Kemenaker Dorong Perusahaan Miliki Perjanjian Kerja Bersama

Gervin Nathaniel Purba    •    Selasa, 05 Mar 2019 16:07 WIB
berita kemenaker
Kemenaker Dorong Perusahaan Miliki Perjanjian Kerja Bersama
Kasubdit PP dan PKB Wiwik Wisnu Murti membacakan sambutan dari Direktur Persyaratan Kerja Kemenaker Siti Junaedah pada acara dialog Pembuatan PKB. (Foto: Dok. Kemenaker)

Bekasi: Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyosialisasikan serta mendorong perusahaan agar memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Adanya PKB diharapkan dapat membangun hubungan industrial yang harmonis. PKB dibuat atas dasar perundingan dan disepakati bersama antara Serikat Pekerja/Buruh dengan pengusaha. 

"Menurut Data World Bank, perusahaan yang telah memiliki PKB mayoritas (96 persen) pekerjanya merasa puas," kata Direktur Persyaratan Kerja Kemenaker Siti Junaedah dalam kata sambutan yang dibacakan oleh Kasubdit PP dan PKB Wiwik Wisnu Murti, pada acara dialog Pembuatan PKB yang Berkualitas, di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.

PKB merupakan kebijakan yang sangat penting karena salah satu sarana hubungan industrial yang kedudukannya lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Perusahaan (PP).

"Bentuk kemitraan antara pekerja dan pengusaha dalam perusahaan lebih terwujud dalam PKB. Sedangkan, PP dibuat oleh pengusaha tanpa ada perundingan dengan pekerja," kata Junaedah.

Kemitraan yang terbangun dengan kokoh dan kondusif di perusahaan akan berdampak positif terhadap  kesejahteraan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha. 

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini sebagai bentuk wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis,” katanya.

PKB merupakan skala prioritas nasional yang harus dicapai setiap tahunnya. Sebanyak 14.257 perusahaan ditargetkan memiliki PKB pada 2019.

Tahun 2018, perusahaan yang membuat PKB untuk skala nasional ditargetkan sebanyak 13.910. Hasil capaian melampaui target, yaitu 14.418 perusahaan.


(ROS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA