Pembangunan Pulau C dan D Terancam tak Diteruskan

Nur Azizah    •    Kamis, 07 Dec 2017 10:25 WIB
reklamasi teluk jakarta
Pembangunan Pulau C dan D Terancam tak Diteruskan
Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (11/5/2017). Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Jakarta: Proyek pembangunan pulau reklamasi C dan D terancam tak diteruskan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dari Program Legislasi Daerah (Prolegda). 

"Jadi, untuk Pulau C dan D nanti ada langkah hukumnya. Tapi yang jelas kita berpikir jangka panjang bukan menyelesaikan satu atau dua kasus saja," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Desember 2017.

Anies menuturkan untuk sementara waktu Pemprov DKI tidak akan membahas raperda reklamasi. Pembahasan akan dihentikan sampai ada kajian yang matang dan penilaian terhadap kebutuhan warga Jakarta. 

Sebelumnya usulan pembahasan raperda tentang tata ruang sempat diusulkan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat sebelum lengser dari jabatannya pada pertengahan Oktober lalu. Surat usulan tersebut kemudian dikembalikan DPRD untuk direvisi.

Pada November lalu, Anies kembali bersurat kepada DPRD untuk menarik pembahasan Raperda tentang Tata Ruang tersebut. 

(Baca juga: Anies Cabut Raperda Tata Ruang Reklamasi dari Prolegda)

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Merry Hotma membenarkan penarikan pengajuan itu oleh Pemprov DKI. Padahal, DPRD sudah berencana memulai pembahasan pada 2018.

"Pemda yang menarik. Mereka yang mengusulkan di awal, tapi ketika kita mau penelitian akhir, ditarik sama pemda," tuturnya saat dihubungi. 

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat menambahkan, penarikan raperda tentang tata ruang tersebut akan berdampak langsung pada para pengembang pulau reklamasi. Tanpa raperda yang menjadi payung hukumnya, sertifikat izin mendirikan bangunan (IMB) di atas pulau reklamasi tidak dapat diterbitkan Pemprov DKI.

"Konsekuensinya, perizinan enggak bisa jalan. Penerbitan IMB itu untuk izin bangunan. Bangunan apa saja yang boleh ada itu tergantung Perda Tata Ruang," kata Gamal.

(Baca juga: Alasan Anies Tarik Raperda Reklamasi dari Prolegda)




(REN)

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

18 minutes Ago

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S…

BERITA LAINNYA