Sekolah Lima Hari tak Akan Matikan Madrasah Diniyah

Damar Iradat    •    Sabtu, 17 Jun 2017 19:03 WIB
pendidikan
Sekolah Lima Hari tak Akan Matikan Madrasah Diniyah
Siswa-siswi kelas V mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDN Gondangdia 05, Menteng, Jakarta Pusat. Foto: MI/ Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menilai masih ada perbedaan tafsir soal kebijakan lima hari sekolah. Terutama soal kemungkinan membuat pendidikan agama untuk anak sekolah, madrasah diniyah, meredup.

"Yang dimaksud bapak Menteri (Pendidikan dan Kebudayaan) sama sekali tidak ada hubungannya dengan mematikan madrasah diniyah. Pendidikan luar sekolah yang memang sudah ada sejak dulu," kata Sekretaris Tim Kerja Pendidikan Karakter Kemendikbud Ilza Mayuni di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu 17 Juni 2017.

Ilza mengatakan, melalui program lima hari sekolah malah bisa memperkuat gerakan literasi di luar pendidikan karakter. Hal ini juga mencakup soal pendidikan non-formal.

Anak-anak sengaja diberi ruang lebih banyak untuk berkegiatan dan belajar bersama orang tuanya di rumah. Pada hari Sabtu dan Minggu, orang tua yang bekerja selama ini pun bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga.

"Termasuk guru, guru punya anak juga kan. Ketika dia enam hari kerja, dia akan mengurangi waktu untuk mendidik anak," tutur dia.

Tak hanya belajar di kelas

Pemahaman lima hari sekolah, lanjut Ilza, juga tidak hanya berada di dalam kelas. Kegiatan-kegiatan inovatif, produktif, juga bisa bekerja sama dengan masyarakat, termasuk dengan pegiat literasi, lembaga masyarakat. Termasuk pergi ke museum sebagai satu hal yang positif untuk mencerdaskan anak-anak.

Ia pun menayangkan banyaknya informasi yang salah selama ini terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, banyak yang menilai, kebijakan tersebut membuat peserta didik seolah-olah terus berada di sekolah hingga sore hanya belajar di ruang kelas.

"Itu bukan konsep yang ditawarkan oleh bapak menteri," tegas dia.


Anak sekolah dasar sedang melakukan kegiatan di Museum Fatahillah, Jakarta. MI/Agung Wibowo

Dinilai tak tepat

Kebijakan sekolah lima hari ini mendapatkan kritikan dari berbagak pihak. Kemendikbud diminta membatalkan kebijakan tersebut karena dianggap tak tepat.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyebut kebijakan itu berpeluang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tak hanya itu, kebijakan tersebut pun berpeluang menubruk Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Pasal tersebut berbunyi, "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah".

Lagi pula, menurut dia, kebijakan yang sekarang ada sudah cukup demokratis dan memandirikan satuan-satuan pendidikan.

"Satuan pendidikan memiliki kemandirian mengembangkan pilihan model sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing sekolah atau madrasah," kata Susanto, Senin 12 Juni 2017.


(SUR)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

1 hour Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA