kasus persekusi tak lepas dari anggapan masyarakat bahwa hukum yang berlaku tak menjerakan pelaku tindak pidana ringan.

Menurut dia, tindakan persekusi dianggap sebagai alternatif penegakan hukum saat masyarakat merasa hukum belum sungguh-sungguh hadir secara optimal.

"Ketika terjadi ruang yang dipersepsikan sebagai ruang vakum hukum, masyarakat berinisiatif menciptakan hukum sendiri dengan klaim memastikan hukum berjalan cepat dan keadilan ditegakkan," ujarnya, dalam Newsline, Senin, 16 April 2018.

Reza mengatakan boleh jadi masyarakat hanya ingin memberi pelajaran pada kedua anak tersebut karena telah mencuri. Sayangnya tindakan penegakan hukum justru melanggar hukum itu sendiri.

Menurut Reza, jika mengacu pada pemberitaan yang disiarkan media massa, polisi perlu mendalami dua hal dalam kasus tersebut. Investigasi anak sebagai korban persekusi dan posisi kedua anak tersebut sebagai terduga pelaku pencurian.

Jika keduanya benar-benar terbukti maka penanganannya bukan hanya mengatasi trauma yang dialami anak, namun juga bagaimana mengatasi perilaku anak yang antisosial.

"Trauma atau tanda perilaku antisosial yang muncul pada anak tidak hanya difokuskan pada anak, tapi juga orang tua, keluarga, bahkan teman sebaya," katanya.

Psikolog forensik ini mengungkap piranti hukum di Indonesia sudah lengkap. Ketika anak terposisikan sebagai korban kejatan maka UU Perlindungan Anak yang mengakomodasi. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus bahkan restitusi.

Sementara jika bicara anak sebagai terduga pelaku kejahatan, UU Sistem Pengadilan Pidana Anak bisa diterapkan.

Ia menambahkan penegakan hukum yang memunculkan efek jera tidak hanya harus berpihak pada korban, namun juga masyarakat banyak. Memastikan perilaku kejahatan tak terulang, penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal.

"Pelaku kejahatan harus ditindak secara profesional, proporsional, dan spesifik. Ketika terduga pelakunya anak-anak, tegakkan UU," jelas dia.




(MEL)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA