Masyarakat Boleh Pelihara Satwa Eksotis, Asalkan...

   •    Senin, 20 Nov 2017 10:44 WIB
hewan dilindungisatwa langka
Masyarakat Boleh Pelihara Satwa Eksotis, Asalkan...
Burung Rangkong, salah satu satwa eksotis yang sering jadi 'korban' perburuan liar untuk diselundupkan. (Foto: ANTARA/Basri Marzuki)

Jakarta: Kasus penyelundupan hewan langka dan dilindungi kembali terjadi. Kali ini 125 burung eksotis jenis nuri bayan dan kakatua putih ditemukan 'terkurung' dalam pipa saat penggerebekan satwa liar di Gane, Halmahera, Maluku.

Kasubdit Pemanfaatan Jenis Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (DKKH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nunu Anugrah mengatakan, memang, penyelundupan hewan terutama yang langka dan dilindungi tegas dilarang oleh negara. Namun ada beberapa kondisi yang memungkinkan masyarakat boleh memelihara satwa dilindungi.

"KLHK punya PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar yang salah satu kegiatannya pemeliharaan untuk kesenangan. Burung paruh bengkok memang tidak boleh ditangkap, tapi ada ruang investasi publik yang diberikan pemerintah," kata Nunu, dalam Metro Pagi Primetime, Senin 20 November 2017.

Nunu mengatakan ketika seseorang ingin memelihara satwa eksotis ada mekanisme yang harus ditempuh, terutama terkait izin agar di kemudian hari tak terjerat kasus pidana. Publik bisa mengurus izin penangkaran satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak melalui Ditjen KSDAE.

Jika satwa yang diingingkan bukan termasuk hewan dilindungi maka izin bisa diurus melalui BKSDA, kemudian dalam skema lain seperti izin untuk lembaga konservasi seperti taman safari, kebun binatang, maupun taman satwa lain bisa meminta izin melalui lembaga konservasi umum.

"Artinya publik boleh melakukan itu (memelihara satwa langka). Tidak ada yang tidak boleh, yang tidak boleh itu ilegal," katanya.

Namun, menurut Nunu ketimbang memelihara Ia menilai pilihan lebih bijak adalah membiarkan satwa berada di alam; tempat semestinya mereka berada. Karena itu pihaknya terus melakukan program edukasi secara berkelanjutan untuk mencegah perburuan satwa liar yang kemudian diselundupkan demi sejumlah uang.

"Bukan hanya di pemerintah tetapi di regulasi juga kita memberikan ruang ke publik dan pemegang izin untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi bagaimana program ini meningkatkan pemahaman dan penyadaran kepada publik secara umum," jelasnya.




(MEL)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA