Pembebasan Abu Bakar Baasyir Usulan Ma'ruf

Husen Miftahudin    •    Minggu, 20 Jan 2019 13:41 WIB
abu bakar baasyir
Pembebasan Abu Bakar Baasyir Usulan Ma'ruf
Cawapres Ma'ruf Amin dan juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily. (Medcom: Husen m)

Bandung Barat: Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengaku mengusulkan pembebasan pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Baasyir. Namun usulan yang dimintanya pada 2018 itu tak lantas diterima Presiden Joko Widodo karena pertimbangan teknis.

"Betul, memang saya pernah mengusulkan. Cuma pada waktu itu, secara teknis masih akan ditempuh grasi. Tapi keluarganya tidak mau meminta grasi, sehingga sulit untuk dibebaskan," ungkap Ma'ruf usai melakukan silaturahmi dengan ulama se-Bandung Raya di Pondok Pesantren Riyadlul Huda Ngamprah, Bandung Barat, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu, 20 Januari 2019.

Jokowi akhirnya membebaskan Baasyir pada Jumat, 18 Januari 2019. Kepala Negara mengutus penasihatnya, Yusril Ihza Mahendra membuka kerangkeng Baasyir di LP Gunung Sindur, Jawa Barat. Rasa kemanusiaan jadi alasan utamanya.

"Sekarang sudah ditemukan alasannya, yaitu demi kemanusiaan. Saya bersyukur sekali itu," beber Ma'ruf.

Baca: Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir

Menurut Ma'ruf, usia Baasyir yang sudah renta memang sudah seharusnya dibebaskan. "Karena memang saya bilang beliau sudah tua, sudah uzur kan seharusnya memang bisa dibebaskan," ungkap Ma'ruf.

Di tempat yang sama, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, menampik tudingan pembebasan Baasyir bersifat politis. Ace menegaskan, pembebasan Baasyir murni alasan kemanusiaan.

"Kita kan tahu bahwa Abu Bakar Baasyir sudah sepuh, sudah tua, sudah sakit-sakitan, maka saya kira aspek kemanusiaan dikedepankan oleh Pak Jokowi dibandingkan dengan aspek politik. Saya tegaskan bahwa pilihan kebijakan untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir itu semata-mata aspek kemanusiaan tanpa meninggalkan aspek hukumnya," jelas Ace.

Ace juga mengatakan, putusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir sudah melalui konsultasi dengan sejumlah pimpinan lembaga dan kementerian. 

"Apa yang dilakukan Pak Jokowi juga telah melakukan konsultasi dengan Kapolri, dengan Kemenkumham, Menkopolhukam, dan dengan para pakar terutama Pak Yusril. Sehingga menurut saya ini harus dipahami sebagai upaya untuk mengedepankan kemanusiaan," tutup Ace.

Baca: Kuasa Hukum: Abu Bakar Berhak Bebas Bukan Politik


 


(LDS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA