Komisi III Pertanyakan Izin Konsesi Pembukaan Lahan dalam Kasus Karhutla

Anggitondi Martaon    •    Kamis, 22 Sep 2016 23:03 WIB
berita dpr
Komisi III Pertanyakan Izin Konsesi Pembukaan Lahan dalam Kasus Karhutla
Prajurit TNI AD memadamkan api yang membakar lahan gambut di Riau (Foto:Antara/Ronny Muharrman)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Panja Karhutla) Komisi III DPR RI, Benny K Harman mempertanyakan alasan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Riau terhadap 15 perusahaan terindikasi terlibat pembakaran hutan.

Menurut Benny K Harman, Polda Riau terlalu mudah mengeluarkan keputusan saat memproses korporasi yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan dan lahan.

"Kok tiba-tiba perusahaan ditetapkan tersangka, kemudian di-SP3. Kok gampang sekali menangkap, cepat sekali dilepas," ucap Benny, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Politikus Demokrat itu mengindikasi ada permainan dalam keluarnya SP3 terhadap 15 perusahaan tersebut.

"Namanya SP3 kan tidak pernah ada yang gratis. Pasti ada kompensasi. Kompensasi tidak harus duit, bisa macam-macam," kata Benny, menduga.

Benny mengungkapkan alasannya menanyakan SP3 terhadap 15 perusahaan tersebut kepada KLHK. Menurutnya, aspek penegakan hukum atas kasus karhutla tak hanya kewenangan kepolisian, tapi juga kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepolisian Hutan.

Dengan adanya indikasi tersebut, Benny mempertanyakan izin ke-15 perusahaan yang kasusnya berakhir SP3.

"Apakah 15 perusahaan ini izinnya masih aktif atau tidak, atau kah punya izin atau tidak," kata Benny.

Selain itu, A‎nggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding mempertanyakan pemberian izin konsesi pembukaan lahan. Menurutnya, perusahaan tersebut melakukan pembakaran hutan secara sengaja hanya untuk membuka lahan.

"Ada tiga perusahaan yang dicabut izinnya, ada 16 perusahaan dilakukan pembekuan izin, namun memenuhi persyaratan dan dibuka lagi. Kemudian, ada 17 perusahaan yang diperingatkan," kata Sudding.‎

Politikus Hanura itu mengingatkan, pemerintah harus tegas menyikapi permasalahan ini. Perusahaan yang terlibat tak boleh lagi diberikan izin konsesi pembukaan ‎lahan.

"Kalau terjadi lagi kebakaran hutan, jangan diberikan ruang konsesi pembukaan lahan. Pemerintah harus tegas," ucap Sudding lantang.


(ROS)

Jakarta Butuh Pemimpin yang Tegas dan Humanis

Jakarta Butuh Pemimpin yang Tegas dan Humanis

2 hours Ago

Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan masyarakat Jakarta membutuhkan pemimpin …

BERITA LAINNYA
Video /