Peneliti LIPI Gelar Unjuk Rasa Soal Reorganisasi

Komunikasi Antara Pegawai dan Kepala LIPI Tersumbat

Kautsar Widya Prabowo    •    Jumat, 08 Feb 2019 16:59 WIB
Riset dan Penelitian
Komunikasi Antara Pegawai dan Kepala LIPI Tersumbat
Pegawai dan peneliti LIPI menggelar aksi unjuk rasa, Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Jakarta: Sejumlah pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mewakili pegawai, peneliti hingga profesor menggelar unjuk rasa, memprotes kebijakan reorganisasi di tubuh institusi tersebut.  Reorganisasi dinilai tidak memiliki visi dan tujuan yang jelas. 

Salah satu, peneliti bidang politik LIPI, Dewi Fortuna Anwar menjelaskan, bahwa komunikasi dua arah yang terjalin antara para pegawai dan peneliti dengan pimpinan LIPI tersumbat. Padahal semua kebijakan seharusnya dilakukan secara transparan, termasuk kebijakan reorganisasi.

"Terus terang saya orang lama di LIPI, baru kali ini kita alami LIPI harus berdemo dan berjuang untuk dirinya sendiri," kata Dewi di sela-sela aksi unjuk rasa yang digelar di Selasar Gedung LIPI, Jakarta, Jumat, 8 Febuari 2019.

Baca: Peneliti LIPI: Ada "Tsunami" di LIPI

Ia menambahkan, dalam mengelola LIPI tidak bisa disamakan dengan mengelola pabrik.  Di mana ada atasan dan buruh, terlebih jika kebijakan cendrung dilakukan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

"Kalau prosesnya tidak transparan, maka proses itu bisa digugat, apalagi di LIPI isinya banyak orang pinter. Jadi kita ingin mengembalikan LIPI sebagai lembaga pengetahuan," imbuhnya.

Tidak lama kemudian, para peneliti dan pegawai LIPI diterima oleh Kepala LIPI Laksana Tri Handoko. Handoko mengakui ada kesalahanpahaman komunikasi selama ini.

Serta adanya keterlambatan penerbitan surat keputusan kepada beberapa satuan kerja yang mengalami reorganisasi. Sehingga menimbulkan ketidakpastian satker (satuan kerja) dalam penempatan tugas dan tanggung jawab.

Baca: Peneliti LIPI Minta Menristekdikti Moratorium Reorganisasi

Pertemuan saat ini masih berlangsung. Peneliti dan profesor diberikan kesempatan menyuarakan aspirasinya. 

"Dari satker layanan itu memerlukan waktu cukup lama, karena harus ditanyakan ke yang bersangkutan. Apalagi ada yang ingin pindah. Apapun alasannya karena kita ingin keberadaan setiap orang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi," lanjut Handoko.


(CEU)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA